Penulis: Redaksi

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI kembali membahas penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) dalam rapat Panitia Kerja (Panja) yang digelar di Ruang Baleg, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025). Wakil Ketua Baleg DPR RI, Sturman Panjaitan, mengungkapkan bahwa substansi RUU tersebut tidak banyak berubah dari aturan sebelumnya yang tertuang dalam Perpres mengenai BPIP. “Kalau kita memperhatikan isi RUU ini, sebenarnya tidak banyak berubah dari Perpres yang selama ini dilaksanakan BPIP,” ujarnya, Senin (24/11/2025) Beberapa penyesuaian dilakukan, termasuk pada bagian Menimbang serta sejumlah pasal teknis, seperti Pasal 10. Ia menekankan bahwa seluruh pembahasan telah dilakukan berulang…

Anggota Komisi II DPR RI, Bob Andika Mamana Sitepu, menyoroti serius penyelesaian sengketa pertanahan di Kabupaten Serdang Bedagai, yang hingga kini belum terselesaikan selama lima tahun. Sorotan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja dan RDP Komisi II yang membahas “Evaluasi dan Proyeksi Program Kerja Kementerian/Lembaga tahun 2025” di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025). Bob Andika menjelaskan bahwa sengketa tersebut bermula dari kesalahan pemetaan tanah milik sebuah yayasan keagamaan oleh pihak BPN daerah. Ia menilai keterlambatan penyelesaian permasalahan ini berpotensi menimbulkan gesekan sosial apabila tidak segera ditindaklanjuti. “Ini sudah lima tahun belum selesai karena salah pemetaan objek tanah…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menerima kunjungan Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, Mr. Philip Nathan Taula, di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta. Pertemuan ini menjadi ajang pertukaran pandangan terkait sejumlah isu penting, dan peningkatan hubungan kerja sama antara Indonesia dan Selandia Baru. “Hari ini kami menerima Mr. Philip untuk membahas beberapa isu penting terkait hubungan kerja sama yang dijalin bersama Selandia Baru,” ujar Dave pada oetoesan.com, usai pertemuan, Senin (24/11/2025). Dalam kesempatan tersebut, Dave menjelaskan bahwa diskusi dengan Dubes Selandia Baru banyak berfokus pada sistem hubungan luar negeri. Ia menuturkan, hubungan luar negeri dengan…

Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam, mengingatkan Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar memastikan PT Pertamina Gas Negara (PGN) Tbk tetap berada dalam kendali nasional meski kini berstatus sebagai perusahaan publik. Ia menegaskan, regulasi harus menjamin agar saham PGN tidak dikuasai pihak asing di kemudian hari. “Meskipun PT PGN Tbk telah menjadi perusahaan publik dengan saham yang bisa dimiliki masyarakat umum, kepemilikan sahamnya tetap diawasi dan diatur secara ketat oleh undang-undang, terutama yang berkaitan dengan transparansi, pelaporan, dan tata kelola perusahaan,” ujar Mufti Anam dalam pertemuan dengan perwakilan Danantara, BP BUMN, PT PGN Tbk, dan Pertamina EP…

Selaras dengan akan diberlakukannya UU KUHP, Komisi III bersama pemerintah akan menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana. Wakil Menteri Hukum RI Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan RUU Penyesuaian Pidana disusun dalam rangka penyesuaian ketentuan pidana dalam undang-undang di luar KUHP, peraturan daerah, dan  ketentuan pidana dalam undang-undang KUHP agar selaras dengan sistem pemidanaan baru. Penyesuaian ini merupakan komitmen dari negara untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan pidana nasional berjalan dalam satu sistem hukum yang terpadu, konsisten, dan modern. Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III dengan Wakil Menteri Hukum RI Edward Omar Sharif Hiariej, seluruh fraksi menyatakan persetujuannya agar RUU tersebut “Masing-masing perwakilan…

Anggota Komisi VI DPR RI, Askweni, menegaskan bahwa PT Pertamina Gas Negara (PGN) Tbk harus mampu meyakinkan para investor bahwa pengembangan jaringan gas nasional memiliki prospek yang kuat sebagai energi alternatif di masa depan. Menurutnya, pasar jaringan gas masih sangat menjanjikan dan berpotensi memberikan keuntungan besar, terutama dari sektor industri. “Masa depan jaringan gas ini memang menjanjikan. Semakin banyak investor yang masuk, PGN punya modal, dan otomatis dengan banyaknya konsumen, keuntungan juga makin besar,” ujar Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi VII ke Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Sabtu (22/11/2025). Askweni menilai, diperlukan dukungan regulasi…

Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih menegaskan pentingnya peran PT Pertamina Gas Negara (PGN) Tbk dalam menyediakan alternatif energi bagi masyarakat, khususnya rumah tangga. Ia menyebut bahwa distribusi gas bumi oleh PGN dapat menjadi solusi selain penggunaan LPG, terutama di tengah upaya pemerintah memperketat penyaluran LPG 3kg yang merupakan komoditas bersubsidi. “PGN ini kan utamanya mendistribusikan gas supaya rumah tangga bisa mendapatkan alternatif selain dari LPG. Kita juga lagi perketat bahwa LPG 3kg yang merupakan LPG subsidi itu diperuntukkan bagi yang benar-benar berhak, bukan yang tidak berhak,” ujar politisi Fraksi PAN tersebut kepada oetoesan.com di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik…

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menegaskan perlunya sinergi lintas sektor antara pemerintah dan pelaku industri untuk memperkuat ekosistem industri Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) nasional. Hal tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII ke PT Batam Aero Technic (BAT), salah satu pusat MRO terbesar di Indonesia. Bambang menilai bahwa pengembangan industri MRO tidak dapat berjalan efektif jika hanya dilakukan oleh satu pihak. Diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, BUMN, dan perusahaan swasta untuk menciptakan ekosistem perawatan pesawat yang mampu mengakomodasi kebutuhan domestik maupun internasional. “Ini memerlukan sinergi pemerintah. Ada Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, dan juga kementerian…

Anggota Komisi XII DPR RI, Sigit Karyawan Yunianto, menegaskan bahwa sejumlah persoalan serius masih membayangi aktivitas pertambangan batu bara di Kalimantan Tengah. Pernyataan itu ia sampaikan usai mengikuti Kunjungan Spesifik Komisi XII DPR RI terkait pengawasan sektor pertambangan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Jumat malam (21/11/2025). “Lima perusahaan yang kita panggil karena memang banyak sekali permasalahan dari masyarakat. Yang utama itu adalah berkaitan dengan lahan, ganti rugi lahan. Di masyarakat ini menjadi sebuah permasalahan karena baik itu ganti rugi yang tidak sepadan dan juga prosedur ganti rugi tidak sesuai,” tegas Sigit pada oetoesan.com. Sigit menjelaskan bahwa aduan terbesar berasal dari konflik lahan.…

Panitia Kerja (Panja) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Komisi IX DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Riau untuk menghimpun masukan terkait evaluasi dan perbaikan sistem JKN. Kunjungan ini dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, yang diterima oleh Asisten Sekda Riau, Helmi, mewakili Plt. Gubernur Riau. Hadir pula sejumlah pemangku kepentingan seperti BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, BPS, serta beberapa dinas terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, mengungkapkan bahwa hasil pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Riau dan para pemangku kepentingan menunjukkan perkembangan positif. Terutama dalam hal terkait dengan capaian Universal Health Coverage (UHC)…