Penulis: Redaksi

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan pentingnya penguatan tata kelola Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) agar kawasan tersebut mampu berperan lebih besar sebagai penggerak pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM di Sumatera Utara. Hal itu disampaikannya saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PT PPSU) selaku pengelola PRSU di Medan, Kamis (9/7/2026). Menurutnya, kunjungan tersebut bertujuan memperoleh gambaran langsung mengenai pengelolaan PRSU sekaligus menyerap berbagai aspirasi dari para pemangku kepentingan. “Kami ingin melihat secara langsung bagaimana tata kelola PRSU berjalan, menyerap masukan dari para pemangku kepentingan, serta mendorong sinergi antara pemerintah…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menilai Desa Wisata Penglipuran yang berada di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, layak menjadi model pengembangan desa wisata berbasis masyarakat di Indonesia. Hal itu disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Kamis (09/07/2026), dalam rangka melihat implementasi kebijakan pengembangan desa wisata pasca disahkannya Undang-Undang Kepariwisataan. “Kami datang dalam konteks fungsi pengawasan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan di lapangan, termasuk kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung kemajuan desa wisata,” ujar Legislator Dapil Lampung II itu. Menurutnya, Desa Penglipuran tidak hanya unggul sebagai destinasi wisata tetapi juga berhasil memadukan…

Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan meminta pemerintah mempercepat peningkatan kualitas jalan daerah agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, kemantapan jalan menjadi kunci memperlancar konektivitas, menekan biaya logistik, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke daerah. Ia secara khusus menyoroti pelaksanaan Inpres Nomor 11 Tahun 2025 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk mendukung swasembada pangan dan energi. Marwan menilai Inpres Jalan Daerah (IJD) menjadi harapan besar bagi masyarakat, terutama di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur. “IJD ini menjadi satu-satunya harapan bagi masyarakat, bagi daerah untuk memperoleh kemantapan jalan sehingga konektivitas kita lancar, distribusi kita lancar,…

Jeratan hukum dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai menjadi aspek yang mengkhawatirkan bagi Pemerintah Daerah dalam berinovasi. Di sisi lain, meskipun memiliki ruang untuk menggunakan pembiayaan alternatif, birokrat di daerah kerap enggan mengeksekusinya karena ketiadaan payung hukum yang tegas. Menanggapi persoalan ini, Wakil Ketua Komisi II Bahtra Banong mendorong pelonggaran regulasi agar eksekusi, khususnya agar program strategis nasional di daerah tidak jalan di tempat. Karena itu, Komisi II akan segera memanggil kementerian terkait untuk menyelaraskan aturan hukum antara pusat dan daerah. “Ya, mungkin nanti saat RDP dengan Kemendagri, Kemenpan-RB, dan Kepala BKN akan kita bahas. Aturan-aturan ini memang harus…

Di sela Kunjungan Kerja Spesifik RUU Ketenagalistrikan, Komisi XII DPR RI meninjau langsung lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di kawasan Tamalanrea yang tengah menuai polemik. Peninjauan dilakukan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang menolak proyek tersebut karena dinilai berpotensi mencemari lingkungan dan lokasinya dekat dengan permukiman, sekaligus memperdalam masukan yang sebelumnya telah disampaikan dalam audiensi di Jakarta. Anggota Komisi XII DPR RI Andi Muzakkir Aqil yang hadir dalam peninjauan langsung tersebut menjelaskan bahwa, warga pada dasarnya tidak menolak pembangunan industri energi, melainkan meminta pemerintah dan pengembang meninjau kembali lokasi proyek karena mempertimbangkan dampak lingkungan terhadap kawasan permukiman. “Pada dasarnya masyarakat…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyoroti belum beroperasinya sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di Provinsi Kepulauan Riau. Menurutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) perlu segera menyusun standar operasional prosedur (SOP) serta memperjelas payung hukum operasional SPPG agar fasilitas yang telah siap dapat segera mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Pengelolaan dan reformasi di BGN memang harus dilakukan. Namun jangan sampai program ini menghambat hak anak-anak kita untuk mendapatkan Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Politisi PKB ini saat ditemui di SPPG Tanjung Hutan, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Rabu (8/7/2026). Ia…

Komisi X DPR RI memastikan penyaluran bantuan revitalisasi senilai Rp794.203.000 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk SMAN 1 Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), berjalan optimal. Bantuan tersebut diberikan setelah robohnya atap salah satu bangunan sekolah pada 7 Juni 2026 akibat kondisi bangunan yang telah menua. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, Kamis (9/7/2026), dilakukan untuk meninjau langsung kondisi sekolah sekaligus memastikan proses revitalisasi dapat segera dilaksanakan guna menjamin keselamatan dan kenyamanan peserta didik. Dalam kesempatan tersebut, Lalu Hadrian mengungkapkan rasa syukur karena peristiwa…

Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menekankan bahwa keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) tidak boleh hanya diukur dari jumlah yang telah dibentuk. Baginya, Posbankum harus benar-benar aktif memberikan pelayanan hukum yang mudah diakses dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya kelompok rentan. Hal tersebut disampaikannya saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (8/7/2026). Maruli mengapresiasi capaian pembentukan 8.563 Pos Bantuan Hukum di desa dan kelurahan di Jawa Tengah yang telah mencapai target. Dirinya pun mengingatkan bahwa setelah target kuantitas terpenuhi, perhatian perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan…

Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan mendorong Kementerian Hukum bersama pemerintah daerah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) yang dikembalikan maupun ditolak. Baginya, evaluasi tersebut penting untuk memperkuat kualitas perencanaan regulasi sekaligus mencegah terulangnya kegagalan dalam proses pembentukan perda. Hal itu disampaikan Maruli saat agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (8/7/2026). Dirinya menyoroti capaian pembentukan perda di Jawa Tengah pada 2025 yang dinilainya masih memerlukan perhatian. Dari 19 raperda yang direncanakan, sebanyak 14 raperda berhasil ditetapkan, sementara dua raperda masih dalam…

Komisi XIII DPR RI mengingatkan pentingnya memperkuat harmonisasi regulasi daerah guna mencegah lahirnya peraturan daerah (Perda) maupun peraturan kepala daerah yang bertentangan dengan sistem hukum nasional, kepentingan umum, dan prinsip hak asasi manusia. Upaya tersebut dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas produk hukum daerah di tengah semakin kompleksnya dinamika pembentukan regulasi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Rinto Subekti saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (8/7/2026). Lebih lanjut, ia mengatakan, meningkatnya dinamika pembentukan produk hukum daerah harus diimbangi dengan mekanisme…