Penulis: Redaksi

Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan pendekatan restorative justice dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSdK). Hal ini sebagai upaya membangun sistem peradilan pidana yang lebih adil dan berorientasi pada korban. Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyatakan bahwa pendekatan restorative justice dalam RUU ini tidak hanya dimaknai sebagai penyelesaian perkara di luar pengadilan, tetapi juga sebagai proses pemulihan yang menyeluruh bagi korban. Menurutnya, selama ini praktik restorative justice kerap belum sepenuhnya berpihak pada korban, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak dasar seperti kompensasi, rehabilitasi, dan perlindungan dari ancaman. “Restorative justice ke depan harus dimulai dari pengungkapan kebenaran terlebih dahulu, baru kemudian diikuti dengan…

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Agung Widyantoro, menegaskan bahwa penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus bagi pimpinan dan anggota DPR hanya diperuntukkan untuk satu kendaraan dan tidak dapat digunakan secara bergantian. Penegasan tersebut disampaikan dalam agenda Kunjungan Kerja MKD DPR RI ke Polresta Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (13/4/2026). Agung menyatakan bahwa satu TNKB khusus hanya melekat pada satu kendaraan yang telah terdaftar secara resmi dan dilengkapi dokumen yang sah. “Plat nomor atau TNKB Khusus anggota DPR, jika memiliki lebih dari satu kendaraan, tetap berlaku satu pelat untuk satu kendaraan. Tidak bisa dipindah-pindahkan,” tegas Agung. Ia menjelaskan…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Irawan memberikan komentar terkait dengan penjelasan Pasal 2 huruf B dalam Rapat Penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia (Panja). Ahmad Irawan menganggap bahwa pasal tersebut masih memiliki kekurangan dalam hal penekanan pada aspek kedaulatan negara, khususnya terkait dengan pemanfaatan data yang bisa merugikan kepentingan nasional. Dalam pandangannya, Pasal 2 huruf B harusnya mencakup langkah-langkah yang lebih tegas untuk mencegah pemanfaatan data yang dapat merugikan kepentingan negara. Ia menyarankan agar pasal tersebut menambahkan penekanan tentang bagaimana negara memiliki kemampuan untuk mengatur dan menentukan syarat, batas dan mekanisme ketika data melampaui yurisdiksi wilayah negara. “Saya…

Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV ke Balai Desa Sumbersuko, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (9/4/2026). Kunjungan ini difokuskan pada diskusi bersama petani bawang putih dan Pemerintah Kabupaten Malang terkait upaya pengembangan komoditas bawang putih sebagai bagian dari target swasembada pangan nasional. Dalam pertemuan tersebut, Rahmat Saleh menegaskan bahwa seluruh data, informasi, dan aspirasi yang disampaikan petani akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh DPR RI bersama pemerintah. Hal ini sejalan dengan komitmen untuk memperkuat sektor pangan nasional di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Ia menjelaskan, pemerintah menargetkan swasembada untuk sejumlah komoditas pangan strategis.…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti sistem penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang dinilai tidak adil bagi keberlangsungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Terutama mengenai durasi pendaftaran jalur mandiri yang terlalu panjang hingga menyentuh bulan Agustus. Politisi Fraksi PKS ini mengungkapkan bahwa pembentukan Panitia Kerja (Panja) ini dilatarbelakangi oleh banyaknya keluhan dari pihak PTS yang merasa terhimpit oleh kebijakan jalur mandiri PTN. Menurutnya, perlu ada sinkronisasi ulang agar PTN tidak mengambil seluruh porsi calon mahasiswa. “Problematikanya adalah perguruan tinggi swasta menganggap ini tidak adil. Jalur PTN itu ada yang lewat tes, ada tidak tes, kemudian…

Komisi X DPR RI mendorong penambahan kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi mahasiswa di wilayah Kalimantan guna memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung usai mengikuti kunjungan kerja ke Politeknik Negeri Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Jumat (10/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi X berdialog dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan tinggi, mulai dari pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, hingga perwakilan pemerintah daerah dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XI. La Tinro menyampaikan bahwa kebutuhan terhadap KIP Kuliah di wilayah Kalimantan Selatan masih cukup tinggi, seiring dengan…

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras mendorong percepatan realisasi program bedah rumah di mana Pemerintah meningkatkan jumlahnya secara signifikan tahun 2026 ini hingga 400 ribu rumah. Program bedah rumah ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup rakyat yang membutuhkan. “Program bedah rumah ini adalah salah satu program kerakyatan yang menunjukkan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap masyarakat kecil,” kata Andi Iwan Darmawan Aras, kepada oetoesan.com, Senin (13/4/2026). Menurut Iwan Aras, target renovasi 400 ribu rumah rakyat pada 2026 menunjukkan bahwa arah kebijakan perumahan nasional memberi perhatian lebih besar pada kualitas hunian yang sudah ditempati masyarakat. “Maka yang paling penting adalah…

Komisi X DPR RI mengapresiasi berbagai upaya perluasan akses pendidikan tinggi di wilayah Kalimantan, termasuk melalui pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) serta dukungan pembiayaan melalui program beasiswa. Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat memimpin kunjungan kerja ke Politeknik Negeri Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (10/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi X DPR RI berdialog dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan tinggi, mulai dari pimpinan universitas, politeknik, hingga perguruan tinggi keagamaan. Turut hadir pula perwakilan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XI serta pemerintah daerah. Hetifah menegaskan bahwa perluasan akses pendidikan tinggi merupakan salah satu kunci…

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto meminta pemerintah terus mengupayakan pemenuhan permintaan energi, sekaligus menciptakan sistem energi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, termasuk bagi generasi mendatang. “Target lifting minyak pada 2030 sebesar 1 juta barel per hari, agar target itu berjalan dengan sesuai dibutuhkan eksplorasi, jika melihat saat ini target produksi minyak 2026 baru 610 ribu barel per hari,” ungkapnya saat Komisi XII melakukan kunjungan kerja di Gas Jambaran Tiung Biru, Bojonegoro, Jawa Timur, Jumat (11/4/2026). Menurutnya untuk menopang pencapaian target tersebut, Pemerintah perlu mencermati besarnya potensi migas nasional yang mencapai 128 cekungan migas yang telah teridentifikasi di…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara menyoroti berbagai kendala dalam pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan. Hal ini termasuk kondisi pos lintas batas serta aktivitas pengawasan di kawasan perbatasan Indonesia. Menurut Dewi, panjangnya garis perbatasan yang mencapai hampir 900 kilometer menjadi tantangan utama. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan jumlah pos pengawasan, bahkan di sejumlah titik perbatasan tidak terdapat pos dari negara tetangga. Demikian disampaikan Dewi Asmara kepada Parlementaria usai pertemuan tim kunjungan kerja spesifik dengan Kakanwil Ditjen Imigrasi Kemenimpas beserta jajaran, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (9/4/2026). “Bentangan wilayah yang sangat luas dengan jumlah pos terbatas menjadi tantangan tersendiri. Bahkan…