Penulis: Redaksi

Komisi II DPR menerima penyampaian pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Pihaknya pun menyatakan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh seluruh mitra kerja tersebut guna memastikan keberlanjutan program prioritas nasional dan pelayanan publik. “Komisi II DPR RI telah menerima penyampaian pagu indikatif RAPBN Tahun Anggaran 2027 dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Otorita Ibu Kota Nusantara. Selanjutnya, seluruh usulan tersebut akan kami bahas lebih…

Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna mengingatkan pemerintah agar tidak hanya melihat dampak langsung kenaikan harga BBM non subsidi terhadap inflasi. Menurutnya, pemerintah juga perlu mewaspadai efek rambatan yang berpotensi menekan biaya transportasi, logistik, hingga harga barang kebutuhan masyarakat. Pasalnya, kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green dapat memicu tekanan ekonomi lanjutan, khususnya pada layanan transportasi berbasis aplikasi dan distribusi barang jarak pendek yang banyak menggunakan BBM non subsidi sebagai bahan bakar utama. “Kalau hanya melihat dampak langsung terhadap inflasi, mungkin angkanya tidak terlalu besar. Tetapi persoalan sesungguhnya justru berada pada efek rambatan yang muncul setelahnya,” ujar Ateng dalam keterangan…

Anggota Komisi II DPR RI, Jazuli Juwaini, mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap berbagai program strategis pemerintah. Khususnya yang berkaitan dengan kedaulatan pangan, penanganan sampah, serta peningkatan profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pandangan tersebut Jazuli dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri. Pada kesempatan itu, ia terlebih dahulu menyoroti penurunan pagu anggaran Kemendagri yang dinilainya cukup besar. Meski demikian, ia mengapresiasi tetap terjaganya alokasi belanja pegawai sehingga pelayanan publik yang menjadi tugas utama kementerian tersebut dapat terus berjalan secara optimal. “Saya berharap kualitas pelayanan publik Kemendagri tetap terjaga karena…

Anggota Komisi VII DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, menilai usulan tambahan anggaran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada tahun 2027 masih belum memadai jika dikaitkan dengan target besar Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor UMKM. Hal itu disampaikan Yoyok dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri UMKM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026), yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat tersebut, Kementerian UMKM mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp1,5 triliun di luar pagu indikatif sebesar Rp459 miliar. Dari total tambahan tersebut,…

Anggota Komisi IV DPR RI Ilham Pangestu menilai rancangan anggaran Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2027 belum menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Wakil Menteri Kehutanan terkait pembahasan RKA-K/L dan RKP Tahun 2027, Kamis (11/6/2026), ia meminta Kementerian Kehutanan memprioritaskan program mitigasi bencana, rehabilitasi kawasan hutan, serta pemberantasan pembalakan liar yang dinilai menjadi salah satu penyebab meningkatnya risiko bencana di berbagai daerah. Ilham menyoroti bencana banjir yang melanda wilayah Sumatra dan Aceh pada akhir tahun lalu yang hingga kini masih menyisakan dampak besar bagi masyarakat. Menurutnya, kerugian akibat bencana tersebut mencapai lebih dari…

Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron menekankan pentingnya peningkatan literasi dan sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar masyarakat memahami manfaat serta mekanisme program tersebut secara utuh. Menurut Herman, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa KUR merupakan program pembiayaan perbankan yang mendapat subsidi bunga dari pemerintah sehingga memberikan keringanan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. “Yang terpenting juga adalah literasi. Masyarakat harus memahami bahwa KUR merupakan pinjaman dari perbankan, tetapi bunganya disubsidi oleh negara sehingga menjadi lebih ringan bagi pelaku usaha,” ujar Herman kepada oetoesan.com usai memimpin Kunjungan Kerja BAKN DPR RI di kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengkaji pengaturan bentuk apresiasi bagi masyarakat adat yang berhasil menjaga lingkungan hidup dan ketahanan pangan dalam RUU tentang Masyarakat Adat. Wacana itu disampaikan Anggota Baleg DPR RI Ferdiansyah dalam kunjungan kerja Baleg di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (10/6/2026). Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai, selama ini kontribusi masyarakat adat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan ketahanan pangan nyata dirasakan namun nyaris tanpa penghargaan dari negara. Padahal, luasnya wilayah kelola masyarakat adat menyimpan potensi besar sebagai penopang pembangunan pertanian berkelanjutan, sehingga sudah selayaknya undang-undang memberi tempat bagi bentuk pengakuan atas jasa tersebut. “Harus ada apresiasi pada pasal…

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan uji petik dalam rangka penelaahan tata kelola Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sulawesi Selatan. Penelaahan dilakukan dengan menggali informasi dari berbagai pemangku kepentingan guna memastikan program KUR berjalan efektif dan tepat sasaran. Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari pendalaman terhadap berbagai temuan yang sebelumnya telah diperoleh BAKN terkait pelaksanaan program KUR. Menurutnya, BAKN meminta keterangan dari sejumlah pihak, antara lain Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan penyalur KUR, Jamkrida, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), hingga sejumlah nasabah penerima manfaat. “Kami melaksanakan uji petik atas…

Anggota Komisi XII DPR RI Ahmad Junaidi Auly menekankan pentingnya penguatan kemandirian energi di Provinsi Lampung guna menjaga keandalan pasokan listrik serta mengantisipasi gangguan yang dapat terjadi akibat bencana maupun cuaca ekstrem. Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Bandar Lampung, Lampung, Rabu (10/6/2026). Menurutnya, sistem jaringan listrik PLN yang saat ini terhubung melalui skema interkoneksi masih memiliki sejumlah kerawanan yang perlu diantisipasi sejak dini. “Jaringan listrik PLN yang interkoneksi ini masih cukup rawan dari segi bencana, dari segi cuaca ekstrem dan sebagainya. Oleh karenanya antisipasi terkait dengan itu harus segera dilakukan,” ujarnya kepada oetoesan.com.…

Aspek keselamatan jalan tol diminta mendapat porsi lebih besar dalam indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol. Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko menilai pemenuhan SPM tidak bisa dilepaskan dari kualitas pembangunan jalan sejak awal, termasuk desain median, konstruksi jembatan, hingga perlindungan terhadap silau lampu kendaraan. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi V DPR RI membahas SPM Jalan Tol bersama pakar dan akademisi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026), Sudjatmiko menilai kualitas pembangunan awal sangat menentukan kemampuan badan usaha jalan tol memenuhi standar layanan di kemudian hari. “SPM ini berpengaruh dengan pembuatan jalan. Kita tahu di era tahun…