Penulis: Redaksi

Kepatuhan perusahaan batubara terhadap kewajiban pasokan domestik dipertanyakan Anggota Komisi XII DPR RI dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo di Ruang Rapat Komisi XII DPR, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Rapat yang dipimpin Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya itu berlangsung di tengah sorotan sejumlah Anggota terhadap kecukupan pasokan batubara kalori menengah untuk mendukung klaim keandalan sistem kelistrikan Jamali yang disampaikan PLN dalam paparannya. Selaras, Anggota Komisi XII Ramson Siagian mengingatkan bahwa kewajiban pasokan batubara untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk kebutuhan PLN, sudah diatur pemerintah sejak 2018 melalui skema…

Komisi XIII DPR RI bergerak cepat merespons berbagai masukan teknis dari para akademisi dan praktisi dalam membenahi tata kelola Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Usai menggelar Rapat Panja Pemasyarakatan, komisi yang membidangi isu hukum dan HAM ini berkomitmen mendorong terobosan baru dengan menginisiasi rapat koordinasi (rakor) berskala besar yang melibatkan lintas komisi dan lintas lembaga. Anggota Komisi XIII DPR RI Ali Mazi menegaskan bahwa sinkronisasi antara kebijakan di tingkat kementerian koordinator dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di lapangan sangat mendesak dilakukan. Hal ini diperlukan agar masukan berharga dari para ahli bisa dieksekusi secara komprehensif dari hulu ke hilir. “Kemudian nanti saya juga…

Komisi XI DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan di Panitia Kerja (Panja). Persetujuan tersebut diberikan setelah seluruh delapan fraksi di Komisi XI menyampaikan pandangan umumnya dalam rapat kerja bersama pemerintah. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan seluruh fraksi telah menyatakan persetujuan agar RUU PFII dibahas lebih lanjut di Panja. Menurutnya, setelah kesepakatan tersebut dicapai, Komisi XI DPR akan melanjutkan pembahasan substansi RUU bersama pemerintah sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. “Jadi ada delapan fraksi, semuanya mengatakan lanjut untuk dibahas dalam forum Panja,” ujar Misbakhun saat memimpin Rapat Kerja Komisi…

Pemerintah menegaskan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dikelola secara efisien, efektif, dan akuntabel di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Dalam pidatonya, ia menjelaskan APBN 2025 memiliki nilai strategis karena menjadi APBN transisi yang disusun pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “APBN 2025 memiliki nilai yang sangat strategis. Pertama, ini…

Komisi XIII DPR mendorong Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengoptimalkan potensi ratusan ribu warga binaan agar dapat berkontribusi nyata bagi negara. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengusulkan agar warga binaan usia produktif dilatih menjadi tenaga kerja profesional guna mendukung Program Strategis Nasional (PSN), khususnya di sektor hilirisasi industri. Legislator asal Dapil Sumatera Utara III tersebut menilai, jumlah warga binaan yang saat ini mencapai sekitar 274 ribu jiwa merupakan potensi suplai tenaga kerja yang sangat besar jika dikelola dan dibina dengan tepat oleh pemerintah. “Ada 274 ribu warga binaan yang punya potensi sebagai pekerja. Jika usia produktifnya separuh…

Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana mendorong pemerintah mengubah paradigma pembangunan sektor pariwisata dengan tidak lagi semata-mata berorientasi pada jumlah kunjungan wisatawan, melainkan pada nilai ekonomi yang dihasilkan bagi daerah dan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya dalam Deputi Bidang Pemasaran, Plt. Deputi Bidang Industri dan Investasi, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Plt. Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Kementerian Pariwisata RI, Direktur Utama Badan Pengelola Otorita Danau Toba, Direktur Utama Badan Pengelola Otorita Labuan Bajo Flores, Direktur Utama Badan Pengelola Otorita Borobudur, Direktur Utama Injourney Tourism Development Corporation (ITDC), dan Direktur Utama PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD)…

Anggota DPR RI Arisal Aziz menerima penghargaan dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar). Penghargaan tersebut diberikan atas dedikasi dan kontribusinya dalam bidang sosial kemasyarakatan, yang mana satu di antaranya adalah mendirikan Kampung Anti Narkoba di Sumatera Barat. Penyerahan ini dilaksanakan dalam Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 Tahun 2026 yang mengusung tema “Polri untuk Masyarakat”. “Penghargaan ini saya persembahkan untuk masyarakat Sumatera Barat. Mari kita bersama-sama menjaga daerah ini dari berbagai ancaman, termasuk narkoba, serta memperkuat persatuan demi masa depan generasi penerus bangsa,” kata Arisal usai menerima penghargaan di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (01/07/2026) lalu. Melalui…

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Irma Suryani menyoroti masih terbatasnya rumah sakit mitra yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam penyediaan layanan Catheterization Laboratory (Cath Lab). Menurutnya, ketersediaan fasilitas tersebut sangat penting untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan dini penyakit jantung. Hal itu disampaikan Irma saat mengikuti kunjungan kerja BURT DPR RI ke RS PKU Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (1/7/2026). “Padahal Cath Lab merupakan salah satu alat yang juga dapat menjadi bagian dari upaya promotif dan preventif dalam menangani penyakit jantung,” ujar Irma. Politisi Fraksi Partai NasDem itu mengungkapkan, dirinya kerap menerima aspirasi dari sejumlah rumah sakit di berbagai…

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau Rumah Sakit Pembina Kesejahteraan Umat (RS PKU) Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (1/7/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kualitas pelayanan kesehatan serta memastikan fasilitas yang menjadi mitra pelayanan kesehatan bagi Anggota DPR RI telah memberikan layanan secara optimal. Wakil Ketua BURT DPR RI Indah Kurniawati memberikan apresiasi terhadap konsep personalized treatment yang diterapkan RS PKU Muhammadiyah Surakarta. Menurutnya, pendekatan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pasien tersebut mampu menciptakan rasa aman dan nyaman selama menjalani perawatan. “Mereka benar-benar memperhatikan kebutuhan pasien. Sejak pasien datang, seluruh proses pelayanan sudah terintegrasi sehingga pasien tidak perlu…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menyatakan Komisi XI akan mengawal masukan dari Asosiasi Governans Manajemen Risiko Kepatuhan Indonesia (AGRKI) terkait implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penatalaksanaan Lembaga Sertifikasi Profesi di Sektor Jasa Keuangan. Hal tersebut disampaikan usai agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI yang membahas berbagai aspirasi dari para pemangku kepentingan sektor jasa keuangan salah satunya dari AGRKI yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi XI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026) Menurutnya, asosiasi menyampaikan perlunya penyesuaian implementasi POJK tersebut dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).…