Komisi V DPR RI menilai besaran anggaran pembangunan perlu mempertimbangkan kondisi geografis dan tingginya biaya logistik di Papua Pegunungan. Sebab, jelasnya, alokasi anggaran yang sama belum tentu menghasilkan capaian pembangunan yang setara dengan daerah lain.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw mengatakan, pemerintah perlu melihat kebutuhan dan kondisi riil di lapangan untuk menentukan anggaran pembangunan, khususnya infrastruktur jalan. Menurutnya, penyamaan nominal anggaran tanpa mempertimbangkan perbedaan biaya pembangunan justru dapat membuat Papua Pegunungan semakin tertinggal.
“Jangan kemudian di tempat lain mendapatkan Rp100 miliar, kami juga mendapatkan Rp100 miliar untuk pembangunan jalan, lalu dianggap sudah sama. Dia mendapatkan bisa berapa kilometer, kami mungkin tidak bisa mendapatkan jarak yang sama,” ujar Roberth dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI dengan para pemangku kepentingan di Papua Pegunungan, Senin (12/10/2026).
Ia menjelaskan, anggaran Rp100 miliar di daerah lain, seperti Jawa, memiliki daya bangun yang berbeda dengan nominal yang sama di Papua Pegunungan. Menurutnya, jika dengan dana tersebut, daerah lain bisa membangun hingga 10 kilometer jalan, sementara di Papua Pegunungan hanya mampu membangun 2–3 kilometer, maka pemerataan infrastruktur akan semakin sulit dicapai.
Pelu diketahui, transportasi udara di Papua Pegunungan saat ini masih menjadi andalan, baik untuk mengangkut masyarakat maupun mendistribusikan kargo ke hampir seluruh wilayah yang mencakup delapan kabupaten. Kondisi geografis dan minimnya akses transportasi tersebut turut menyebabkan tingginya biaya distribusi dan harga barang.
Memahami kondisi tersebut, Anggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin menilai tingginya harga material dan kebutuhan pokok tersebut menunjukkan besarnya biaya yang harus ditanggung dalam pembangunan di Papua Pegunungan. Karena itu, kondisi geografis, keterbatasan akses, serta biaya distribusi perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran anggaran pembangunan.
“Kondisi tersebut otomatis membuat harga-harga di wilayah Papua Pegunungan sangat tinggi. Saya coba cek melalui Google, harga semen ukuran 50 kilogram mencapai sekitar Rp300 ribu. Sementara itu, harga beras premium sekitar Rp18.500 per kilogram,” jelasnya.
Menutup pernyataan, Komisi V DPR RI menekankan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya nominal anggaran yang diberikan, tetapi juga dari seberapa jauh anggaran tersebut mampu menghasilkan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Penyesuaian anggaran dengan kondisi lapangan dinilai penting agar pembangunan infrastruktur di Papua Pegunungan dapat berlangsung lebih cepat dan menjangkau wilayah secara lebih luas.
