Penulis: Redaksi

Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudiarta menyampaikan pandangan dan kritiknya terhadap sistem hukum di Indonesia yang menurutnya masih harus diperkuat dan diperbaiki melalui RUU Hukum Acara Pidana. Terkait restorative justice, Ia menegaskan harus diatur kembali apabila terjadi perdamaian menjelang eksekusi perkara. Meskipun restorative justice ini sudah diterapkan pada peraturan Mahkamah Agung, kejaksaan, dan kepolisian, namun peraturan tersebut belum menjawab untuk hal seperti itu. “Jika di kepolisian sudah ada, di kejaksaan sudah ada, lalu di mahkamah sudah ada, kita rangkum dalam satu undang-undang, itu sudah memadai. Yang belum dijawab oleh peraturan mahkamah agung, kejaksaan dan kepolisian adalah, bagaimana kalau…

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar Workshop Leadership dan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 di Magelang, Jawa Tengah. Dengan pendekatan berbeda, workshop yang berlangsung di ruang terbuka ini bertujuan memberikan suasana segar dan inovatif dalam pembahasan strategi anggaran. Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, mengapresiasi inisiatif Biro Keuangan yang mengusulkan pendekatan baru dalam konsolidasi ini. “Biasanya kita melaksanakan pertemuan di ruang formal, tetapi kali ini suasananya berbeda, di alam terbuka. Mungkin ada yang suka atau tidak, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pertemuan ini bisa kondusif untuk menghasilkan insight baru yang relevan bagi langkah ke depan,” ujar Indra saat…

Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI menggelar rapat dengan para ketua asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah guna membahas perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025). Rapat ini berfokus pada kebijakan peningkatan pelayanan, perlindungan, dan pemenuhan hak jemaah haji melalui optimalisasi pengelolaan dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Wakil Ketua Komisi VIII sekaligus Ketua Panja Haji 2025, Abdul Wachid, menyoroti perlunya peningkatan nilai manfaat dari dana haji yang saat ini mencapai Rp171 triliun. Ia menekankan bahwa BPKH harus mampu menghasilkan nilai manfaat hingga…

Masalah ‘blank spot’ (wilayah tanpa akses internet) di Provinsi Kalimantan Tengah masih menjadi tantangan besar. Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang, menerangkan, saat ini ada 316 titik ‘blank spot’ yang tersebar di berbagai kabupaten dan desa di provinsi tersebut. “Dengan luas wilayah 1,5 kali Pulau Jawa, Kalimantan Tengah menghadapi tantangan besar dalam infrastruktur telekomunikasi. Saya sudah sering menyuarakan persoalan ini dan berkoordinasi dengan Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital),” ujar Andina saat ditemui oleh oetoesan.com di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (5/3/2025). Menurutnya, Menteri Komdigi Meutya Hafid telah memberikan perhatian khusus terhadap isu tersebut dan…

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Imron Amin, menegaskan bahwa pihaknya akan terus membangun kerja sama yang sinergis serta menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, termasuk Polri dan seluruh Kepolisian Daerah (Polda), salah satunya Polda Kepulauan Riau. “Kami memandang perlu untuk selalu melakukan kerja sama dan bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian daerah. Ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi MKD yang dijalankan melalui dua mekanisme, yakni pencegahan dan pengawasan serta penindakan. Salah satu bentuk pencegahan tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian daerah,” ujar Imron Amin dalam kunjungan kerja MKD ke Polda…

Anggota DPD RI dapil Aceh, H. Sudirman Haji Uma, S.Sos menilai bahwa terdapat sejumlah masalah yang menjadi perhatian dalam tata laksana pemerintah desa serta pelaksanaan dana desa di Aceh dan daerah lainnya di Indonesia. Sejumlah masalah tersebut antara lain terkait dengan kesejahteraan perangkat desa dan tumpang tindihnya aturan teknis tata laksana dana desa yang diterbitkan oleh lintas kementerian terkait. Pandangan tersebut disampaikan oleh Haji Uma pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komite I DPD RI dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) Yogyakarta fi Gedung DPD RI,…

Komisi V DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan PT. Goto Gojek Tokopedia, PT. Grab Teknologi Indonesia dan PT. Teknologi Perdana Indonesia (Maxim Indonesia) terkait pembahasan dan mendengarkan masukan terkait penyusunan RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam rapat itu, Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu mengkritik soal tarif pemotongan biaya aplikasi. Di mana dalam Keputusan Menteri Perhubungan Kepmenhub KP Nomor 1001 tahun 2022 regulasinya potongan biaya aplikasi maksimal 20 persen. “Dulu kalau kita tidak salah sempat 10 persen ya jatah aplikator. Dan dia naik terus 10, 15, hingga 20. Dalam praktiknya (bahkan) di atas 20…

Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar rapat kerja untuk membicarakan urgensi dan tantangan regulasi terhadap kebijakan perubahan iklim, dengan Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (06/03/2025). Membuka rapat kerja ini, Wakil Ketua BKSP DPD RI Darmansyah Husein, menyebutkan bahwa perubahan iklim adalah tantangan global yang membutuhkan respons kolektif. Menurutnya, sebagai negara yang memiliki wilayah dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia menghadapi ancaman nyata dari perubahan iklim. Adanya kenaikan permukaan laut berpotensi mengurangi luas daratan dan tempat tinggal masyarakat pesisir, tergerusnya infrastruktur, serta terganggunya sektor ekonomi…

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menegaskan pentingnya perlindungan hak masyarakat hukum adat (MHA) dalam sistem regulasi nasional dan daerah. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar pada Selasa (5/3/2025), BULD DPD RI membahas pemantauan dan evaluasi peraturan daerah (Perda) serta rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang mengatur tentang MHA. RDPU ini bertujuan untuk memperkuat kebijakan yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di berbagai daerah. Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow menegaskan bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi, tetapi dalam implementasinya masih banyak kendala yang harus dihadapi. Menurutnya, Negara mengakui dan…

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI telah menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025. Salah satunya permasalahan lahan yang masuk wilayah Hak Guna Usaha PTPN XIV dan PT Sinergi Perkebunan Nusantara di Provinsi Sulawesi Tengah, serta Pengaduan dari Paguyuban Pensiunan BRI atas ketidakpatuhan Direktur Utama PT BRI (Persero) terhadap pelaksanaan Undang-Undang di Indonesia. “Kami telah menerima pengaduan masyarakat dan pemerintah daerah, berkaitan dengan kepentingan daerah termasuk pengaduan atas kinerja akuntabilitas publik instansi pemerintah yang terindikasi adanya tindak korupsi, penyimpangan dan mal administrasi,” ucap Wakil Ketua BAP DPD RI Yulianus Henock Sumual saat di Gedung DPD…