Penulis: Redaksi

Ketergantungan pemerintah dalam impor susu masih sangat tinggi. Tercatat, 80 persen bahan baku susu di Indonesia berasal dari impor dan sisanya 20 persen dari produksi lokal. Ketergantungan tinggi ini disebabkan rendahnya populasi sapi perah, wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), serta efisiensi biaya akibat perjanjian perdagangan bebas. Menyoroti hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menyayangkan lambatnya Pemerintah dalam menurunkan ketergantungan impor susu ini. Panggah menilai, masalah-masalah yang dihadapi para peternak lokal masih berkutat pada persoalan lama yang tidak kunjung tuntas, mulai dari bibit, pakan, hingga manajemen limbah. Karena itu, ia mendesak kementerian terkait untuk segera menyusun…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menyatakan bahwa pihaknya memberkan perhatian serius terhadap laporan kinerja Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tahun 2025 sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan di sektor keuangan. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan LPS di Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2026). Dalam sambutannya, Hekal menegaskan peran strategis LPS sebagai lembaga independen yang bertugas menjamin simpanan nasabah, melaksanakan resolusi bank, serta menjaga stabilitas sistem keuangan bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Ia mengungkapkan, sepanjang tahun 2025 kinerja LPS menunjukkan capaian yang positif. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan total aset yang mencapai Rp276,2…

Seorang siswa kelas IX di SMP Sains Tahfizh Islamic Center, Kabupaten Siak, Riau, berinisial MAA (15), meninggal dunia saat mengikuti praktik pembuatan senapan rakitan berbasis teknologi 3D (3D-printed gun), pada Rabu (9/4/2026). Korban meninggal setelah serpihan dari perangkat yang digunakan saat praktik mengenai kepala dan menyebabkan luka fatal. Menanggapi peristiwa tersebut, Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menilai terdapat indikasi kuat kelalaian serta potensi pelanggaran hukum serius dalam praktik pembelajaran di sekolah tersebut. “Saya melihat ada potensi kelalaian dari pihak sekolah, bahkan indikasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa siapa…

Pemanfaatan data terkini terkait anak tidak sekolah merupakan langkah penting dalam mengatasi sejumlah kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan. “Ketersediaan data terkini merupakan langkah awal untuk mengatasi anak-anak yang terkendala mengakses layanan pendidikan. Data tersebut harus segera diikuti dengan aksi nyata untuk mengatasi masalah yang ada,” kata Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya kepada oetoesan.com, di Jakarta, Jumat (10/4/2026).  Pusat Data Teknologi dan Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusdatin Kemendikdasmen) berinovasi dengan menghadirkan dasbor Anak Tidak Sekolah. Dasbor itu mampu memetakan data akurat dan real time jumlah anak yang terkendala mengakses layanan pendidikan, mencakup kategori…

Pengelolaan lingkungan hidup di Kawasan Industri MM2100, Bekasi, Jawa Barat, diimbau agar transparan. Sejauh ini, pengelolaan, khususnya terkait limbah, belum menunjukkan perbaikan signifikan. Padahal, kawasan ini menyandang salah satu pusat manufaktur terbesar di Indonesia. Kawasan Industri MM2100 (Megalopolis Manunggal Industrial Development) adalah salah satu kawasan industri terpadu dan terbesar di Indonesia yang berlokasi di Cikarang Barat, Bekasi. Didirikan pada 1990 hasil kolaborasi Jepang (Marubeni Corp) dan Indonesia (Argo Manunggal Group), kawasan ini menjadi pusat manufaktur premium untuk sektor otomotif, elektronik, dan logistik. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan, saat memimpin pertemuan dengan otoritas Kawasan Industri…

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperkuat langkah mitigasi terhadap potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui sistem deteksi dini yang komprehensif. Ia menyoroti adanya peringatan dari kalangan serikat pekerja terkait potensi terjadinya gelombang PHK dalam waktu dekat. Ia pun menilai, kondisi tersebut harus diantisipasi sejak dini agar dampaknya tidak meluas dan merugikan pekerja. “Saya membaca di media ada peringatan bahwa dalam tiga bulan ke depan berpotensi terjadi badai PHK. Ini harus menjadi perhatian serius, dan perlu ada deteksi dini dari Kementerian Ketenagakerjaan,” ujar Nurhadi dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan di…

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi sistem Coretax dan pendekatan Compliance Risk Management (CRM). Hal ini dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dan memperkecil kesenjangan pajak (tax gap). Menurutnya, transformasi digital melalui Coretax merupakan langkah strategis, namun efektivitasnya harus diukur dari kemampuannya menjangkau sektor-sektor yang selama ini berada di area shadow economy. Ia menegaskan bahwa aktivitas ekonomi bawah tanah yang belum terjangkau sistem perpajakan masih menjadi tantangan besar dalam memperluas basis pajak nasional. “Modernisasi sistem perpajakan tidak boleh berhenti pada aspek teknologi semata, tetapi harus mampu menghadirkan keadilan fiskal dengan memperluas basis pajak secara nyata,” ujarnya. Terkait…

Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani menekankan percepatan implementasi program biodiesel B50. Hal ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional di tengah tekanan global. Meitri mengungkapkan, sektor energi Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius dari hulu hingga hilir. Di sektor hulu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) migas hingga Februari 2026 tercatat mengalami kontraksi 36,3 persen secara tahunan akibat penurunan produksi alamiah pada sumur-sumur tua. “Kondisi hulu yang menantang berdampak pada tingginya ketergantungan impor. Tahun 2026, impor bensin diproyeksikan masih mencapai 59 persen dari kebutuhan nasional, sementara LPG sudah menyentuh 83,97 persen,” ujar Meitri dalam keterangan…

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyoroti kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi magang di salah satu kantor BUMN di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Ia menilai penanganan perkara tersebut harus dilakukan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan reviktimisasi terhadap korban. “Penanganan kasus kekerasan seksual di Pagar Alam harus dibaca secara utuh agar penegakan hukum tidak menghasilkan reviktimisasi,” kata Abdullah dalam keteranganya kepada oetoesan.com, di Jakarta, Kamis (9/4/2026). Sebagaimana diketahui, kasus ini bermula ketika mahasiswi berinisial RA (25) yang sedang magang diduga mengalami pelecehan seksual dari atasannya, UB (35). RA kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke polisi. Namun dalam prosesnya, RA justru dilaporkan balik…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendesak penguatan kesehatan mental dan spiritual yang diatur dalam RUU Sisdiknas. Penguatan dua hal itu dilakukan melalui integrasi psikolog serta guru agama guna menjamin nutrisi utuh bagi siswa. Langkah ini, menurutnya, perlu diambil untuk merespons masukan Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) terkait urgensi kesejahteraan mental (mental well-being) di sekolah. Pria yang akrab disapa Fikri ini menilai, orientasi pendidikan saat ini masih terlalu terpaku pada aspek fisik, sementara kasus gangguan mental dan bunuh diri di kalangan pelajar terus meningkat. Politisi Fraksi PKS ini menekankan bahwa pendidikan nasional harus mengadopsi konsep pendidikan islam yang mencakup…