Penulis: Redaksi

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menginisiasi gelaran Rapat Kerja Nasional (Rakernas) antar-tiga lembaga berkaitan tentang Palestina. Tiga Lembaga tersebut adalah BKSAP DPR RI, Kemenlu RI, dan organisasi/Lembaga Kemanusiaan Peduli Palestina, yang akan diselenggarakan di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025) sore. Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera dalam keterangannya pagi ini, menjelaskan pihaknya telah mengundang sekitar 125 organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga kemanusiaan yang peduli terhadap perjuangan rakyat Palestina. “Rakernas memfokuskan penyusunan program kerja nyata dan terstruktur dalam mendukung Palestina. Dukungan mulai dari bantuan kemanusiaan, pendidikan, advokasi diplomasi kemanusiaan, hingga penggalangan dukungan internasional,” jelas Mardani dalam keterangan tertulis yang diterima oetoesan.com, di Jakarta, Selasa (20/5/2025). …

Laporan Pusat Pelaporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2025, menyebut total nilai transaksi penyelundupan barang diperkirakan mencapai Rp216,19 triliun selama periode 2021 sampai triwulan III-2024. Salah satu modus penyelundupan tersebut dilakukan melalui penyalahgunaan Kawasan Berikat/Gudang Berikat/Pusat Logistik Berikat (PLB). Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendorong Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk memperketat pengawasan di Pusat Logistik Berikat (PLB). “Keberadaan pusat logistik ini pada dasarnya sebagai titik masuk produk impor yang kemudian harus diarahkan untuk pasar ekspor. Bukan justru disalahgunakan, sehingga terjadi kebocoran produk yang berpotensi membanjiri pasar…

Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2025 sebagai momentum refleksi atas arah perjuangan Indonesia saat ini. Dalam pesannya, ia menekankan pentingnya membangkitkan semangat kebangsaan secara nyata di tengah tantangan zaman, bukan sekadar hanya sekadar seremonial tanggal 20 Mei setiap tahunnya. “Kita patut mengenang semangat para pendiri bangsa yang memulai kebangkitan nasional dengan keberanian dan tekad besar. Namun hari ini, kebangkitan itu harus dimaknai sebagai keberanian kolektif untuk membenahi hal-hal mendasar yang masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” kata Puan, Selasa (20/5/2025). Seperti diketahui, Kebangkitan Nasional didorong oleh terbentuknya organisasi Budi Utmo pada…

Grup Reaksi Cepat (GRC) DPP Pro Jokowi (ProJo) mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melawan hoaks dan provokasi, serta mendesak semua pihak agar menghentikan segala bentuk framing jahat yang mengaitkan Ketua Umum DPP ProJo, Budi Arie Setiadi dengan kasus judi online. “Kami meminta pihak-pihak tertentu untuk berhenti melakukan pembunuhan karakter terhadap Budi Arie Setiadi. Jangan ada lagi upaya menggiring opini publik dengan informasi yang sepotong, insinuatif, dan tidak berdasar. Ini bentuk kejahatan informasi yang bisa merusak demokrasi dan keadilan,” tegas Komandan GRC DPP ProJo, PM Karl Sibarani di Jakarta, Senin, 19 Mei 2025. Pernyataan ini dikeluarkan menyusul mencuatnya kembali dakwaan kasus…

Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Siti Mukaromah, menegaskan bahwa rencana pencabutan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan berdasarkan evaluasi yang menyeluruh. Hal ini disampaikannya dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh BAM di Depok, Jawa Barat, Jumat (16/05/2025). Dalam FGD tersebut, BAM menggandeng para ahli, praktisi, dan pemangku kepentingan untuk membahas kesiapan pemerintah jika moratorium dicabut. Menurut Siti Mukaromah, banyak PMI yang kembali ke Indonesia dalam kondisi memprihatinkan—mengalami trauma, cacat, bahkan meninggal dunia. Ia mengingatkan bahwa keputusan untuk mencabut moratorium tidak boleh didorong hanya oleh tekanan atau kebutuhan…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menekankan pentingnya sinkronisasi data wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) sebelum pemerintah mengambil langkah strategis dalam penyediaan layanan pendidikan di daerah-daerah tersebut. Menurut Lalu Hadrian, pemetaan daerah 3T yang akurat sangat krusial untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang tepat sasaran. Ia mencatat adanya perbedaan data antara Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 dengan data terbaru yang disampaikan oleh Kementerian, dan meminta kejelasan mengenai data mana yang akan dijadikan acuan resmi. “Data ini harus kita sinkronkan dulu agar kami tidak salah memetakan. Berdasarkan Perpres 63 Tahun 2020, ada 62 daerah yang termasuk…

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI terus mendorong peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kerjanya melalui penguatan pola pikir dan pengembangan kompetensi. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI, Sumariyandono, usai membuka seminar bertajuk ’Level Up jadi Smart ASN: Growth Mindset Itu Game Changer’ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif (Pusbangkom) Setjen DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta. “Seminar hari ini kita gelar khusus untuk ASN di lingkungan Kesekjenan DPR RI. Temanya sangat relevan dan mendorong kita semua untuk terus level up, menjadi ASN yang lebih cerdas dan adaptif terhadap tugas dan fungsinya,”…

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menggelar sosialisasi mengenai penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus untuk Anggota DPR pada Kamis (15/5/2025), dalam rangka memperkuat sinergi antara MKD dan jajaran Kepolisian. Wakil Ketua MKD DPR RI Agung Wuryantoro menyampaikan bahwa TNKB ini merupakan bagian dari hak protokoler anggota legislatif untuk menunjang pelaksanaan tugas konstitusional mereka. Menurut Agung, DPR sebagai representasi kedaulatan rakyat memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran. Dengan jumlah anggota yang kini mencapai 580 orang, ia menegaskan perlunya sinergitas antara MKD dan Polri dalam menjaga muruah lembaga legislatif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemberian TNKB…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal meminta perhatian serius dari Pemerintah terhadap maraknya produk impor ilegal yang mengancam kelangsungan industri tekstil nasional. Dalam kunjungan kerja ke PT Budi Agung Sentosa di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jumat (16/5/2025), ia menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat. “Penjaga gawang dari produk ilegal ini adalah Bea Cukai. Mereka harus terus mengawasi di perbatasan dan post-border agar tidak ada lagi pabrik tekstil yang tumbang karena banjirnya barang dari luar,” tegas Hekal kepada oetoesan.com. Ia juga menanggapi adanya tudingan impor ilegal di sejumlah pabrik tekstil, termasuk yang dikunjungi. Menurutnya, kunjungan ini menjadi upaya Komisi XI DPR…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menilai bahwa industri tekstil masih memiliki peluang besar untuk bangkit, meski kerap disebut sebagai industri yang tengah meredup. Hal ini disampaikan Hekal dalam kunjungan spesifik (kunspek) Komisi XI DPR RI ke PT Budi Agung Sentosa, di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (16/5/2025). “Kita ingin melihat langsung kondisi industri tekstil yang saat ini menjadi perhatian pemerintah, karena masih berpotensi besar menyerap tenaga kerja. Tekstil ini industri padat karya yang menjadi tumpuan ekspor juga,” ungkap Hekal kepada oetoesan.com. Hekal menambahkan bahwa meskipun beberapa perusahaan besar seperti Sritex dan Duniatex telah mengalami kebangkrutan, masih…