Penulis: Redaksi

Anggota Komisi X DPR RI Melly Goeslaw menyebut perlunya merevisi UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal itu untuk mempertimbangkan perubahan perilaku dan mencari keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kebebasan akses informasi. Di sisi lain, revisi UU Hak Cipta untuk mencegah potensi pelanggaran di era digitalisasi. Ia menilai pembaruan UU Hak Cipta harus mempertimbangkan harmonisasinya dengan standar internasional dan praktik terbaik global dalam perlindungan hak cipta. “Nantinya revisi UU hak cipta diharapkan bukan hanya memberikan perlindungan kepada para pencipta, namun juga akan memberikan manfaat aset yang berharga dan dapat bernilai,” ungkapnya dalam acara Dialetika Demokrasi dengan tema…

Anggota Badan Legislasi DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana mendorong 10 RUU Tentang Kab/Kota Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tenggara (Sultra), dan Sulawesi Utara (Sulut) untuk dapat segera disahkan. Pasalnya, ia menilai dasar hukum dari produk undang –undang di daerah selama ini masih belum jelas. “Yaitu seperti menggunakan undang-undang RIS, sehingga perda-perda itu kalau dituntut sebenarnya itu tidak sah,” ujar I Ketut dalam Rapat (Pleno) Keterangan Pengusul (Komisi II) Dalam Rangka Harmonisasi 10 RUU tentang Kab/Kota di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025) Maka dari itu, ia mendorong agar undang-undang yang menjadi…

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menegaskan komitmennya untuk mengawal pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada seluruh pekerja Sritex, yang menjadi salah satu fokus utamanya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja Sritex Group di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025). Irma menekankan, bahwa kebutuhan pekerja pada saat bulan puasa dan lebaran meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan biasanya. Oleh karena itu, ia meminta kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk memberikan diskresi kepada pemerintah dan, jika perlu, memberikan subsidi untuk membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban pemberian THR. “Saya sudah menyampaikan kepada Pak Wamen kemarin malam terkait masalah THR,…

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengumbar janji-janji terkait harga pangan yang terjangkau. Ia mengingatkan segenap pemerintah harus bertindak tegas untuk menjaga daya beli rakyat, di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok yang sudah dimulai sejak sebelum Ramadan hingga Idulfitri. Oleh karena itu, sebagai langkah lanjut, ia berharap agar pemerintah segera menyusun peraturan yang lebih ketat untuk pengawasan harga pangan, serta memastikan keadilan dalam rantai distribusi agar rakyat tidak lagi terbebani dengan harga yang tidak wajar. “Jika harga di pasar tradisional sudah melampaui HET (Harga Eceran Tertinggi), maka tindakan tegas harus diambil. Pemerintah tidak boleh…

Selama Ramadan dan Idulfitri, lonjakan harga pangan menjadi momok yang terus menghantui masyarakat Indonesia. Tidak jarang, harga-harga kebutuhan pokok melonjak tajam, dampaknya menambah beban ekonomi masyarakat, terutama yang berpendapatan rendah. Menanggapi situasi ini, Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam menegaskan pemerintah tidak boleh menormalisasi fenomena lonjakan harga selama Ramadan dan Idulfitri. Ia mengingatkan segenap pemerintah harus bertindak tegas untuk menjaga daya beli rakyat. “Rakyat kami deg-degan setiap Ramadan, Pak. Mereka risau karena kebiasaan bulan puasa harga barang selalu naik. Kemarin, istri saya beli cabai, harganya sudah Rp100.000 per kilogram, bahkan tadi (pagi) naik lagi menjadi Rp120.000. Di Pasuruan dan…

Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Indonesia terus menunjukkan tren positif. Survei S&P Global Indonesia Manufacturing PMI yang dilakukan pada 10-21 Februari 2025 mencatat bahwa indeks manufaktur naik dari 51,9 pada Januari menjadi 53,6 pada Februari. Kenaikan ini menandakan ekspansi yang kuat di sektor manufaktur, didorong oleh lonjakan pesanan baru serta peningkatan tenaga kerja yang mencapai level tertinggi sejak survei ini pertama kali dilakukan hampir 14 tahun lalu. Menanggapi capaian ini, Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana menyampaikan apresiasi terhadap kinerja industri nasional yang tetap tangguh di tengah ketidakpastian ekonomi global. “Lonjakan PMI ini merupakan bukti bahwa industri manufaktur Indonesia semakin…

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mengingatkan segenap pemerintah untuk melakukan antisipasi yang konkret dan strategis. Hal itu guna menghadapi potensi lonjakan harga barang kebutuhan pokok selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 2025. Menurutnya, siklus kenaikan harga kerap terjadi menjelang Ramadan dan Lebaran tidak bisa dihentikan begitu saja sehingga perlu kebijakan stabilisasi harga yang berjalan efektif. Isu ini menjadi sorotan Komisi VI DPR RI lantaran kenaikan harga musiman ini berdampak pada daya beli masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah yang kini tengah menghadapi tantangan besar berupa semakin tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan efisiensi di berbagai…

Anggota Komisi VI DPR Sartono Hutomo mengingatkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menyiapkan mitigasi risiko jangka, pendek, menengah dan panjang guna mengantisipasi kenaikan harga komoditas pangan pada bulan suci Ramadan 2025. Menurutnya, jika memiliki mitigasi risiko jangka pendek, menengah dan panjang akan mempermudah pemerintah dalam mengendalikan inflasi dan stok barang kebutuhan pangan. “Pemerintah melalui Kemendag sudah harus mempersiapkan mitigasi risiko jangka pendek, menengah dan panjang dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan, sehingga inflasi dan stok barang dapat dikendalikan,” kata Sartono melalui rilis media yang dikutip oetoesan.com di Jakarta, Senin (3/3/2025). Dirinya menekankan, pemerintah perlu memberikan langkah konkret untuk mengawasi keberadaan stok, distribusi, dan…

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI Panja Keamanan Laut (KAMLA) dengan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan, terungkap pentingnya segera dibentuk Undang-Undang (UU) Keamanan Laut untuk memperkuat sistem keamanan laut Indonesia yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif. “Indonesia harus segera memiliki Undang-Undang yang mengatur keamanan laut. Keamanan laut itu harus hadir dalam bentuk kelembagaan, yaitu coast guard Indonesia. Sayangnya, hingga saat ini belum ada perundang-undangan yang menyatakan dengan tegas siapa yang menjadi coast guard Indonesia atau lembaga mana yang diakui sebagai coast guard,” ujar…

Komisi VI DPR RI menyatakan akan memanggil PT Pertamina (Persero) terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang dilakukan oleh Subholding Commercial & Trading dari PT Pertamina (Persero), Pertamina Patra Niaga. Pemanggilan tersebut direncanakan akan berlangsung pada hari Rabu (12/3/2025) di DPR RI. Sebab, kasus korupsi yang diduga berjalan sepanjang tahun 2018-2023 itu telah merugikan negara bisa mencapai hampir Rp1 Kuadriliun. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade melalui rilis media yang dikutip oleh Parlementaria di Jakarta, Senin (3/3/2025). “Kasus Pertamina ini kan mengagetkan kita semua. Kemarin teman-teman Komisi XII sudah memanggil Pertamina, jadi kami nanti akan…