Penulis: Redaksi

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menerima kunjungan resmi Presiden Senat Kerajaan Kamboja, (H.E.) Hun Sen, dalam sebuah pertemuan bilateral yang menyoroti penguatan hubungan antarnegara, kerja sama ekonomi, dan solidaritas ASEAN. Dalam keterangannya usai pertemuan, Puan menegaskan bahwa Indonesia dan Kamboja sepakat untuk terus meningkatkan berbagai sektor kerja sama yang telah terjalin erat selama ini. “Baru saja saya menerima atau mengadakan pertemuan dengan Yang Mulia Bapak Hun Sen, Presiden Senat Kerajaan Kamboja, yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Kamboja,” ujar Puan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025). Dalam pertemuan tersebut, Hun Sen menyampaikan perkembangan…

Anggota Komisi V DPR RI Mukhlis Basri menyampaikan apresiasi terhadap peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), khususnya dalam pelaksanaan misi kemanusiaan internasional. Salah satu yang ia soroti adalah kiprah Tim Indonesia Search and Rescue (INASAR) dalam membantu penanganan bencana di luar negeri. “Kami memberikan apresiasi khusus kepada Basarnas dalam rangka misi INASAR gempa Myanmar ya, yang saya lihat luar biasa menurunkan tim sebanyak 60 personil,” ujarnya dalam RDP dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2025). Namun demikian, Ia juga mengingatkan perlunya evaluasi terhadap kesiapan administratif dan pendanaan yang dapat menghambat kecepatan respon tim…

Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya menyebut salah satu kunci untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah adanya komunikasi yang intens antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ia memandang kolaborasi antara setiap Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat harus terus dijalankan supaya program MBG ini bisa berjalan secara efektif. “Kami mendorong terus adanya koordinasi dengan Pemerintahan Daerah setempat dengan pihak Legislatif dan Pemerintah Pusat supaya program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini bisa segera terealisasi secara efektif,” kata Asep dalam keterangan rilisnya yang diterima Parlementaria, Rabu (6/5/2025). Legislator Dapil Jabar II tersebut menuturkan dalam RDP dengan BGN salah satu…

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa program wajib belajar 13 tahun akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) RUU Sisdiknas bersama sejumlah pejabat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta pemangku kepentingan bidang pendidikan anak usia dini (PAUD), di Kompleks DPR RI, Selasa (6/6/2025). “Saat ini rata-rata lama sekolah di Indonesia baru mencapai 8,9 tahun atau setara dengan kelas tiga SMP. Sementara itu, angka harapan lama sekolah sudah mencapai 13,21 tahun. Jadi ada kesenjangan yang perlu kita upayakan untuk dipersempit. Kami di…

Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto menyoroti kasus Toko Mama Khas Banjar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang menyita perhatian publik dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di berbagai daerah. Menurut Rofik, kejadian tersebut bukan sekadar persoalan hukum, melainkan cerminan pola pendekatan negara terhadap UMKM yang dinilai minim pembinaan dan cenderung represif. “Pemerintah sering mengajak masyarakat untuk mencintai produk lokal dan mendukung UMKM. Namun, pendekatan represif justru kontradiktif karena memperlakukan UMKM seperti korporasi besar yang memang tunduk pada standar ketat sejak awal,” ujar Rofik dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Rabu (7/5/2025). Ia menegaskan…

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran telah berjalan secara inklusif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam forum resmi bersama AJI, PWI, dan AVISI, Amelia mengklarifikasi bahwa Panitia Kerja (Panja) RUU Penyiaran telah menggelar lima kali rapat, termasuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), yang menurutnya mencerminkan prinsip partisipasi yang bermakna (meaningful participation). Demikian ia sampaikan dalam RDPU Panja Penyiaran Komisi I DPR RI dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Asosiasi Jurnalis Independen (AJI), dan Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025). “RDPU ini melibatkan semua narasi dan sumber dari…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad, menyoroti maraknya peredaran narkoba di wilayah Riau, khususnya melalui jalur masuk Dumai yang diduga kuat menjadi pintu utama penyelundupan narkotika dari Malaysia. Temuan ini disampaikan Achmad usai kunjungan kerja ke Malaysia bersama Badan Pengkajian MPR RI yang dipimpin oleh Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Dalam konteks tugas Komisi VIII DPR RI yang membidangi urusan sosial, keagamaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta penanggulangan bencana, Achmad menekankan bahwa peredaran narkoba bukan sekadar persoalan hukum, melainkan darurat sosial dan kemanusiaan yang mengancam masa depan bangsa. “Dari informasi yang kami terima langsung dari Parlemen Malaysia, hampir setiap bulan…

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyelenggarakan Rapat Tindak Lanjut Forum Group Discussion (FGD) tentang penanganan pengungsi Rohingya yang semakin mendesak dan membutuhkan penanganan bersama komunitas internasional. FGD yang diadakan pada Senin, (5/5/2025) adalah tindak lanjut penyelesaian masalah pengungsi Rohingya. FGD langsung dipimpin oleh Ketua BKSAP, Mardani Ali Sera dan dihadiri perwakilan dari Amnesty International Indonesia, SUAKA, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), United Nations High Commissionerfor Refugees (UNHCR), serta Wakil Ketua BKSAP Ravindra Airlangga (F-PGolkar) dan Anggota BKSAP,. Melly Goeslaw (F-PGerindra), Ruby Chairana Syiffadia, (F-PGerindra), Andina Thresia Narang (F-PNasdem), Amelia Anggraini (F-PNasdem) dan Eva Monalisa (F-PKB). Rapat Tindak Lanjut menyoroti tantangan…

Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh menyoroti sejumlah kebijakan kontroversial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan keadilan sosial. Beberapa kebijakan itu yakni wacana menjadikan prosedur vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial (bansos) dan program militerisasi bagi siswa bermasalah. Pangeran menyebut kebijakan mewajibkan vasektomi demi mendapatkan bansos tidak dapat dibenarkan dalam sistem demokrasi yang menjunjung tinggi HAM dan nilai-nilai Pancasila. Ia menegaskan bansos adalah hak konstitusional yang dijamin negara. “Bansos adalah hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dikaitkan dengan prosedur medis yang bersifat pribadi dan permanen. Usulan tersebut tidak…

Komisi VI DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal penyelesaian permasalahan yang menimpa para pensiunan BUMN, khususnya terkait dana hasil pengembangan tabungan pegawai Pertamina serta pembayaran pesangon eks karyawan PT Timah. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Persatuan Pensiunan BUMN Strategis (P2BUMNS) dan Forum Komunikasi Keluarga Besar Mantan Karyawan Timah (FKKB MKT) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (5/5/2025). “Sudah menjadi tugas konstitusional kami untuk menerima dan mengawal aspirasi masyarakat, termasuk para pensiunan BUMN yang hari ini hadir menyampaikan keluhannya. Kami menyampaikan keprihatinan yang mendalam…