Penulis: Redaksi

Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menanggapi serius data terbaru Bank Dunia yang menyebutkan bahwa 60,3% dari total penduduk Indonesia masih berada dalam kategori miskin pada tahun 2024. Menurutnya, data ini harus menjadi momentum pemerintah untuk menyusun peta jalan pengembangan UMKM secara menyeluruh dan merata hingga ke daerah tertinggal. “Kalau di Komisi XI, kami sebenarnya sudah banyak mendorong berbagai kebijakan, mulai dari kredit UMKM oleh perbankan, hingga dukungan dari Lembaga Pengembangan Ekspor Indonesia. Tapi ini belum cukup. Kita butuh langkah strategis dan terukur,” ujar Andi usai melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi XI dengan LPS di Denpasar, Bali, Kamis…

Read More

Anggota DPR RI Aqib Ardiansyah bersama Utusan Khusus Presiden RI Bidang Pariwisata Zita Anjani meninjau langsung kawasan UNESCO Global Geopark Kebumen, Jumat (2/5/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk menilai potensi dan arah pengembangan kawasan yang telah meraih pengakuan dunia sebagai bagian dari jaringan Geopark Global UNESCO. “Status UNESCO Global Geopark ini bukan sekadar gelar, tapi bukti nyata bahwa Kebumen memiliki harta karun geologi yang diakui dunia,” ujar Aqib dalam keterangan tertulis yang diterima oetoesan.com, Sabtu (3/5/2025). Legislator Fraksi PAN ini menilai pengakuan UNESCO sebagai Global Geopark merupakan modal strategis untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kebumen yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan…

Read More

Isu keamanan di kawasan wisata Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi sorotan serius bagi Komisi I DPR RI. Anggota Komisi I DPR, Bambang Heri Purnama meminta kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah nyata dalam menjamin keamanan para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Lebih lanjut, kata Bambang Heri, menyatakan keprihatinannya terhadap meningkatnya laporan kehilangan barang wisatawan. Terutama di destinasi populer seperti Gunung Rinjani, Pantai Kuta, Pantai Senggigi, dan Gili Trawangan. “Banyak laporan dari masyarakat, yang berwisata kesini, dimana keamanannya dianggap kurang. Dimana, banyak pencurian. Dimana, bahkan ada wisatawan-wisatawan dari luar negeri itu, seperti HP dan pasport, itu hilang,”…

Read More

Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, memberikan tanggapan tajam terkait data terbaru dari Bank Dunia yang menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia, yakni 60,3% dari total penduduk 285,1 juta jiwa pada tahun 2024, masih masuk dalam kategori miskin. Menurut Andi, data ini harus menjadi indikator serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas program-program pengentasan kemiskinan selama ini. “Selama ini program pengentasan kemiskinan masih terlalu banyak mengandalkan bantuan langsung. Padahal, yang paling dibutuhkan masyarakat adalah penciptaan lapangan kerja,” ujar Andi usai melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi XI dengan LPS di Denpasar, Bali, Kamis (2/5/2025). Andi menyoroti minimnya fokus pemerintah terhadap penyediaan…

Read More

Aktivis Kabupaten Banggai Abdullah menyayangkan pernyataan Anggota Bawaslu Banggai Rahman Sangkota yang menyebut, tak ada laporan masuk soal dugaan Money Politik yang dilakukan tim Paslon 01 ATFM. Pernyataan itu disampaikan Rahman saat menanggapi pertanyaan Wakil Ketua MK Saldi Isra saat Sidang PHPU Mahkamah Konstitusi (MK) yang digelar, Selasa 29 April 2025. Pernyataan tersebut kontras dengan fakta yang ada. Setelah di telusuri, terdapat bukti laporan dugaan money politik yang dilakukan Tim Paslon 01 ATFM di Panwascam Simpang Raya. “Hasil yang kami dapatkan, ternyata ada beberapa laporan terkait Money Politik Paslon 01 di Panwascam Simpang Raya dengan Tanda Terima Laporan nomor: 011/PL/PB/Kec.Simpangraya/26.02/IV/2025…

Read More

Aktivis Kabupaten Banggai, Abdullah, melontarkan kritik keras terhadap pernyataan Anggota Bawaslu Banggai, Rahman Sangkota, yang menyebut bahwa tidak ada laporan masuk terkait dugaan praktik politik uang (money politik) oleh tim pasangan calon nomor urut 01, AT-FM (Amirudin Tamoreka-Furqanuddin Masulili). Pernyataan tersebut disampaikan Rahman Sangkota dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa, 29 April 2025. Saat itu, Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menanyakan soal ada tidaknya laporan terkait pelanggaran tersebut di Kabupaten Banggai. Namun, menurut Abdullah, pernyataan Rahman Sangkota tersebut bertentangan dengan fakta di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa setelah ditelusuri, ternyata terdapat bukti…

Read More

Anggota Komisi XI DPR RI Jefry Romdonny mendorong agar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dapat dijalankan secara efektif oleh seluruh institusi perbankan, baik Himbara, Bank Pembangunan Daerah (BPD), maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR), serta lembaga penjamin seperti Jamkrindo, Askrindo, dan Pegadaian. “Dalam pertemuan dengan OJK, kami menerima laporan dari Anggota Dewan Komisioner OJK, Agusman, serta dari OJK NTB. Kinerja mereka bagus, namun kami tekankan bahwa POJK ini harus disusun sederhana agar memudahkan pelaku UMKM mengakses pembiayaan,” ujar Jefry usai pertemuan dengan OJK dan sejumlah perwakilan lembaga keuangan di ITDC Mandalika Tourism Complex,…

Read More

Dalam upaya mempererat hubungan diplomatik dan memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Malaysia, Anggota Komisi VIII DPR RI, Achmad, melakukan lawatan resmi ke Malaysia pada 28–30 April 2025. Lawatan ini merupakan bagian dari delegasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono. Dalam kunjungannya, Achmad menyoroti berbagai sektor strategis yang menjadi titik temu kepentingan kedua negara, seperti bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. “Kami mendiskusikan sejumlah bidang, di antaranya ekonomi, sosial, politik dan budaya, mengingat eratnya hubungan saudara serumpun yang telah terjalin dengan baik. Diharapkan ada dampak positif dari pertemuan ini,”…

Read More

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyoroti keberadaan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang dinilai mengganggu iklim investasi dan pembangunan industri di Indonesia. Menurut Dave, meskipun ormas-ormas tersebut memiliki latar belakang sejarah yang terkait dengan institusi militer, seperti ABRI pada masa lalu, keberadaan dan aktivitas mereka saat ini perlu diarahkan agar lebih konstruktif. “Mungkin perlu ada konsep pembinaan yang lebih intens dari TNI maupun Kementerian Pertahanan terhadap ormas-ormas ini. Tujuannya agar mereka bukan menjadi pengganggu pembangunan dan investasi, melainkan menjadi bagian dari pendorong pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Dave saat menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan…

Read More

Dalam kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang dilakukan Komisi II DPR RI di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis (1/5/2025), sejumlah aspirasi kembali disuarakan, termasuk usulan untuk melakukan pemekaran-pemekaran Kabupaten/Kota baru di wilayah Papua Tengah, terutama pada daerah-daerah yang rawan konflik. Anggota Komisi II DPR RI, Longki Djanggola, mengungkapkan bahwa dorongan dari masyarakat untuk membentuk kabupaten baru terus bermunculan. Namun, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut perlu dikaji secara cermat dan tidak bisa dilakukan terburu-buru. “Ada usulan dari masyarakat, khususnya dari daerah-daerah konflik, agar dilakukan pemekaran-pemekaran baru. Tapi yang perlu kita pertanyakan adalah, apakah pemekaran baru…

Read More