Penulis: Redaksi

Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Siti Mukaromah, menekankan bahwa penuntasan persoalan banjir di Kota Palembang tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik, melainkan harus dimulai dari pembangunan kesadaran personal dalam mengelola sampah. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik BAM DPR RI di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (14/6/2026). Ia mengajak para pimpinan organisasi dan komunitas lokal untuk menjadi motor penggerak kebiasaan baru, yakni menahan diri dari membuang sampah sembarangan sekecil apapun sebelum menemukan tempatnya. “Membangun kesadaran personal tentang bahwa ketika kita bicara menghindari banjir adalah berangkat dari diri kita sendiri. Bagaimana kita sekecil sampah apapun, entah…

Di tengah besarnya kebutuhan anggaran pembangunan, Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai pemerintah perlu memberi perhatian lebih pada kualitas belanja negara dan optimalisasi aset negara. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan APBN tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan anggaran, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat serta kemampuan aset negara menghasilkan nilai ekonomi. Pandangan tersebut disampaikan Harris dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama enam Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan di Ruang Rapat Komisi XI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026). Dalam rapat tersebut, ia menyoroti sejumlah tantangan pengelolaan fiskal yang menurutnya perlu mendapat perhatian serius, mulai dari efektivitas…

Anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli menyoroti masih belum optimalnya sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), khususnya kepada generasi muda. DPR RI mendesak adanya terobosan nyata agar pemahaman ideologi bangsa tidak luntur tergerus zaman. “Sosialisasi baik di tingkat institusi, instansi, termasuk juga secara khusus kepada tingkat generasi muda kita ini, kami lihat masih belum optimal untuk penyampaian sosialisasi. Karena jangan sampai nanti para generasi muda ini pemahaman Pancasila mereka tidak paham,” kata Maruli dalam wawancara kepada oetoesan.com di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/06/2026). Ia mengungkapkan keprihatinannya saat berinteraksi di lapangan, di mana masih banyak anak muda…

Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mendorong pemerintah untuk menambah anggaran Badan Standardisasi Nasional (BSN) pada Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, BSN memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang standar seluruh produk yang beredar di Indonesia sehingga membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Ia menilai anggaran BSN saat ini masih terlalu kecil dibandingkan besarnya tugas dan tanggung jawab lembaga tersebut dalam melindungi konsumen serta menjamin kualitas produk yang beredar di masyarakat. “Menurut saya anggaran yang diberikan ke BSN ini terlalu kecil. Silakan berusaha untuk menambah anggaran, kemudian kita coba dukung agar pemerintah memberikan tambahan,” ujar Yoyok dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi…

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI berkomitmen mengawal penuntasan masalah banjir di Kota Palembang ke tingkat Pemerintah Pusat. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik, BAM DPR RI menghimpun kendala berat dari lapangan, mulai dari pendangkalan hebat Sungai Musi hingga penyumbatan puluhan gorong-gorong akibat proyek nasional Light Rail Transit (LRT). Dari informasi yang didapatkan BAM DPR RI, kota Palembang telah berusia 1.343 tahun, sehingga Pemkot Palembang menilai tidak mungkin mengatasi persoalan banjir secara mandiri terlebih memiliki keterbatasan secara wewenang. Bahkan, kedalaman Sungai Musi kini menyusut drastis menjadi 6–10 meter dari idealnya 15–20 meter. Menanggapi hal itu, Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan perlunya…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyoroti berbagai persoalan yang masih muncul dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di sejumlah daerah. Ia menegaskan perlunya evaluasi dan pengawasan lebih ketat agar proses penerimaan siswa berjalan adil, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan. Lalu mengatakan bahwa komisi X DPR RI akan kembali menggelar rapat bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah guna membahas berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan SPMB serta mencari langkah perbaikan ke depan. “Ya di beberapa daerah memang terjadi hal-hal seperti itu. Banyak keluhan dari masyarakat. Nah insyaAllah hari Rabu kami akan diskusi kembali dengan Menteri…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menyusul pengunduran diri ratusan kepala sekolah di Sulawesi Selatan yang dikaitkan dengan temuan pengelolaan dana BOS. Dia menilai peristiwa tersebut harus menjadi momentum perbaikan sistem pengawasan, pembinaan, dan manajemen dana pendidikan di seluruh Indonesia. Politisi dari Fraksi PKB ini mengatakan pihaknya langsung berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dana BOS di daerah. “Begitu mendengar kejadian tersebut, kami langsung konsultasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami juga meminta…

Anggota Komisi I DPR RI Achmad Daeng Sere bersama tim melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Komando Daerah TNI Angkatan Udara (KODAU) II Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (12/6/2026). Dalam kunjungan itu, Komisi I mendorong kerja sama pinjam pakai aset militer udara dengan Angkasa Pura. Dalam kesempatan yang sama, Achmad Daeng Sere menyampaikan apresiasi atas paparan yang disampaikan oleh Panglima KODAU II Makassar, khususnya terkait pencatatan aset di lingkungan TNI Angkatan Udara. “Alhamdulillah paparan Bapak Panglima memberikan apresiasi setinggi-tingginya, sangat jelas terkait pencatatan aset dan seterusnya,” kata Politisi Fraksi Partai NasDem itu. Sebagai wakil dari Sulawesi Selatan I, Daeng Sere…

Anggota Komisi IV DPR RI, Dadang M. Naser, menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan kehutanan dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berlangsung di Dinas Kehutanan Jawa Timur, Sabtu (13/6/2026). Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Kepala Dinas Kehutanan Jawa Timur, pejabat Kementerian Kehutanan, hingga jejaring kehutanan yang ada di Jawa Timur. “Alhamdulillah hari ini Panja Rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berlangsung di Dinas Kehutanan Jawa Timur dengan menghadirkan berbagai stakeholder. Kami dari Komisi IV DPR RI bersama jejaring kehutanan di Jawa Timur membahas berbagai persoalan strategis, termasuk…

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (13/6/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya menyerap aspirasi berbagai pihak terkait revisi regulasi kehutanan nasional. Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Panja RUU Kehutanan berdiskusi langsung dengan perwakilan masyarakat adat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pelaku usaha, Kepala Dinas Kehutanan, serta berbagai pemangku kepentingan daerah. Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro, mengatakan bahwa forum dialog berlangsung dinamis dan menghasilkan banyak masukan strategis bagi penyempurnaan RUU Kehutanan.…