Penulis: Redaksi

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Anggota Komisi XI DPR RI Putri Komarudin, mengungkapkan beberapa poin penting terkait laporan kinerja LPEI untuk tahun 2024. Salah satunya adalah dorongan untuk lebih meningkatkan peran perempuan dalam sektor ekspor, serta pengembangan desa devisa untuk komoditas Kakao dan Kelapa. “Saya senang Bapak memasukkan data tentang eksportir perempuan dalam paparan Anda. Ini menunjukkan bahwa meskipun 64% pemilik UMKM adalah perempuan, mereka mampu berperan aktif dalam meningkatkan pasar ekspor kita,” ujar Putri dalam rapat di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (28/2/2025). Lebih lanjut, Putri…

Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mengusulkan adanya ‘Bulog mini’ di setiap Kabupaten/Kota untuk menjaga stabilitas harga pangan secara lebih efektif. Ia menilai pemerintah selama ini selalu bergantung pada operasi pasar yang selama ini dianggap sebagai “obat sementara.” “Pangan ini harus mutlak tersedia. Jangan sampai pangan ini nanti menjadi indikator yang kalau daya beli masyarakat turun, bisa mengakibatkan melemahnya perekonomian dan pertumbuhan perekonomian secara nasional,” kata Riyono dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema “Menjaga Stabilitas Harga Pangan Jelang Ramadhan”, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025). Dengan anggaran sekitar Rp16 triliun yang tersedia di Badan Pangan Nasional untuk…

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi fokus Komisi VIII DPR RI. Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Wachid mengungkapkan bahwa revisi ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari asrama haji, petugas haji, hingga investasi dana haji di Arab Saudi. “Perubahan inilah yang sekaligus yang menyerap aspirasi aspirasi terkait dengan perkembangan di Arab Saudi yang begitu banyak sekali perubahannya termasuk kontrakan, termasuk masalah hotel, termasuk catering, termasuk armusna. Ini kan tidak ada dibahas di undang-undang nomor 8, ternyata sekarang ini Arab Saudi membutuhkan termasuk kontrak long term jangka panjang tidak mau yang hanya setiap…

Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra menyatakan kekecewaannya terhadap Kementerian Agama (Kemenag) terkait biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tahun 2025. Pasalnya, meskipun secara umum biaya haji telah disepakati untuk turun dibandingkan tahun lalu, faktanya biaya yang dibayarkan jemaah di beberapa embarkasi justru mengalami kenaikan. “Saya sebagai anggota Komisi VIII sedikit kecewa dengan Kemenag karena kita sudah sepakat bahwa biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2025 ini diturunkan dibandingkan tahun lalu. Tapi dalam faktanya memang turun tetapi masyarakat membayar lebih dari tahun lalu,” ujar Nanang, kepada oetoesan.com, usai kunjungan kerja dalam rangka melihat persiapan penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Surabaya,…

Komisi VIII DPR RI menemukan adanya perbedaan biaya pelunasan haji antar daerah di Indonesia. Menurut Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Wachid, biaya pelunasan haji di Jawa Timur lebih mahal dibandingkan daerah lain. “Ya jadi ini yang kami dengar dari Pak Kanwil memang liat tadi dari pelunasan ya pelunasan masih sekitar 55 (juta rupiah) ya pak atau 60 juta, jadi kalau punya tabungan 25 juta masih kekurangan 35 juta. Nah kekurangan 35 juta ini kami baru mendengar ini,” ujar Abdul Wachid, kepada oetoesan.com, usai pertemuan dengan Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur, di Surabaya, Jatim, Rabu (26/2/2025). Diketahui, DPR bersama pemerintah sebelumnya…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti, meminta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenkumham) menyelesaikan persoalan di Lapas Kelas IIB Sampit dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Kalimantan Tengah secara objektif dan profesional. “Jadi, penyelesaian ini harus benar-benar dilakukan secara objektif dan profesional, dengan melihat kejadian yang sebenarnya, bukan karena adanya kepentingan tertentu. Saya yakin Dirjen Pemasyarakatan mampu mengatasi masalah ini, dan kami di Komisi XIII memberikan dukungan penuh dalam pengambilan keputusan tersebut,” ujar Rinto saat mengikuti kunjungan spesifik Komisi XIII DPR RI di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah, Rabu (26/2/2025). Politisi Fraksi Partai Demokrat…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam, berharap pengurangan jumlah petugas ibadah haji Indonesia tidak mempengaruhi kualitas pelayanan kepada jemaah haji tahun 2025. “Saya berharap pengurangan jumlah petugas tidak berpengaruh pada kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada jemaah haji. Karena mereka telah melalui proses seleksi yang cukup ketat dan sudah diberikan pelatihan. Saya yakin tidak ada petugas titipan di sini,” papar Aprozi Alam dalam kunjungannya ke Asrama Haji Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (26/2/2025). Ia menambahkan bahwa profesionalisme para petugas haji harus diwujudkan melalui pelayanan terbaik bagi calon jemaah haji di Indonesia. Meskipun idealnya dalam satu kloter (kelompok terbang) terdapat tiga…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, mengapresiasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. “Kedatangan kami, Komisi VIII, ke Kalimantan Selatan ini adalah dalam rangka menjalankan salah satu fungsi DPR, yaitu pengawasan kepada mitra kerja kami, Kementerian Agama, khususnya terkait persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Sejauh ini, kami melihat persiapannya sudah cukup baik. Oleh karena itu, kami mengapresiasi hal itu,” ujar Singgih saat memimpin kunjungan kerja ke Asrama Haji Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (26/2/2025). Persiapan itu, lanjutnya, terlihat dari proses pendaftaran calon jemaah, pemeriksaan kesehatan, proses seleksi petugas…

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan pentingnya mendengar aspirasi dari para pengelola dan asosiasi pariwisata dalam upaya penyusunan RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (RUU Kepariwisataan). Hal itu disampaikan Saleh dalam pertemuan yang dihadiri oleh asosiasi biro perjalanan, akademisi, hingga pelaku usaha yang masing-masing memberikan masukannya terkait pengelolaan pariwisata. “Bandung ini kan adalah salah satu kota yang banyak didatangi oleh masyarakat, baik itu dari dalam maupun dari luar negeri. Karena itu Bandung pasti punya pengalaman dalam mengelola parIwisata. Karena itulah maka kita datang ke sini kita menjadikan Bandung sebagai salah satu tempat kita…

Komisi VII DPR RI tengah menyusun RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (RUU Kepariwisataan). Oleh karena itu, Komisi VII melakukan Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka menyerap aspirasi dari berbagai stakeholder kepariwisataan dan pelaku usaha wisata di Provinsi Jawa Barat. “Jawa Barat ini adalah salah satu daerah yang memang destinasi wisatanya sangat banyak dan sudah dikelola juga dengan baik walaupun masih ada persoalan di sana-sini tapi ini adalah salah satu contoh daerah misalnya seperti Kota Bandung. Tadi saya juga cukup kaget ternyata PAD-nya sektor pariwisata itu cukup besar, hampir Rp900 miliar PAD-nya,” ujar Wakil Ketua Komisi VII…