Penulis: Redaksi

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno, menegaskan pihaknya mendukung diterbitkannya Perpres Nomor 111/2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029. Peraturan ini ditandatangani dan disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 24 Oktober 2025 lalu. Kebijakan ini menegaskan bahwa pertahanan nasional tidak hanya berfokus pada ancaman militer konvensional, melainkan juga mencakup aspek pertahanan nonmiliter demi menjaga kedaulatan, ideologi, nilai, dan ketahanan sosial bangsa. Perpres ini menjadi perhatian luas setelah lampirannya secara eksplisit memasukkan frasa “penyebaran budaya Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ)” sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter, khususnya penyebaran di media sosial, bersama dengan tindakan…

Komisi VIII DPR RI akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1448 H/2027 M guna membahas secara rinci usulan biaya haji yang diajukan pemerintah. Keputusan tersebut menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Haji dan Umrah RI di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026) malam. Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan, rapat kerja tersebut telah menerima penjelasan pemerintah mengenai evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Menurutnya, berbagai capaian maupun aspek yang masih perlu diperbaiki akan dibahas lebih mendalam pada rapat kerja berikutnya. “Komisi VIII DPR…

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan uji petik terhadap tata kelola alokasi LPG tabung 3 kg di Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pertemuan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat dan PT Pertamina Patra Niaga di Padang, Sumatera Barat, Selasa (7/7/2026). Wakil Ketua BAKN DPR RI, Amin, menjelaskan uji petik tersebut merupakan bagian dari pendalaman BAKN terhadap hasil Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Badan Pemeriksa Keuangan (BPS) yang menyoroti tata kelola alokasi LPG tabung 3 kg. Menurutnya, BAKN perlu memperoleh gambaran langsung mengenai implementasi penyaluran LPG tabung 3 kg di daerah sebagai bahan penyusunan rekomendasi…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini meminta pemerintah melakukan pemantauan kesehatan secara berkelanjutan terhadap warga terdampak kebakaran Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Menurutnya, penanganan dampak kesehatan akibat bencana lingkungan tidak boleh berhenti setelah kondisi darurat dinyatakan selesai. Yahya menilai kebakaran TPA Jatiwaringin yang menyebabkan ratusan warga mengungsi dan memicu ratusan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) menjadi pengingat penting bahwa risiko lingkungan harus menjadi bagian dari sistem ketahanan kesehatan nasional. “Penanganan dampak kesehatan akibat faktor masalah lingkungan tidak cukup dilakukan hanya saat peristiwa terjadi. Pemerintah harus terus memantau kesehatan warga sampai periode meski kebakaran sudah padam,”…

Bank Indonesia (BI) bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) kembali menggelar Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2026 di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Dalam ekspedisi ini, sebanyak Rp14 miliar uang layak edar didistribusikan ke lima pulau terluar di wilayah perbatasan tersebut. Langkah ini mendapat dukungan penuh dari Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Puteri Komarudin. Dirinya menegaskan bahwa ketersediaan Rupiah di wilayah perbatasan bukan sekadar urusan ekonomi, melainkan simbol kedaulatan negara. “Kehadiran Rupiah di pulau-pulau terluar merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan. Terlebih, Provinsi Kepri berbatasan langsung dengan sejumlah negara tetangga,” ujar Puteri dalam agenda Kunjungan Spesifik Banggar…

Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends menyoroti adanya ketimpangan nyata antara pertumbuhan ekonomi makro dengan realitas ekonomi mikro di daerah kepulauan. Menurutnya, proyek-proyek ekstraktif berskala besar nasional yang belum memberikan dampak keadilan bagi kesejahteraan masyarakat kecil di sekitarnya. “Sehingga, tadi apa yang menjadi pandangan Ibu, dari INDEF, Ibu Esther. Buat saya, saya tidak ingin mendebatkan variable-variable yang ada. Kita kasih contoh, Maluku Utara. Angka pertumbuhan hari ini paling tertinggi di seluruh Indonesia Raya. 19,64 persen. Ini semua daerah-daerah kepulauan. Sultra, di atas pertumbuhan ekonomi nasional. 6 atau 7 persen. Kepri, 7 sampai 8 persen,” papar Mercy…

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends mendesak agar rancangan undang-undang tersebut mampu menjamin kemandirian pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pulau-pulau kecil. Ia menilai langkah ini krusial agar wilayah yang berada di perbatasan mendapatkan kepastian hukum sistem pelayanan publik yang mumpuni. “Kami cukup syok, karena Jepang itu punya undang-undang pembangunan daerah Kepulauan itu sejak tahun 1953 dan setiap, dan ada nomenklaturnya yang dimasukkan di dalam undang-undang itu yang menyatakan bahwa setiap 10 tahun harus diperbaiki sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan real, dan karakteristik pertumbuhan atau perkembangan wilayah-wilayah daerah Kepulauan,” tegas Mercy dalam agenda Rapat Dengar…

Anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Ali Mazi mendorong percepatan pengesahan RUU Daerah Kepulauan guna mengatasi persoalan mendasar di wilayah pesisir. Hal ini menjadi urgen sebab banyak daerah kepulauan yang memiliki potensi ekonomi dan pariwisata luar biasa namun tidak ada akses akibat minimnya infrastruktur dan transportasi. “Sebetulnya banyak sekali. Daerah-daerah kepulauan ini seperti kalau kita pikir ini seperti daerah-daerah besar, tapi tertidur. Kenapa tertidur? Karena mungkin pemerintah belum hadir di sana,” kata Ali Mazi dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU Daerah Kepulauan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026). Sebab itu, Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut…

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Anita Jacoba Gah menyoroti pentingnya perlakuan khusus terhadap Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam kebijakan fiskal nasional, terutama terkait penerapan efisiensi anggaran dan penyesuaian belanja pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa kondisi geografis dan karakter kepulauan NTT tidak dapat disamakan dengan wilayah lain, sehingga diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif. “Kalau ada efisiensi, harus diberitahu terlebih dahulu. Menteri Keuangan tolong untuk NTT harus diperhatikan secara spesial, jangan disamakan dengan Pulau Jawa. Kita setuju efisiensi anggaran, tetapi lihat juga kondisi NTT,” jelas Anita dalam agenda Kunjungan Kerja Banggar DPR ke Manggarai Barat, NTT, Jum’at (3/7/2026). Ia…

Anggota DPR RI Maruli Siahaan menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap gotong royong, toleransi, kepedulian sosial, persatuan, dan penghormatan terhadap sesama. Menurutnya, Pancasila tidak cukup hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi harus menjadi pedoman dalam bertindak di tengah masyarakat. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri kegiatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Tahun 2026 yang diselenggarakan di Warkop Baba Kupie, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu (4/7/2026) lalu. Kegiatan ini diikuti sekitar 350 peserta yang berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pemuda, serta kader Partai Golkar dari sejumlah wilayah di Kabupaten Deli Serdang. “Pancasila harus hadir…