Penulis: Redaksi

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Erwin Aksa mengimbau para petugas haji Indonesia agar menjaga kondisi fisik dan kesehatannya menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Menurutnya, stamina para petugas menjadi kunci dalam menjamin kelancaran pelayanan kepada jemaah haji, terutama di tengah cuaca ekstrem yang melanda wilayah Arab Saudi saat ini. “Yang paling penting adalah kesiapan teman-teman petugas pelaksana, pendamping, dan tenaga kesehatan. Jangan sampai ada yang jatuh sakit atau meninggal karena tidak menjaga kesehatan,” ujar Erwin saat diwawancarai oetoesan.com di sela-sela peninjauan Timwas Haji di Madinah, Arab Saudi, Jumat (30/5/2025). Anggota Komisi VIII DPR RI itu menyebutkan…

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Singgih Januratmoko menegaskan pentingnya penyelesaian yang adil dan bijaksana antara pihak jemaah dengan penyelenggara travel haji jika terjadi kegagalan keberangkatan jemaah haji furoda akibat visa yang tidak terbit. Hal ini disampaikan Singgih saat menanggapi maraknya kasus jemaah haji furoda yang batal berangkat karena visa tidak keluar dari Pemerintah Arab Saudi. “Kalau visa furoda itu memang skemanya business to business (B2B). Jadi ketika visanya tidak keluar, harus ada penyelesaian yang baik antara jemaah dan travel-nya,” kata Singgih di sela-sela peninjauan Timwas Haji DPR RI di Madinah, Arab Saudi, Jumat (30/5/2025). Wakil Ketua Komisi VIII…

Potensi kegagalan keberangkatan jemaah haji furoda tahun ini kembali mencuat. Sehingga, hal ini memunculkan pertanyaan mengenai payung hukum dan upaya advokasi dari pemerintah Indonesia. Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Abdul Fikri Faqih, yang juga merupakan Anggota Komisi VIII, memberikan pandangannya mengenai kompleksitas isu ini. Menurut pria yang akrab disapa Fikri, sistem penyelenggaraan haji di Indonesia secara formal hanya mengakomodasi dua jalur, yakni haji reguler dan haji khusus. “Dalam penyelenggaraan memang yang diatur formal hanya haji reguler dan haji khusus, tidak ada opsi ketiga atau opsi lainnya,” katanya dalam keterangan yang dikutip oetoesan.com, di Jakarta, Jumat (30/5/2025). Ketiadaan opsi ketiga inilah…

Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan, menyoroti perlunya intervensi fiskal yang lebih besar dan terarah untuk mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini ia sampaikan saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI ke Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Menurut Marwan, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana transfer ke daerah untuk Provinsi NTT sebesar Rp34,85 triliun pada tahun 2025. Meski secara nominal tergolong besar, namun tantangan geografis NTT yang terdiri dari wilayah kepulauan membuat alokasi tersebut belum mencukupi jika dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki karakter geografis berbeda. “Kalau kita lihat kan…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur di Papua Barat Daya, khususnya di wilayah destinasi pariwisata unggulan seperti Raja Ampat. Hal ini disampaikan usai kunjungan reses Komisi VII DPR RI ke Kota Sorong, Rabu (28/5/2025). Dalam kunjungan tersebut, Evita menyampaikan apresiasi atas paparan dari Gubernur Papua Barat Daya dan Bupati Raja Ampat yang dinilainya sangat komprehensif. Namun, ia menekankan bahwa berbagai kendala di lapangan, terutama dari sisi pendanaan, harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat. “Pak Gubernur dan Pak Bupati sudah memberikan gambaran perkembangan yang ada. Tapi yang menjadi perhatian kami adalah…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti potensi konflik antara industri pertambangan nikel dan keberlangsungan ekosistem pariwisata di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Evita menegaskan bahwa banyak pekerjaan rumah yang perlu segera ditindaklanjuti, terutama menyangkut maraknya aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat yang belakangan ramai disorot publik, termasuk oleh organisasi lingkungan Greenpeace. “Banyak pekerjaan rumah yang harus kita tindak lanjuti. Salah satunya adalah pembangunan industri pertambangan nikel di Raja Ampat. Kita tahu ini sudah marak, diviralkan oleh Greenpeace, dan saya datang ke beberapa tempat yang juga didemo. Semua pihak punya keinginan yang sama, kelestarian dan keberlanjutan daerah wisata…

Dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI melakukan tinjauan lapangan ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Batam, meninjau langsung pelaksanaan layanan pertanahan berbasis elektronik yang kini telah diterapkan secara efektif. Layanan digital ini meliputi Pendaftaran Sertipikat Tanah Elektronik, Pengecekan Sertipikat secara daring, Permohonan Balik Nama, Hak Tanggungan secara digital, hingga Pemanfaatan Buku Tanah Digital. Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti, menyampaikan apresiasinya atas transformasi digital yang telah dilakukan oleh Kantah Kota Batam. Menurut Azis, digitalisasi layanan pertanahan merupakan langkah strategis dalam menciptakan layanan yang transparan dan efisien. “Layanan pertanahan elektronik adalah langkah strategis dalam mencegah praktik-praktik maladministrasi, mempercepat…

Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji 2025 DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI) Madinah pada Kamis (29/5/2025). Sidak ini dilakukan dalam rangka memastikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia berjalan dengan baik dan sesuai standar yang telah ditetapkan. Dalam kunjungannya, Cucun meninjau langsung sejumlah layanan utama seperti akomodasi, konsumsi, dan transportasi jemaah. Ia juga menyempatkan diri berdialog dengan petugas haji serta jemaah untuk mendengarkan langsung keluhan maupun masukan terkait pelayanan di Madinah. “Pelayanan terhadap jemaah adalah prioritas utama. Kami ingin memastikan bahwa seluruh aspek layanan, mulai dari kedatangan, pemondokan, makanan hingga layanan kesehatan…

Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas Janusanti Rumambi mengingatkan bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada penerima manfaat bersifat stimulan, di mana bantuan tersebut diberikan untuk membantu penerima manfaat dalam jangka waktu tertentu. Maka dari itu, tegasnya, pemerintah harus mencari program-program berdampak jangka panjang demi melepaskan mereka dari jerat kemiskinan. “Bantuan sosial sifatnya stimulan untuk mensupport dalam jangka waktu  yang tertentu jadi perlu koordinasi juga dengan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka ini hanya sifatnya sementara namanya bantuan sosial sehingga kita perlu mencarikan program-program yang mereka bisa keluar dari kemiskinan itu,” kata Matindas kepada oetoesan.com di Manado, Sulawesi Utara, Rabu, (28/05/2025).…

Anggota Komisi VIII DPR RI Matindas Janusanti Rumambi menyatakan, dengan adanya perpindahan data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) merupakan perubahan besar dalam sistem pendataan bantuan sosial di Indonesia, namun dalam prakteknya, dibutuhkan supporting anggaran yang mumpuni dan memadai. “Sekarang yang paling dibutuhkan oleh dinas sosial itu supporting anggaran juga dari pemerintah provinsi, dalam rangka untuk memutakhirkan data, karena ada pergeseran data dari DTKS ke data terpadu ekonomi nasional itu perlu juga, karena indikatornya itu agak berbeda sedikit sehingga perlu ada pembaharuan disitu butuh supporting daripada pemerintah provinsi dan pusat juga sinergitasnya.,” ucap…