Anggota Komisi IV DPR RI Dwita Ria Gunadi mendorong pemerintah pusat untuk memperluas fasilitas balai konservasi satwa dan meningkatkan alokasi anggaran bagi instansi terkait di Maluku. Langkah ini dinilai mendesak demi mengakomodasi dan merehabilitasi tingginya jumlah satwa liar endemik hasil sitaan dari praktik penyelundupan.
“Kita melihat konservasi satwa burung yang banyak diselundupkan. Di balai ini saja didapatkan 57 ekor, belum lagi yang lolos. Banyak satwa, tidak hanya burung, tetapi juga satwa mamalia yang diselundupkan. Ini menjadi keprihatinan kita,” papar Dwita dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Pusat Konservasi Satwa (PKS) Maluku, Ambon, Maluku, Sabtu (10/10/2026).
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menilai kapasitas infrastruktur penyelamatan satwa yang ada saat ini harus segera ditingkatkan. Maka dari itu, ia menekankan bahwa satwa hasil sitaan memerlukan ruang perawatan yang memadai agar kondisi kesehatannya dapat pulih dan populasinya tetap terjaga melalui program penangkaran internal lembaga konservasi.
“Ini memang perlu campur tangan fasilitas dari pemerintah. Kita harus ada balai konservasi yang lebih besar lagi untuk menjaga satwa-satwa kita ini tetap sehat dan tetap berkembang, termasuk penyediaan sarana penangkaran,” jelas Legislator Daerah Pemilihan Lampung II tersebut.
Untuk merealisasikan penguatan infrastruktur tersebut, ia memastikan Komisi IV DPR RI akan menyerap seluruh aspirasi serta kendala operasional dari para petugas di lapangan. Ia berkomitmen untuk memperjuangkan perbaikan regulasi pelindungan satwa yang sejalan dengan peningkatan dukungan finansial bagi lembaga pengawas.
“Kami hadir di sini untuk mendengarkan langsung permasalahannya. Ke depan kita bisa membuat regulasi yang lebih baik lagi, terutama penguatan dukungan anggaran bagi institusi Karantina maupun bagi jajaran KSDAE yang ada di Provinsi Maluku, bahkan di seluruh KSDAE di Indonesia,” pungkasnya.
