Penulis: Redaksi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengapresiasi program Perhutanan Sosial yang dijalankan Kementerian Kehutanan melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Pemali Jratun, Semarang, Jawa Tengah. Menurutnya, program tersebut bukan hanya menjaga kawasan resapan air dan mengurangi potensi banjir, tetapi juga memberi dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. “Kita meninjau salah satu program dari Kementerian Kehutanan, yaitu perhutanan sosial. Ini kawasan yang harus dilindungi supaya serapan air tidak terganggu dan tidak menyebabkan banjir. Kita apresiasi program seperti ini karena melibatkan masyarakat dan sudah berhasil,” ujar Alex saat wawancara kepada oetoesan.com usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi…

Di tengah kabar gembira soal kebijakan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan, muncul satu catatan penting dari parlemen, bahwa keadilan sosial harus tetap menjadi pijakan utama. Bagi sebagian masyarakat, penghapusan tunggakan ini menjadi harapan baru agar mereka kembali bisa mengakses layanan kesehatan. Bagi yang selama ini rutin membayar iuran, kebijakan tersebut justru menimbulkan pertanyaan terkait penghargaan atas kepatuhan. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyambut positif langkah pemerintah tersebut, namun mengingatkan agar pelaksanaannya benar-benar tepat sasaran. “Kebijakan penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat tidak mampu. Tetapi, pemerintah perlu memastikan bahwa pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan rasa…

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menilai kehadiran pesawat angkut berat Airbus A400M Atlas sebagai langkah nyata pemerintah dalam memperkuat sistem pertahanan nasional. Menurutnya, pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) modern seperti ini merupakan bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan negara dan kesiapsiagaan TNI menghadapi berbagai kemungkinan ancaman. “Kalau dari saya pribadi, TNI kuat itu adalah kebutuhan. Ia menjaga kedaulatan NKRI dan harus siap terhadap keadaan yang buruk,” kata Utut kepada Parlementaria di sela-sela agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR ke Grup 1 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Kota Serang, Banten, Kamis (6/11/2025). Perlu diketahui, pada waktu lalu,…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menyambut dan menyiapkan berbagai langkah strategis dalam mendukung rencana pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang akan menyiapkan anggaran sebesar Rp12 triliun untuk melatih lulusan SMA dan SMK agar siap bekerja di luar negeri. Rencana tersebut sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), yang menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan difokuskan untuk program beasiswa kursus, pelatihan keterampilan, dan peningkatan mutu bahasa. Program ini dirancang agar lulusan SMA dan SMK mendapatkan pelatihan sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja internasional, di antaranya dalam bidang pengelasan…

Bagi Muhammad Syauqie, setiap kilometer jalan yang rusak di Kalimantan Tengah bukan sekadar angka dalam laporan statistik. Itu adalah kisah nyata warga yang terhambat beraktivitas, petani yang sulit menjual hasil panen, dan anak-anak yang menempuh perjalanan panjang menuju sekolah di jalan berlumpur. Karena itu, ketika data Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan jalan nasional rusak terpanjang di Indonesia—mencapai 191,56 kilometer, Syauqie tidak bisa menutupi keprihatinannya. “Data dari Bina Marga ini menjadi perhatian serius bagi kami. Fakta bahwa Kalimantan Tengah menempati posisi tertinggi menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur antarwilayah,” ujar Anggota DPR RI dari…

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqynizamy Karsayuda mengapresiasi penyelenggaraan Parlemen Remaja 2025, yang dinilainya menjadi wadah penting dalam menumbuhkan pemahaman politik serta melahirkan calon-calon pemimpin muda di masa depan. “Saya senang hari ini diberi kesempatan untuk bertemu dengan adik-adik peserta Parlemen Remaja 2025. Saya memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan fungsi dan kewenangan DPR, sekaligus berharap mereka bisa menjadi penyambung kita di daerah pemilihan masing-masing,” ujar Rifqinizamy kepada oetoesan.com usai menghadiri kegiatan Parlemen Remaja di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2025). Rifqinizamy menilai program Parlemen Remaja tidak hanya berperan sebagai sarana edukasi politik, tetapi juga bagian dari proses pendewasaan generasi…

Wakil Ketua Badan urusan Rumah Tangga (BURT) Desy Ratnasari menilai program Parlemen Remaja 2025 sebagai langkah inovatif dalam mengenalkan kehidupan politik dan parlemen kepada generasi muda. Menurutnya, kegiatan ini mampu menumbuhkan antusiasme, pemikiran kritis, serta semangat berpartisipasi politik di kalangan pelajar. “Menurut saya ini adalah program yang baik, inovatif, bisa melibatkan anak-anak untuk tahu bagaimana keadaan di parlemen, dan memberikan pengetahuan kepada mereka melalui metode yang sesuai dengan gaya mereka,” ujar Desy usai mengikuti kegiatan Parlemen Remaja di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/11/2025). Desy mengaku terkesan dengan semangat para peserta yang menurutnya memiliki pemikiran kritis dan rasa…

Pembahasan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji (RUU PKH) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI kembali menyoroti pentingnya kejelasan norma pengawasan dan mitigasi risiko dalam pengelolaan dana haji. Anggota Baleg DPR RI, Melati, menegaskan bahwa aspek pengelolaan keuangan haji merupakan hal yang sangat krusial dan perlu dirumuskan secara eksplisit dalam RUU tersebut. Melati mengungkapkan bahwa Pasal 46 dalam RUU tersebut mengatur bahwa keuangan haji dapat ditempatkan atau diinvestasikan. Namun, menurutnya, investasi dana tentu memiliki risiko yang harus diantisipasi secara jelas dalam peraturan. Ia mendorong agar norma tentang peningkatan pengawasan dan pengelolaan risiko dimasukkan secara eksplisit dalam naskah RUU. “Kalau…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menanggapi polemik penolakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 yang ditandatangani lebih dari 241.605 orang melalui petisi daring di Change.org. Menurut Fikri, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) harus melihat petisi tersebut sebagai alat evaluasi yang positif. Fikri Faqih menegaskan bahwa esensi dari TKA harus berorientasi pada tujuan awal pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025 tentang TKA. Aturan tersebut menyebut TKA bertujuan untuk memperoleh informasi capaian akademik, menjamin akses bagi murid Pendidikan Nonformal dan Informal, mendorong peningkatan kapasitas pendidik, serta memberikan bahan acuan penjaminan mutu pendidikan. “Petisi ini harus dilihat…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Habib Syarief Muhammad menyoroti kebijakan pemerintah yang menetapkan masa tunggu maksimal keberangkatan haji selama 26 tahun. Menurutnya, kebijakan ini meski bertujuan untuk pemerataan, justru menimbulkan ketimpangan baru karena mengurangi porsi kuota bagi provinsi dengan jumlah jemaah terbanyak seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah. “Kita memahami tujuan pemerataan, tetapi kebijakan masa tunggu 26 tahun ini juga menimbulkan dampak bagi daerah-daerah padat jemaah. Misalnya Jawa Barat, yang semula memiliki jatah keberangkatan lebih besar, sekarang harus berkurang hingga sekitar 6 sampai 9 ribu jemaah,” ujar Habib Syarief saat ditemui oetoesan.com usai rapat pleno Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen,…