Penulis: Redaksi

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menolak pemotongan anggaran dan mendukung penuh usulan tambahan dana sebesar Rp3,965 triliun untuk Kementerian Kebudayaan. Sikap tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama Kementerian Kebudayaan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026). Menurut Fikri, pemajuan kebudayaan merupakan amanat konstitusi yang tidak boleh terhambat oleh keterbatasan anggaran negara. Karena itu, ia menilai dukungan pendanaan yang memadai menjadi prasyarat utama agar program-program strategis di bidang kebudayaan dapat berjalan secara optimal. Dalam rapat tersebut, Fikri menyampaikan keberatannya terhadap rencana pengurangan sejumlah komponen anggaran yang dinilai vital, mulai dari belanja…

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Desy Ratnasari, menghadiri penyerahan simbolis santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris almarhumah Adinda Najwa. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Selatan, Cilenggang, Kecamatan Serpong, sebagai bentuk pemenuhan hak peserta yang mengalami musibah saat menjalankan tugas pekerjaan. Dalam kesempatan tersebut, Desy menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya Adinda Najwa yang merupakan Staf Administrasi Anggota DPR RI Muhammad Hilman Mufidi atau yang akrab disapa Gus Hilman. “Atas nama pribadi dan BURT DPR RI, saya menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya almarhumah Adinda Najwa. Semoga Allah…

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Ateng Sutisna, meninjau RS Siloam Balikpapan, Senin (15/6/2026), untuk memastikan kesiapan layanan kesehatan bagi masyarakat umum maupun anggota DPR RI yang bertugas di daerah. Ateng menegaskan bahwa rumah sakit harus mampu memberikan pelayanan yang inklusif dan berkualitas bagi semua kalangan. Menurutnya, standar layanan tidak boleh dibedakan antara masyarakat umum dan pejabat negara. “Pelayanan harus merata. Rumah sakit harus siap melayani siapa pun dengan standar yang sama, baik masyarakat umum maupun anggota DPR RI,” ujarnya. Manajemen RS Siloam Balikpapan memaparkan kesiapan fasilitas, mulai dari peralatan medis modern, teknologi kesehatan, hingga tenaga medis profesional.…

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Atalia Praratya, meninjau RS Siloam Balikpapan, Senin (15/6/2026), untuk memastikan kesiapan layanan kesehatan yang merata bagi masyarakat umum maupun anggota DPR RI. “Suasananya tenang dan nyaman, bahkan lebih terasa seperti ‘rumah sehat’. Ketika masuk, pasien bisa merasa lebih rileks dan punya semangat untuk sembuh,” ujar Atalia saat melakukan peninjauan. Kunjungan ini difokuskan pada kualitas pelayanan, fasilitas, serta kenyamanan pasien. Atalia menegaskan bahwa standar layanan harus dapat dirasakan secara setara oleh seluruh lapisan masyarakat. “Kami ingin memastikan layanan di sini mampu melayani semua pasien dengan baik. Yang terpenting, masyarakat umum juga mendapatkan kualitas…

Anggota Baleg DPR RI Siti Aisyah menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan perlu disempurnakan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian konflik agraria. Menurutnya, selama ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kerap menjadi pihak yang disalahkan ketika tanah yang telah bersertifikat kemudian ditetapkan sebagai kawasan hutan. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Baleg DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN terkait pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026). “Kementerian…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus mendorong penguatan tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan melalui penerapan konsep bill cost estimation atau estimasi biaya pembentukan undang-undang. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan setiap proses legislasi berjalan secara terencana, efisien, dan menghasilkan regulasi yang berkualitas. Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menjelaskan bahwa setiap pembentukan undang-undang memiliki konsekuensi biaya yang perlu diperhitungkan sejak awal. Menurutnya, biaya tersebut tidak hanya mencakup penyusunan naskah regulasi, tetapi juga berbagai tahapan pendukung seperti penelitian, perumusan substansi, hingga pelaksanaan partisipasi publik yang bermakna (meaningful public participation). “Setiap pembentukan perundang-undangan tentu memiliki biaya. Mulai dari penelitian, perumusan, sampai proses meaningful public participation.…

Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, mengecam keras tindakan penganiayaan yang dialami seorang WNI berprofesi pekerja rumah tangga berinisial YY di Malaysia. Kasus tersebut menjadi perhatian publik setelah video kekerasan terhadap korban beredar luas di media sosial. Dalam video yang beredar pada Minggu (14/6), tampak seorang wanita yang diduga korban duduk di sofa sambil menerima pukulan bertubi-tubi dari seorang pria berkaus biru. Korban terlihat mengerang kesakitan dan tidak melakukan perlawanan. Diketahui, Kepolisian Malaysia telah bergerak cepat dengan menangkap empat orang yang diduga terlibat dalam aksi penganiayaan terhadap YY. Menanggapi kasus tersebut, Syamsu Rizal atau yang akrab disapa Deng Ical…

Anggota Komisi III DPR RI, Ecky Awal Mucharam mendorong Kejaksaan RI untuk bisa mengoptimalkan pemanfaatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini dilakukan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi institusi. Menurutnya, optimalisasi PNBP dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat dukungan anggaran di tengah kebutuhan pendanaan Kejaksaan yang terus meningkat. Dorongan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III dengan Jaksa Agung RI dan RDP dengan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. Ecky menilai perlu ada kajian lebih mendalam terhadap regulasi yang mengatur pemanfaatan PNBP, terutama setelah capaian penerimaan Kejaksaan dalam beberapa tahun terakhir mampu melampaui target yang ditetapkan pemerintah. “Coba…

Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengajukan tambahan pagu anggaran dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga pagu indikatif yang telah diberikan sekaligus membuka ruang pengembangan sistem Pemilu berbasis elektronik atau e-voting. “Saya mengusulkan Ketua KPU dan Bawaslu, panjenengan (Anda,red) kan mendapat pagu indikatif dari Kementerian Keuangan. Kalau tidak tambah pagu indikatif, bisa saja turun. Saran saya tetap diajukan penambahan, terutama (untuk digunakan) usulan e-voting yang ada di luar negeri, usulkan saja,” ujar Azis dalam Rapat Dengar Pendapat…

Wakil Ketua Baleg DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan pihaknya perlu mengundang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurutnya, materi perubahan undang-undang tersebut berkaitan erat dengan berbagai persoalan agraria dan tata ruang yang memerlukan sinkronisasi lintas sektor. “Badan Legislasi memandang perlu juga mengundang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional karena materi perubahan undang-undang ini bersentuhan langsung dengan isu krusial terkait konflik tenurial, ketidakpastian hak atas lahan di kawasan hutan, serta tumpang tindih antara wilayah adat dengan izin pemanfaatan yang telah terbit sebelumnya,”…