Penulis: Redaksi

Anggota Komisi IX DPR, Nurhadi mengingatkan Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah efektif terhadap munculnya varian baru COVID-19 Cicada yang memicu kekhawatiran penyebaran virus meluas hingga potensi gejala lebih berat. Meski begitu, ia mengimbau masyarakat untuk tidak panik. “Kemunculan varian baru COVID-19 BA.3.2 atau yang dikenal sebagai ‘Cicada’ tidak boleh disikapi dengan kepanikan, tetapi harus menjadi pengingat bahwa sistem kesehatan nasional harus tetap siaga dan adaptif meskipun kita telah memasuki fase pascapandemi,” kata Nurhadi kepada oetoesan.com, di Jakarta, Rabu (8/4/2026). Sebagai informasi, varian COVID-19 Cicada saat ini berada dalam kategori variant under monitoring secara global dan diketahui memiliki jumlah mutasi tinggi pada…

Perubahan tata ruang yang dinilai semakin mudah terjadi pascareformasi dinilai berpotensi mengancam kemandirian pemenuhan kebutuhan pokok nasional di masa depan. Alih fungsi lahan pertanian, khususnya di kawasan Pantai Utara (Pantura), disebut perlu menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini saat Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Banten, Selasa (7/4/2026). Hadir dalam acara tersebut, perwakilan Kementerian ATR/BPN, Kepala dan jajaran Kanwil ATR/BPN Provinsi Banten, Kepala dan jajaran Kantor Pertanahan Kota Tangerang, serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri. Jazuli menyoroti perubahan besar yang terjadi pada kawasan Pantura yang sebelumnya dikenal sebagai salah…

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Novita Wijayanti, menegaskan bahwa standar layanan rumah sakit provider harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk peserta BPJS Kesehatan. Hal tersebut disampaikan saat Kunjungan Kerja Spesifik BURT DPR RI ke RS Columbia Asia BSD, dalam rangka memastikan kualitas layanan kesehatan berjalan optimal dan merata, di Tangerang Selatan, Banten, Kamis (2/4/2026), Novita menekankan bahwa rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan publik memiliki tanggung jawab memberikan pelayanan yang adil, profesional, dan tanpa diskriminasi. “Pelayanan prima itu tidak boleh eksklusif. Rumah sakit harus memastikan seluruh masyarakat, termasuk pasien BPJS, mendapatkan pelayanan yang maksimal, cepat, dan manusiawi,”…

Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur, mempertanyakan sejauh mana kurikulum pendidikan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN benar-benar mengintegrasikan nilai-nilai Berakhlak ke dalam seluruh program pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis. Menurutnya, nilai Berakhlak tidak boleh hanya menjadi modul seremonial, tanpa dampak nyata terhadap perubahan perilaku aparatur. “Bagaimana pengukuran perubahan perilaku SDM ATR/BPN secara nyata? Instrumen apa yang digunakan BPSDM untuk mengukur perilaku pasca pelatihan, dan seberapa sering evaluasi tersebut dilakukan?” ujarnya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Kantor BPSDM Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kota Bogor, Jawa Barat,…

Hampir 700 kejadian bencana alam yang terjadi sejak awal tahun 2026 menjadi sorotan Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menilai tingginya frekuensi bencana tersebut menunjukkan masih rentannya masyarakat terhadap risiko kebencanaan yang perlu segera diatasi secara sistematis. “Dengan masih banyaknya bencana alam, terutama bencana yang berulang, hal ini harus dilihat sebagai bentuk kerentanan rakyat terhadap bencana alam yang belum banyak bergeser, dan harus segera mendapat solusi,” ujar Puan dalam keterangan tertulis kepada oetoesan.com, di Jakarta, Rabu (8/4/2026). Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tercatat sebanyak 693 kejadian bencana alam sejak awal Januari hingga 6 April 2026, serta terjadi dalam waktu berdekatan di…

DPR RI melalui Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) menggelar agenda Kunjungan Kerja BURT ke RS Kasih Ibu Kedonganan untuk memastikan kesiapan fasilitas layanan kesehatan publik. Tidak hanya itu saja, kegiatan ini dilakukan demi meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Memimpin agenda, Wakil Ketua BURT DPR RI Novita Wijayanti menyampaikan Rumah Sakit Kasih Ibu Kedonganan bernilai representatif yang didukung oleh fasilitas dan tenaga medis yang mumpuni. “Rumah sakit ini sangat representatif. Dari sisi alat maupun tenaga medis sangat mumpuni, sehingga dapat menjadi rujukan bagi kita semua, terutama untuk pelayanan ibu dan anak serta layanan kesehatan secara umum,” ujar Novita saat ditemui oetoesan.com usai kunjungan kerja…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama asosiasi dan perusahaan perfilman di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026). Rapat ini difokuskan pada pendalaman mekanisme penayangan film ke penyelenggara bioskop di Indonesia. Dalam rapat tersebut, Rahayu meminta pandangan komprehensif dari para pelaku industri, khususnya pengelola jaringan bioskop dan asosiasi perfilman, terkait sistem distribusi dan penayangan film nasional yang saat ini berlaku. Ia menekankan pentingnya menciptakan ekosistem yang adil tanpa merugikan pihak manapun. “Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional meminta penjelasan dari asosiasi dan pengelola layar…

Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono menegaskan agar BUMN tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis. Namun, juga menjalankan perannya sebagai instrumen negara yang memperhatikan kepentingan masyarakat. Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI bersama Lembaga Kerapatan Adat Desa (LKAD) Desa Pagaran Tapah, Kecamatan Pagaran Tapah Darusalam, Rokan Hulu, Provinsi Riau. “RDPU ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR, khususnya untuk memastikan bahwa BUMN tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Budi saat memimpin RDPU di ruang rapat Komisi VI DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026). Dalam kesempatan itu, LKAD…

Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mendorong pemanfaatan limbah tambang atau tailing agar dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Menurutnya, pengelolaan tailing perlu diakomodasi dalam regulasi daerah sehingga membuka peluang bagi masyarakat dan pelaku usaha kecil untuk ikut mengelola sumber daya tersebut secara legal. Hal tersebut disampaikan Bambang dalam audiensi Komisi XII DPR RI dengan perwakilan pemerintah daerah, di antaranya Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta kepala daerah dari Sidenreng Rappang (Sidrap) dan Jeneponto. “Tailing ini sebaiknya diakomodasi di dalam Perda sehingga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengelolanya. Dengan begitu ada peluang bagi UMKM untuk ikut terlibat dalam kegiatan industri berbasis mineral,”…

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diambil Kementerian Lingkungan Hidup, termasuk penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar aturan. Menurut Putri, secara garis besar Komisi XII mendukung upaya pemerintah dalam menindak perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan perundang-undangan, terutama terkait pengelolaan limbah. “Rekomendasinya secara garis besar kami mendukung langkah-langkah dari Kementerian Lingkungan Hidup, termasuk juga penegakan hukum bagi perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan perundangan yang berlaku,” ujar Putri usai rapat kerja (Raker) Komisi XII dengan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026). Legislator Fraksi PAN DPR…