Penulis: Redaksi

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menekankan pentingnya data dan informasi yang objektif, mutakhir, serta terpercaya untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat Komisi X DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah pejabat terkait, antara lain Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, serta Kepala Badan Keahlian DPR RI. Rapat ini membahas isu-isu strategis terkait pendidikan di daerah 3T dan marginal, yang digelar di Ruang Rapat Komisi X, Senayan,…

Banjir yang melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dalam tiga hari terakhir mendapat sorotan dari Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Khozin. Ia mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah konkret dalam menangani banjir secara komprehensif dan holistik. “Kami meminta Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan penanganan banjir di Jabodetabek sebagai salah satu legacy dengan kebijakan yang holistik dan komprehensif dari hulu hingga hilir,” ujar Khozin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025). Menurut Khozin, penanganan banjir tidak bisa hanya berbasis kebijakan kepala daerah masing-masing. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah pusat dalam mengoordinasikan langkah-langkah strategis…

Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti, menegaskan bahwa konflik pertanahan harus diselesaikan melalui dialog dan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah. Pernyataan ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan RDPU Komisi II DPR RI bersama Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banten, Jawa Timur dan Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Sumenep serta serta masyarakat yang terdampak kasus pertanahan. “Dari forum kita hari ini kita harus mengambil pelajaran yang penting, menyelesaikan masalah ternyata tidak bisa di luar, kita harus duduk bareng, pesan yang pertama kepada BPN, jadikan bapak-bapak yang membawa suara masyarakat ini sebagai mitra, bukan…

Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin menyampaikan keprihatinannya atas maraknya penutupan pabrik yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan pekerja. Beberapa perusahaan yang dilaporkan terpaksa menutup operasionalnya dan merumahkan sekitar 3.200 pekerjanya antara lain PT Sanken Indonesia, PT Yamaha Music Product Asia, PT Tokai Kagu, PT Danbi Internasional Garut, dan PT Bapintri. Bahkan, PT Sritex yang menutup pabriknya pada 1 Maret 2025 juga mengumumkan PHK massal terhadap 10.969 pekerja. Alifudin mengungkapkan bahwa total lebih dari 14.000 pekerja telah dirumahkan akibat penutupan beberapa pabrik tersebut. Ia menyatakan bahwa jumlah ini mencerminkan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama bagi keluarga-keluarga…

Anggota Komisi XIII DPR RI Sohibul Iman menyatakan persetujuannya terhadap beberapa masukan terkait perluasan dan penguatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Masukan tersebut disampaikan oleh para pakar, yaitu Meidina Rahmawati dan Usman Hamid yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) mengenai RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Menurutnya, peran LPSK perlu diperkuat agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai bagian dari aparat penegak hukum. “Tadi yang disampaikan oleh Pak Usman Hamid, kita semua sepakat untuk memperkuat posisi LPSK, baik itu dalam konteks remedial maupun sanksional. Saya mewakili Fraksi PKS…

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar antara Komisi IX DPR RI dengan Serikat Pekerja Sritex Group, Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani, menyampaikan beberapa hal penting terkait kondisi perusahaan tekstil Sritex dan nasib pekerja. Pernyataan tersebut mengungkapkan beberapa poin yang menjadi perhatian terkait keberlanjutan perusahaan serta perlindungan bagi pekerja, khususnya yang berusia lebih dari 45 tahun. Irma mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan, akan ada investor baru yang akan meneruskan operasi Sritex. Ia juga menambahkan bahwa dalam dua minggu kedepan, perusahaan masih akan melanjutkan aktivitas operasional dan beberapa aset Sritex akan disewakan, yang nantinya…

Anggota Komisi II DPR RI, Edi Oloan Pasaribu, memastikan bahwa DPR akan menindaklanjuti dan mencari solusi atas berbagai aduan masyarakat terkait kasus mafia tanah, perampasan hak atas tanah, hingga penerbitan sertifikat ganda yang merugikan masyarakat. “Penting untuk ditindaklanjuti agar keluhan masyarakat terkait mafia tanah, penerbitan sertifikat ganda, dan permasalahan lain semakin berkurang, bukan justru bertambah. Forum seperti ini menjadi momentum penting untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan secara sistematis,” ujar Edi dalam keterangan tertulisnya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025). Edi menegaskan bahwa permasalahan di Badan…

Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar agar meyakinkan Presiden Prabowo Subianto bahwa efisiensi anggaran di Kementerian Agama (Kemenag) tidak bisa disamakan dengan kementerian atau lembaga (K/L) lainnya. Sebab, pemotongan anggaran di Kemenag berdampak langsung pada berbagai sektor krusial, seperti penyelenggaraan ibadah haji dan pendidikan madrasah. Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan harapan tersebut dalam Rapat Kerja bersama Menteri Agama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025). Ia menegaskan bahwa pengurangan anggaran yang terlalu besar akan mengganggu banyak program vital Kemenag. “Mudah-mudahan Pak Menteri bisa meyakinkan presiden bahwa pemotongan anggaran di Kemenag tidak bisa disamakan…

Anggota Komisi I DPR RI Desy Ratnasari menyoroti pentingnya perspektif human security dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar bersama Ketua Badan Pengurus Setara Institute Dr. Ismail Hasani dan Peneliti Senior Imparsial serta Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Dr. Al-Araf, Desy mengangkat sejumlah isu terkait penempatan prajurit TNI dalam birokrasi sipil dan kementerian. Salah satu poin utama yang disoroti Desy adalah mengenai penempatan prajurit atau pejabat tinggi (Pati) TNI yang aktif dalam posisi-posisi sipil di berbagai lembaga negara. “Semua hukum manusia itu gak sempurna, pasti ada jeleknya. Nah…

Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira mengharapkan agar kualitas pendidikan bisa lebih baik secara inklusif, termasuk di wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di seluruh daerah. Menurutnya, salah satu hal yang sangat mendesak untuk didorong perbaikannya adalah kualitas tenaga pendidik di wilayah 3T. Kompetensi tenaga pendidik dianggap menjadi penentu kualitas pendidikan yang akan didapat oleh peserta didik. “Kalau tenaga pendidiknya punya kompetensi yang baik, tentu mutu pendidikan yang didapatkan oleh anak-anak di daerah terpencil juga bisa meningkat dan lebih baik,” ujar Nilam dalam Rapat Panitia Kerja Pendidikan 3T di ruang rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, DPR RI,…