Penulis: Redaksi

Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek), Anton Sukartono Suratto, menegaskan komitmen DPR untuk memastikan tidak ada lagi wilayah di Indonesia yang terisolasi akibat keterbatasan akses internet. Hal itu disampaikan saat meninjau BTS, layanan fiber optik, dan pemanfaatan Satelit Satria-1 di Desa Cunca Wulang, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Kamis (27/11/2025). Anton menyebut pengalaman pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting. Masyarakat dipaksa berkomunikasi dan bekerja secara daring, namun banyak daerah justru “tersengal-sengal” karena infrastruktur internet yang lemah. “Kadang nyala, kadang mati. Untuk loading satu video saja lama. Bagaimana masyarakat bisa belajar, bekerja,…

Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Stasiun Kereta Cepat Karawang, Kamis (27/11), guna meninjau perkembangan aksesibilitas dan kesiapan infrastruktur pendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) Kereta Cepat. Wakil Ketua Komisi V DPR, Roberth Rouw, dan Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan akses menuju stasiun agar layanan kereta cepat dapat optimal dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, menegaskan bahwa keberadaan Stasiun Karawang harus memberikan nilai tambah bagi kawasan industri maupun masyarakat luas. Untuk itu, pembangunan akses harus dipercepat dan diperluas oleh pemerintah pusat, daerah, serta pihak pengembang.…

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa penerapan konsep physical carrying capacity atau daya dukung fisik harus menjadi standar baku dalam pengelolaan seluruh cagar budaya di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam kunjungan spesifik Komisi X DPR RI ke Candi Borobudur, di mana ia meninjau langsung kondisi pelestarian pada salah satu situs budaya terpenting di dunia. Dalam kesempatan tersebut, Fikri menyampaikan bahwa Candi Borobudur sebagai warisan dunia UNESCO memerlukan pengelolaan yang tidak hanya mengutamakan kunjungan wisata, tetapi juga perlindungan fisik bangunan. Ia menjelaskan bahwa pengaturan jumlah pengunjung sudah dilakukan dengan ketat, termasuk pembatasan kunjungan di area stupa paling…

Di tengah modernisasi dan kemajuan teknologi, tak dinyana terdapat kisah ironi warga Pinogu dibalik hamparan hutan dan bukit yang membentang di Gorontalo: Ibu hamil yang sulit dirujuk karena tidak ada akses jalan; Anak-anak sekolah yang menempuh perjalanan berat setiap hari dan Warga yang memikul kebutuhan hidup melewati jalan setapak yang nyaris tak layak dilalui. Kisah-kisah yang ternyata berlangsung puluhan tahun lamanya. Tak tinggal diam, DPR RI melalui Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) hadir mendengarkan langsung suara rakyat. Semua pihak duduk satu meja: Gubernur Gorontalo, Bupati Bone Bolango, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Taman Nasional/TNBNW, Kepala Desa hingga Aliansi Pinogu Merdeka. Tujuan…

Di balik statusnya sebagai Warisan Dunia, Candi Borobudur masih dibayangi berbagai persoalan klasik pelestarian. Kompleksitas regulasi dan tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Kebudayaan, Balai Konservasi Borobudur (BKB), PT Taman Wisata Candi (TWC), dan Pemerintah Daerah membuat pengelolaan candi kerap tidak terkoordinasi. Regulasi sektoral mulai dari pariwisata, konservasi, penataan ruang, hingga perizinan saling bersinggungan sehingga sering menimbulkan disharmoni antara kepentingan pelestarian dan ekonomi. Selain itu, keberagaman status kepemilikan lahan di area penyangga membuat pembatasan pembangunan dan pengendalian ruang sulit dilakukan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menegaskan bahwa persoalan regulasi merupakan akar dari berbagai hambatan teknis di lapangan.…

Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menegaskan bahwa salah satu fokus utama Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, adalah mengevaluasi progres penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah tersebut. “Penyusunan RDTR menjadi kunci penting dalam memastikan arah pembangunan Natuna yang berada di garis depan perbatasan negara dapat berjalan terarah, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat,” ungkap Politisi Partai Gerindra ini usai pertemuan dengan Bupati Natuna dan Forkompinda di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (26/11/2025). Selain itu, Azis juga menyoroti persoalan lahan transmigrasi yang hingga kini belum tersertifikasi. Menurutnya, penyelesaian…

Kawasan Batang Industrial Park (BIP) di Jawa Tengah, membutuhkan koordinasi lintas sektor dari kementerian dan lembaga. BIP ternyata dihadapkan pada banyak persoalan yang membelitnya, sehingga pengembangan kawasan industri ini masih belum optimal. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengemukakan, persoalan yang membelit BIP tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian Perindustrian, karena melibatkan banyak sektor dari kementerian, lembaga, dan Pemda sendiri. Evita mengaku tercengang mendengar permasalah pelik yang dihadapi BIP, saat Direktur Utama Batang Industrial Park Wihardi Hosen mengungkap semua permasalahannya di hadapan delegasi Komisi VII yang hadir berkunjung ke BIP di Batang, Jawa Tengah. “Kita di sini sebenarnya shopping…

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan komitmen DPR untuk memperkuat dukungan pusat terhadap pembangunan wilayah perbatasan, khususnya Kabupaten Sambas yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara ke Kabupaten Sambas. Provinsi Kalimantan Barat. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa Sambas memiliki posisi strategis sebagai “etalase” Indonesia di kawasan perbatasan. Oleh sebab itu, peningkatan kesejahteraan dan kualitas infrastruktur di wilayah tersebut menjadi prioritas. “Kami datang dengan niat baik untuk mengetahui kondisi lapangan di daerah perbatasan. Sambas adalah garda terdepan negara, dan karena itu harus mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah…

Anggota Komisi XII DPR RI, Jalal Abdul Nasir, menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap pengelolaan lingkungan hidup di sekitar PLTU Bengkulu. Hal tersebut disampaikan setelah Komisi XII menerima sejumlah aduan masyarakat yang berbeda dengan data resmi yang dilaporkan pihak perusahaan. Menurut Jalal, perusahaan telah memaparkan ketaatan mereka terhadap pengelolaan lingkungan, termasuk pengukuran baku mutu udara yang dilakukan di lima titik pemantauan. Namun, informasi dari masyarakat dan pemberitaan media menunjukkan adanya indikasi pencemaran yang melebihi ambang batas. “Meskipun perusahaan menjelaskan kepatuhan mereka, informasi yang diadukan masyarakat justru berbeda. Karena itu kami meminta Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk meneliti lebih lanjut…

Tim Kunjungan Spesifik Komisi I DPR RI menyampaikan apresiasi kepada Korem 162 Wira Bhakti atas pelaksanaan tugas pokok TNI, baik dalam Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menilai Korem telah berperan aktif menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung program-program pemerintah di daerah. “Korem 162 Wira Bhakti telah menunjukkan kinerja yang konsisten, termasuk dalam mendukung program ketahanan pangan, program Makan Bergizi Gratis, dan inisiatif-inisiatif strategis lainnya. Ini sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat NTB,” ujar Dave dalam keterangan tertulis yang diterima oetoesan.com di Mataram, Rabu (26/11/2025). Dalam kunjungan tersebut, Dave juga…