Penulis: Redaksi

Ketua Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kehutanan Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, mengungkapkan bahwa jaring pendapat terkait penyusunan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, digelar untuk menyerap berbagai masukan dari para pemangku kepentingan sektor kehutanan. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, Sabtu (13/6/2026), melibatkan perwakilan Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Perum Perhutani, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), serta Lembaga Masyarakat Hukum Adat (LMHA). “Panja RUU Kehutanan Komisi IV DPR melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan di sektor kehutanan di…

Anggota Komisi V DPR RI Daniel Muttaqien mengatakan bahwa proses pembangunan Sekolah Rakyat di Cikarang layaknya membangun Candi Roro Jonggrang. Pasalnya, menurutnya, pembangunan hanya satu malam dengan anggaran yang besar, tetapi waktu yang terbatas. Karena itu, ia meminta kualitas bangunan harus tetap terjaga. “Saya ibaratkan pembangunan Sekolah Rakyat ini seperti cerita Roro Jonggrang membangun candi ya, dengan anggaran yang besar, pembangunan yang banyak tetapi waktu yang terbatas. Kami harap kualitas bangunan tetap bagus,” kata Daniel kepada oetoesan.com saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (12/6/2026).  Secara fisik, ia melanjutkan, bangunan Sekolah Rakyat yang ditinjau Komisi V…

Komisi XIII DPR RI menyoroti pentingnya penguatan pengawasan keimigrasian guna mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pengiriman pekerja migran secara nonprosedural ke luar negeri. Hal tersebut mengemuka saat agenda Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI ke Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (12/6/2026). Mengusung tema “Optimalisasi Pengawasan Keimigrasian di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan”, agenda tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara. Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatra Utara Parlindungan dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Uray Avian. Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menilai…

Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea mendorong penguatan sistem pengawasan warga negara asing (WNA) melalui penerapan dashboard digital keimigrasian yang terintegrasi dan dapat diakses secara real time. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital akan meningkatkan akurasi data, memperkuat pengawasan, serta memudahkan pemerintah memantau keberadaan dan aktivitas WNA di Indonesia. Usulan tersebut disampaikan Marinus saat agenda Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI ke Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (12/6/2026) dengan tema “Optimalisasi Pengawasan Keimigrasian di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan”. Turut hadir Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatra Utara Parlindungan dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Uray…

Komisi VI DPR akan meminta penjelasan dari PT Pertamina (Persero) terkait dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, termasuk potensi peralihan konsumsi masyarakat dari Pertamax ke Pertalite yang dikhawatirkan dapat memengaruhi ketersediaan stok BBM bersubsidi. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menilai kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi tidak dapat dilepaskan dari kondisi global yang masih penuh ketidakpastian. Menurutnya, konflik geopolitik yang berkepanjangan, pelemahan nilai tukar rupiah, serta tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak menjadi faktor yang membebani pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi. “Dengan situasi global perang berkepanjangan dan nilai tukar rupiah yang juga sedang melemah,…

Anggota Komisi VIII DPR RI sekaligus Anggota Tim Pengawasan (Timwas) Haji DPR 2026 KH Maman Imanulhaq menilai banyaknya berbagai kasus pelanggaran yang terungkap dalam penyelenggaraan ibadah Haji tahun ini. Baginya, isu ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan terhadap praktik badal haji, pembayaran dam, dan kurban belum sepenuhnya tertata dengan baik.“Kasus ini mengungkap persoalan klasik yang berulang dalam tata kelola layanan keagamaan, yakni dominannya transaksi berbasis kepercayaan personal. (Hal ini terjadi) sebab banyak jemaah menyerahkan dana kepada individu, pembimbing ibadah, atau kelompok tertentu tanpa mekanisme verifikasi yang memadai,” ujar Maman dalam rilis yang diterima oetoesan.com di Jakarta, Jumat (12/6/2026). Dalam banyak kasus, lanjutnya, transaksi diketahui dilakukan…

Anggota Komisi VIII DPR RI sekaligus Anggota Tim Pengawasan (Timwas) Haji DPR 2026 KH Maman Imanulhaq menyoroti banyaknya temuan terkait kasus badal haji dalam pelaksanaan ibadah Haji 2026. Ia pun mendorong dilakukannya sejumlah evaluasi dalam pelayanan ibadah Haji, termasuk program non-reguler seperti badal haji dan pembayaran dam (denda) haji. “Ibadah Haji bukan sekadar perjalanan spiritual. Di dalamnya tersimpan harapan, pengorbanan ekonomi, dan kepercayaan jutaan umat Muslim yang menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan rukun Islam kelima,” kata Maman dalam rilis yang diterima oetoesan.com di Jakarta, Jumat (12/6/2026). “Karena itu, terungkapnya dugaan penggelapan dana badal haji, dam, dan kurban milik jemaah pada penyelenggaraan Haji 2026 patut…

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Martin Manurung menyatakan bahwa RUU Masyarakat Adat diharapkan dapat menjadi landasan untuk menyusun aturan yang lebih komprehensif dan tidak bertentangan dengan regulasi yang telah berlaku. Dalam pembahasannya, Politisi F-Nasdem ini menyoroti pentingnya menemukan titik temu antara hukum adat dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Beberapa persoalan dinilai dapat diselesaikan melalui mekanisme adat, terutama perkara-perkara sosial yang berkaitan dengan kehidupan komunitas setempat. “Namun demikian, menurut saya penerapan hukum adat juga perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman agar tetap relevan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Misalnya seperti ada didaerah tertentu menabrak hewan ternak harus ganti hingga…

Anggota Komisi VI DPR RI Budi S Kanang meminta pemerintah mengevaluasi prioritas belanja APBN di tengah tekanan ekonomi akibat pelemahan rupiah dan kenaikan harga BBM non-subsidi. Ia menilai ruang fiskal yang terbatas harus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat serta menopang UMKM yang terdampak kenaikan biaya produksi. “Prioritas terhadap belanja APBN ini mesti direview kembali. Apakah MBG, Koperasi Merah Putih, atau Sekolah Rakyat, mari kita evaluasi,” ujar Budi saat ditemui oetoesan.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Menurutnya, pemerintah perlu memastikan program-program prioritas tetap berjalan, namun pada saat yang sama mampu merespons penurunan daya beli yang mulai dirasakan masyarakat dan pelaku…

Kenaikan harga BBM non subsidi dinilai tidak boleh menjadi pintu masuk bagi kenaikan tarif listrik, harga LPG bersubsidi, maupun Pertalite yang berpotensi menekan daya beli masyarakat. Pemerintah dinilai masih memiliki ruang kebijakan untuk menjaga energi bersubsidi tetap terjangkau selama pengelolaan subsidi dilakukan secara tepat sasaran dan disiplin fiskal tetap terjaga. Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mengingatkan bahwa lonjakan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah memang meningkatkan biaya penyediaan energi nasional. Namun kondisi tersebut tidak serta-merta harus direspons dengan menaikkan harga energi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana ketahanan fiskal negara dalam…