Penulis: Redaksi

Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manulu menyoroti dampak pemanfaatan air tanah oleh industri air minum dalam kemasan (AMDK) yang dinilai tidak merata di berbagai wilayah. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Air Minum Komisi VII DPR RI bersama pakar air tanah dan pakar lingkungan sumber daya air di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026). Dalam rapat tersebut, Bane mengungkapkan bahwa secara nasional kontribusi eksplorasi dan eksploitasi air tanah oleh industri AMDK memang relatif kecil. Namun, di beberapa wilayah tertentu seperti Jawa Barat, dampaknya cukup signifikan. “Kalau merujuk pada paparan pakar, secara umum memang kecil.…

Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, menyoroti lemahnya tata kelola aset hasil sitaan dan rampasan negara dalam berbagai perkara tindak pidana. Ia menilai persoalan utama bukan pada ketiadaan aturan, melainkan pada pengelolaan aset yang belum optimal. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait RUU Perampasan Aset dengan para akademisi, Benny mengungkapkan bahwa banyak aset bernilai besar yang justru tidak jelas keberlanjutannya setelah disita oleh negara. “Masalah kita bukan semata pada aturan, tapi pada tata kelola aset-aset yang disita dan dirampas. Setelah dirampas, sering kali tidak jelas lagi keberadaannya,” ujar Benny di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan,…

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Desy Ratnasari, memimpin Kunjungan Kerja Spesifik BURT DPR RI ke RS Columbia Asia BSD, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (2/4/2026). Kunjungan ini dalam rangka meninjau pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. Dalam kunjungan tersebut, Desy menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan BURT terhadap pemenuhan hak-hak Anggota DPR RI, khususnya dalam aspek pelayanan kesehatan. “Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa rumah sakit provider benar-benar siap memberikan pelayanan yang optimal bagi peserta program Jamkestama,” ujarnya kepada oetoesan.com usai pertemuan. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan bahwa program Jamkestama…

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyoroti banjir besar di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang menyebabkan seorang anak berusia 8 tahun meninggal dunia. Ia pun meminta Pemerintah segera mengatasi banjir berulang di Demak ini. “Banjir di Demak ini sudah sering terjadi, dan menjadi catatan kita bersama. Tentunya menjadi keprihatinan bagi DPR karena banjir kali ini menyebabkan adanya korban jiwa, dan dukacita mendalam kami sampaikan kepada pihak keluarga,” kata Puan dalam keterangan tertulis kepada oetoesan.com, di Jakarta, Senin (6/4/2026). Seperti diketahui, banjir besar melanda Demak dipicu oleh jebolnya tanggul serta meluapnya air Sungai Tuntang pada Jumat (3/4) pagi, yang kemudian merendam permukiman,…

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menilai langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas dan keamanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penghentian sementara tersebut dilakukan terhadap SPPG yang terindikasi belum memenuhi standar, baik terkait dugaan keracunan pangan maupun aspek higienitas dan sanitasi. “Langkah korektif ini perlu dipahami sebagai bagian dari proses penjaminan mutu. Program yang menyasar masyarakat luas, khususnya anak-anak, memang harus dijaga kualitas dan keamanannya,” ujar Netty dalam keterangan media yang diterima oetoesan.com, di Jakarta, Senin (6/4/2026). Ia menilai fokus BGN pada pemenuhan Sertifikat Laik…

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Adang Daradjatun menegaskan pentingnya sinergi antara MKD dan aparat penegak hukum dalam penegakan etik anggota DPR. Namun, di luar itu, ia juga mengingatkan jajaran kepolisian untuk memperhatikan secara serius implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHAP yang baru. Hal tersebut Adang sampaikan saat Kunjungan Kerja MKD DPR RI ke Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (6/4/2026). Dalam paparannya, Adang menjelaskan bahwa posisi MKD dalam struktur DPR memiliki fungsi yang serupa dengan pengawasan internal, khususnya dalam menjaga etika anggota dewan. Meski demikian, ia menegaskan adanya perbedaan tegas antara ranah etik yang ditangani MKD…

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Imron Amin menyoroti pentingnya pengawasan penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus dalam kunjungan kerja ke Polrestabes Makassar, Senin (6/4/2026). Adapun penggunaan TNKB khusus bagi pimpinan dan anggota DPR RI sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan pengawasan publik. Menurut Imron, keberadaan TNKB khusus justru bertujuan mempermudah identifikasi apabila terjadi pelanggaran hukum. “TNKB khusus dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan publik terhadap anggota DPR. Ketika ada pelanggaran hukum, hal tersebut akan mempermudah proses identifikasi untuk penerapan sanksi,” jelasnya. Ia menambahkan, pemberian hak protokoler kepada pimpinan dan anggota DPR harus diiringi dengan peningkatan kinerja serta tanggung…

Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel menegaskan bahwa Jepang sungguh-sungguh mewujudkan investasinya di Indonesia. Penegasan tersebut ia sampaikan dalam menanggapi penandatanganan 10 memorandum of understanding (MoU) antara Jepang dan Indonesia yang terjadi di Tokyo saat Presiden Indonesia melakukan lawatan ke negara tersebut. MoU tersebut bernilai 22,6 miliar dolar AS atau sekitar Rp 384 trilun. “Ini bukan basa-basi dan formalitas diplomasi karena kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang. Tantangannya adalah di tingkat pelaksana lapangan,” ungkap pria yang juga sebagai Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang (PPIJ) ini dalam keterangan yang dikutip oetoesan.com di Jakarta, Minggu (5/4/2026).   MoU tersebut adalah, pertama, antara Kaltim Methanol Industry…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengecam keras pengesahan undang-undang oleh Parlemen Israel (Knesset) yang membuka jalan bagi penerapan hukuman mati terhadap tahanan Palestina yang ditangkap dengan vonis teror dan terbukti membunuh rakyat Israel. Menurut Politisi Fraksi PKS ini, kebijakan Israel merupakan bentuk eskalasi serius dari praktik pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini terjadi, sekaligus mempertegas watak represif otoritas Israel terhadap rakyat Palestina. “Pengesahan undang-undang ini bukan sekadar kebijakan hukum domestik, melainkan bentuk nyata legitimasi kekerasan negara terhadap rakyat yang berada dalam kondisi terjajah. Ini adalah pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia,” tegas…

Anggota Komisi X DPR RI, Muslimin Bando, mendorong implementasi kebijakan Satu Data Indonesia serta penguatan sistem pendidikan berbasis data yang valid dan objektif. Dalam kunjungan kerja spesifik Tim Komisi X ke BPS Provinsi Sulawesi Tengah, ia menyatakan bahwa integrasi data lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron dan terarah. “Kita harapkan seluruh sektor pembangunan menggunakan satu data yang valid, tidak lagi berbeda-beda antardaerah,” ujarnya kepada oetoesan.com di Palu,Sulawesi Selatan,Rabu (01/04/2026). Ia mencontohkan momentum pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya menyatukan data ekonomi nasional agar lebih terintegrasi dan dapat digunakan sebagai acuan bersama. Selain itu, Muslimin juga menyoroti kebijakan pendidikan…