Penulis: Redaksi

Komisi XII DPR RI menegaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur gas bumi untuk menjamin pasokan yang andal bagi sektor industri pupuk dan pembangkit listrik nasional. Dalam rapat kerja dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Dirut PT PLN (Persero) dan PT PGN Tbk, Komisi XII mendorong percepatan pembangunan pipa gas sebagai langkah strategis mendukung kebutuhan energi nasional. “Karena memang hari ini kita membahas tentang kebutuhan gas untuk kepentingan listrik dan pupuk. Listrik sudah ada RUKN-nya, tinggal nanti kami juga akan bicara dengan Pupuk Indonesia terkait kebutuhannya,” ujar Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto dalam pernyataan sebagaimana tercantum dalam…

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, TB Hasanudin, meminta Kepolisian Resor (Polres) Karawang untuk tidak ragu menindak atau melaporkan secara hukum jika terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan Anggota DPR RI. Khususnya, terkait pelanggaran lalu lintas menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) kedinasan. “Sosialisasi TNKB ini penting. Kami memang memiliki hak atas tanda nomor khusus tersebut, namun tetap harus ditegakkan aturan lalu lintas. Jika ada sopir atau kendaraan yang ugal-ugalan, saya minta Pak Kapolres dan jajaran tidak ragu menindak, bahkan melaporkannya kepada kami di MKD,” kata TB Hasanudin kepada oetoesan.com di Karawang, Jawa Barat, Senin (28/4/2025). Ia menegaskan, sebagai pejabat…

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk mengambil langkah serius dalam memberantas praktik judi online yang dinilainya semakin mengkhawatirkan. Puan menegaskan, judi online atau “judol” mengancam masa depan generasi muda dan telah merusak berbagai sendi kehidupan, termasuk ketahanan keluarga. “Judi online tidak boleh dibiarkan berkembang semakin luas. Judol mengancam masa depan anak bangsa,” ujar Puan dalam keterangannya kepada oetoesan.com, Senin (28/4/2025). Menurut data Kementerian Komunikasi dan Digital, saat ini terdapat sekitar 80 ribu anak di bawah usia 10 tahun yang telah terpapar judi online, sebagian besar melalui permainan di handphone. Puan menilai kondisi ini sebagai ancaman serius bagi keberlangsungan generasi…

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menanggapi hasil survei ‘kejujuran akademik’ yang dilakukan oleh KPK. Ia menilai bahwa tingginya praktik menyontek di sekolah dan kampus menjadi peringatan serius bagi dunia pendidikan Indonesia. “Fenomena bahwa praktik menyontek masih terjadi di 78% sekolah dan 98% kampus jelas menjadi peringatan serius bagi dunia pendidikan kita. Hal ini harus menjadi bahan evaluasi, bukan hanya pemangku kepentingan bidang pendidikan, tetapi bagi kita semua terhadap sistem pendidikan nasional, terutama dalam aspek pembentukan karakter, integritas, dan etika peserta didik,” kata Hetifah kepada wartawan, Sabtu (26/4/25). Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini juga menilai fenomena menyontek ini…

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan bahwa para pengemudi ojek online (ojol) membutuhkan penguatan regulasi dan perlindungan hukum yang jelas atas profesi yang mereka jalani. Hal ini disampaikannya dalam rapat dengar pendapat bersama perwakilan Koalisi Ojol Nasional, Rabu, (23/4/2025) di DPR RI, Senayan, Jakarta. Menurut Netty, kehadiran ojol telah menjadi bagian penting dari sistem transportasi dan penggerak ekonomi digital di Indonesia. “Sayangnya, status  para pengemudi ojol ini belum memiliki kepastian hukum. Kondisi ini dapat menempatkan mereka pada posisi yang rentan,” ujarnya melalui rilis yang diterima oetoesan.com baru-baru ini.  Netty menyoroti perlunya kejelasan status hukum dan relasi antara…

Upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap saksi dan korban kejahatan terus digencarkan. Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Wilayah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu (26/4/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Audiensi ini dihadiri Wakil Ketua LPSK Antonius Prijadi Soesilo Wibowo dan Wakil Ketua LPSK Mahyudin, serta melibatkan perwakilan mitra kerja dan masyarakat. Sejumlah isu strategis mengemuka dan menjadi catatan penting dalam penyempurnaan regulasi perlindungan saksi dan korban. Anggota Komisi XIII DPR…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Ravindra Airlangga menekankan pentingnya parlemen dunia untuk bertindak melampaui siklus elektoral dan memprioritaskan pembangunan antargenerasi. Hal ini ia sampaikan saat mewakili parlemen Asia-Pasifik dalam Spring Meeting World Bank Group dan International Monetary Fund (IMF) di International Financial Corporation (IFC) World Bank, Pennsylvania, Rabu (23/4/2025). Dalam forum tersebut, Ravindra dipercaya menjadi moderator sesi diskusi bertema Delivering Result for Future Generations, yang menghadirkan Lead Economist Bank Dunia Dr. Elena Ianchovichina dan Senior Social Protection Specialist Bank Dunia Christabel Dadzie. Menurut Ravindra, diskusi berlangsung partisipatif dan banyak memberikan pengetahuan baru sesuai dengan kepakaran kedua…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menegaskan komitmen kuat bahwa negara harus hadir untuk menjamin seluruh biaya pengobatan saksi dan korban tindak pidana. Hal ini disampaikannya saat kunjungan kerja Komisi XIII ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (26/04/2025). Kunker ini dalam rangka penyerapan aspirasi terkait Revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014. “Negara harus hadir untuk menjamin seluruh biaya pengobatan saksi dan korban. Dalam Revisi UU ini, kami memastikan agar pelayanan kesehatan di rumah sakit pemerintah bisa diakses saksi dan korban tanpa dipersulit dan tanpa prosedur yang bertele-tele,” ujar Sugiat…

Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (26/04/2025). Hal itu guna menyerap aspirasi serta masukan terkait rencana revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Revisi UU ini bertujuan untuk memperkuat keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) agar perlindungan terhadap korban maupun saksi dapat lebih dimaksimalkan. Ketua Tim Kunjungan Kerja sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menyampaikan bahwa pihaknya menerima berbagai masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah. Salah satu fokus utama adalah memperkuat peran dan keberadaan LPSK. “Ya, kita tadi sudah mendapat banyak masukan,…

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) menjadi tonggak penting dalam menjamin rasa aman dan pemenuhan hak-hak dasar individu yang berhadapan langsung dengan proses hukum. Namun demikian, regulasi ini masih menyisakan ruang pembenahan. Untuk itulah, Komisi XIII menilai revisi menyeluruh terhadap undang-undang ini diperlukan. Untuk mempertajam hal itu, Komisi XIII melalui kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah, menyerap secara langsung aspirasi, pandangan dan tantangan yang dihadapi di Jawa Tengah. Hal itu guna memastikan substansi pembaharuan Rancangan Undang-Undang Perubahan kedua atas Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjadi salah satu RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional,…