Penulis: Redaksi

Komisi XIII DPR resmi mengeluarkan rekomendasi hasil rapat yang mendorong Kementerian HAM RI untuk mengambil peran komando dalam menyelesaikan konflik agraria di Kalimantan Barat dan Riau. Kementerian HAM diminta memimpin orkestrasi lintas lembaga guna mengusut tuntas dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menimpa masyarakat adat setempat. Rekomendasi strategis ini dibacakan langsung oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Langkah kolaboratif ini dinilai mendesak agar penanganan sengketa lahan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri secara sektoral. “Komisi XIII…

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion menilai eskalasi konflik agraria yang kian meluas antara masyarakat adat dan korporasi menjadi bukti nyata bahwa regulasi yang mengatur kepastian hukum wilayah adat harus segera disahkan. Maraknya sengketa lahan pemegang konsesi hutan di berbagai daerah dinilai telah menjadi alarm keras bagi kinerja legislasi nasional. “Kalau pemerintah sudah menyerahkan kepada kita, kita belum tahu juga sudah diserahkan RUU rancangan undang-undang itu, saya pikir itu DPR punya kewajiban untuk segera mengesahkan. Supaya kita bisa tahu kawasan hutan mana yang milik negara, kawasan hutan mana yang milik masyarakat adat, hingga itu dikuatkan,” ujar Mafirion kepada oetoesan.com di…

Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK mengingatkan pemerintah agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mampu menjadi stimulus bagi investasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah menurunnya jumlah kelas menengah dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasalnya, kebijakan fiskal harus mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Amin mengatakan konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penurunan jumlah kelas menengah dalam beberapa tahun terakhir harus menjadi perhatian serius pemerintah. “Kalau kita mau bicara soal pertumbuhan, sebagaimana kita tahu terbesarnya ditopang oleh sektor konsumsi. Sejauh ini masih lima koma sekian persen, kemudian sektor…

Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mendesak langkah terobosan berupa membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) agar hak-hak masyarakat adat mendapatkan kepastian hukum. Langkah tegas ini disampaikan Mafirion usai menerima audiensi dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Advokasi Konflik Mayawana Persada dan Gerakan Masyarakat Adat Melayu Riau guna mendengarkan pengaduan terkait sengketa lahan kawasan hutan adat yang menahun. “Saya pikir yang terbaik hari ini adalah pertama, Komisi XIII meminta pemerintah untuk membentuk tim gabungan pencari fakta. Harus diselesaikan, kalau tidak, 50 tahun yang akan datang pun akan jadi masalah terus,” tegas Mafirion saat ditemui oleh oetoesan.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menilai kasus penyelundupan 325 kilogram sabu melalui jalur laut dari Thailand menuju Aceh menjadi pengingat bahwa pengamanan wilayah maritim perlu terus diperkuat. Menurutnya, luasnya wilayah perairan Indonesia menuntut dukungan anggaran, teknologi, sumber daya manusia (SDM), serta koordinasi antarlembaga yang semakin optimal. “Laut kita begitu luas. Kita memiliki TNI Angkatan Laut, Bakamla, Bea Cukai, hingga Polairud. Namun, bila tidak didukung anggaran yang cukup, SDM yang tangguh, dan teknologi yang terkini, tentu pengawasan tidak akan mampu menjangkau seluruh wilayah,” ujar Dave kepada oetoesan.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026). Ia menegaskan pemerintah perlu terus…

Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyu Wijaya menyoroti sejumlah isu strategis yang perlu diperdalam dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengaturan mengenai pasar digital misalnya, Asep menilai hal ini masih belum diatur secara tegas dalam draf RUU yang ada. Sehingga perlu masukan dari para ahli/ akademisi untuk menyempurnakan substansi RUU agar mampu menjawab tantangan ekonomi digital. “Tiga narasumber kita ini menghadirkan perspektif yang berbeda. Untuk Prof. Udin, saya kira terkait dengan digital market yang memang belum terkutip secara jelas di dalam RUU kita,…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti temuan 1.464 kasus tuberkulosis (TBC) di rumah tahanan (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas). Menurutnya, tingginya angka tersebut harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat layanan kesehatan sekaligus memastikan hak warga binaan memperoleh penanganan TBC secara optimal. Netty mengapresiasi langkah pemerintah yang berhasil menemukan kasus TBC di lingkungan pemasyarakatan. Menurutnya, penemuan kasus merupakan bagian penting dalam upaya pengendalian penyakit tersebut. “Salah satu tantangan penanganan kasus TBC adalah penemuan kasusnya itu sendiri. Jadi kalau ini kemudian ditemukan dan ada angkanya, satu kita mengapresiasi terlebih dahulu bahwa ternyata ada langkah untuk bisa menemukan kasus itu…

Babak baru dunia pendidikan dasar di Indonesia segera dimulai. Komisi X DPR RI menegaskan bahwa kebijakan wajib belajar dan sekolah gratis tingkat SD dan SMP kini tidak lagi hanya berlaku di sekolah negeri, melainkan wajib merambah ke sekolah swasta. Langkah progresif ini diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat (final and binding). Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengungkapkan bahwa kementerian terkait, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Bappenas, serta Kementerian Keuangan saat ini tengah intensif melakukan simulasi untuk merumuskan skema anggaran dan pelaksanaannya. “Ini karena mandatori dari putusan MK…

Tragedi memilukan kembali terjadi di tengah masifnya pembangunan infrastruktur perkotaan. Seorang balita berinisial I berusia 4 tahun, meninggal dunia setelah terjebak selama hampir empat jam di dalam lubang proyek pembangunan lapangan multifungsi di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, pada Minggu (28/6) dini hari. Merespons hal ini, Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menyatakan duka mendalam sekaligus mengecam keras abainya aspek keselamatan dalam proyek-proyek publik. Menurutnya, pemerintah daerah (pemda) tidak boleh lagi menganggap remeh standardisasi keamanan di area pemukiman padat penduduk. “Kami menyampaikan rasa duka yang mendalam atas gugurnya ananda I di Manggarai. Namun, jujur saja, kami juga marah. Ini…

Sekretariat Jenderal DPR RI menegaskan kembali arsitektur peran dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi guna memperkuat tata kelola organisasi yang akuntabel, efektif, dan selaras dengan regulasi nasional. Penegasan tersebut disampaikan dalam agenda Penataan Arsitektur Peran dan Kelanjutan Implementasi SPIP Terintegrasi yang digelar di di Gedung Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026). Dalam arahannya, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI Suprihartini menegaskan bahwa SPIP bukan merupakan tanggung jawab satu biro atau unit kerja tertentu, melainkan sistem yang terintegrasi dalam seluruh proses kerja organisasi, mulai dari perencanaan, manajemen risiko, pengendalian, hingga pelaporan. “SPIP bukan agenda milik satu biro…