Penulis: Redaksi

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) DPR RI, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi warga negara Indonesia, khususnya para pelaku usaha lokal, di tengah derasnya arus globalisasi dan investasi. Ia juga menyoroti dinamika yang terjadi di Jawa Tengah, di mana pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) berkembang pesat di beberapa wilayah seperti Jepara dan Batang. Menurutnya, kontrak-kontrak bisnis maupun perjanjian perdagangan yang melibatkan unsur asing harus dipastikan tidak merugikan kepentingan pengusaha nasional. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Pansus RUU HPI DPR RI di…

Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, mengajak seluruh anggota Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) untuk membangun rasa optimisme dan mengapresiasi capaian standardisasi pelayanan minimal selama ini. Menurutnya, perjalanan otonomi daerah adalah sejarah pencarian keseimbangan, sehingga hal tersebut tidak untuk diromantisasi berlarut-larut terhadap segala dinamika dan tantangan saat ini. “Saya ingin mengajak kita semua agar tidak terjebak pada romantisme masa lalu atau sekadar mengeluhkan perasaan keterbatasan desentralisasi saat ini. Dalam menuju Indonesia Emas 2045, penyesuaian terhadap desentralisasi perlu disikapi dengan rasa optimisme melalui inovasi birokrasi di daerah,” ungkap Sari menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI)…

Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah mengembangkan pemanfaatan Akal Imitasi atau Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung proses legislasi berbasis bukti (evidence-based policy making). Hal itu disampaikannya kepada oetoesan.com usai menghadiri kegiatan Penataran Keparlemenan Bagi Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPR RI (TA AKD) Periode 2024–2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026) “Kami mengembangkan AI untuk legislatif. Kita mulai dari untuk membantu menghimpun berbagai data, dokumen sehingga ketika kita menyusun naskah akademik kerancangan undang-undang itu kita sudah bisa kemudian dengan cepat, tepat, dan akurat memiliki data dukung terkait evidence based policy making,” jelas Bayu. Ia menegaskan…

Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin mendorong peningkatan status Pangkalan Udara (Lanud) I Gusti Ngurah Rai dari tipe B menjadi tipe A. Langkah strategis ini dinilai krusial guna memperkuat sistem pertahanan sekaligus menjaga citra Indonesia di mata internasional. “Tadi kita melihat bahwa (Lanud) I Gusti Ngurah Rai ini sebetulnya lanudnya sangat memiliki peranan sangat penting begitu. Karena satu berada di posisi yang strategis, kemudian juga beririsan dengan bandara internasional dan komersial,” ujar Nurul Arifin dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Pangkalan Udara (Lanud) I Gusti Ngurah Rai, Badung, Provinsi Bali, (26/06/2026). Politisi Fraksi Partai Golkar itu menyoroti…

Badan Keahlian DPR RI menyelenggarakan kegiatan Penataran Keparlemenan Bagi Tenaga Ahli Alat Kelengkapan DPR RI (TA AKD) Periode 2024–2029 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026). Hal ini sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan kualitas dukungan substantif tenaga ahli dalam mendukung pelaksanaan fungsi parlemen. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan DPR RI, khususnya tenaga ahli yang bertugas mendampingi kerja alat kelengkapan dewan. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, penataran keparlemenan merupakan forum strategis untuk memastikan tenaga ahli DPR memiliki kompetensi yang mumpuni…

Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menyoroti maraknya aktivitas judi online di Indonesia yang dinilai telah berada dalam kondisi sangat memprihatinkan. Ia mendorong aparat penegak hukum mengambil langkah penindakan yang lebih serius, dikarenakan kejahatan digital tersebut terbukti merusak berbagai sendi kehidupan masyarakat secara masif. Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Golkar itu mengapresiasi upaya pemblokiran situs serta penelusuran aliran dana yang telah dijalankan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama PPATK dan OJK. Namun, ia mengingatkan bahwa langkah pemblokiran tersebut belum mampu mengimbangi kecepatan reproduksi situs-situs baru di ruang digital. “Kita apresiasi langkah tersebut, namun kenyataannya ketika dihilangkan sepuluh justru tumbuh…

Anggota Komisi I DPR RI, Taufiq R. Abdullah, mengapresiasi efektivitas pembinaan teritorial dan pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang dijalankan Komando Resor Militer (Korem) 163/Wira Satya. Apresiasi tersebut disampaikan usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Korem 163/Wira Satya di Denpasar, Bali, Jumat (26/6/2026). Menurut Taufiq, hasil peninjauan menunjukkan bahwa pembinaan teritorial yang dilakukan Korem 163/Wira Satya berjalan dengan baik. Begitu pula pelaksanaan OMSP yang dinilai mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Komisi I ingin melihat sejauh mana efektivitas pembinaan teritorial yang dilakukan Korem ini. Alhamdulillah, hasilnya cukup baik, termasuk pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang yang juga…

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengkritisi keras kebijakan penurunan alokasi anggaran desa yang dinilai merosot sangat drastis. Penurunan ini dinilai kontradiktif mengingat beban riil pelayanan publik di tingkat pemerintahan terbawah justru semakin menumpuk. “Pemotongan Desa dari 1,3 miliar hingga hanya tinggal 370 juta. Hampir semua Kepala Desa mengatakan kami tidak bisa berbuat apa-apa dengan 370 juta ini,” ujar Dede Yusuf dalam Rapat Panja Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) RAPBN TA 2027 Banggar DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/06/2026). Ia menjelaskan, pemotongan anggaran ini memicu tanda tanya besar mengenai arah kebijakan operasional desa dari…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menegaskan Panitia Kerja (Panja) Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dibentuk untuk merumuskan formula penerimaan mahasiswa yang lebih adil, setara, dan mampu menjawab berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat. Menurutnya, sistem penerimaan mahasiswa baru harus tetap berpijak pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan pemerataan akses pendidikan tinggi. Namun, berbagai tantangan masih ditemukan di lapangan, terutama terkait keterbatasan akses perguruan tinggi negeri di sejumlah daerah. “SPMB memiliki landasan keadilan, kesetaraan, dan pemerataan. Di sejumlah daerah, perguruan tinggi negeri masih sangat terbatas, sementara perguruan tinggi swasta lebih dominan. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar juga…

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) terus dilakukan. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Menurutnya, sejumlah praktik baik yang diterapkan di Kalimantan Timur dapat menjadi bahan pertimbangan menyusun kebijakan nasional. Sementara berbagai kendala yang masih ditemukan perlu segera diperbaiki agar tidak terulang pada pelaksanaan seleksi berikutnya. “Banyak masukan yang sangat berharga agar ke depan terjadi perbaikan, tercipta keadilan, serta tidak ada lagi kecurangan dalam proses seleksi,” ujar Hetifah saat memimpin Tim Kunspek Komisi X DPR RI dalam upaya mengevaluasi SPMB di Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan…