Penulis: Redaksi

Anggota Komisi VIII DPR RI, Sri Wulan, mempertanyakan selisih pembiayaan pesawat yang akan digunakan calon jemaah haji 2025 dengan maskapai Lion Air. Ia juga menyoroti ketepatan waktu penerbangan maskapai tersebut yang selama ini sering dikeluhkan. “Tadi kami mempertanyakan selisih pembiayaan. Apakah kelebihan pembayaran itu akan dikembalikan dalam bentuk tunai kepada jemaah, atau dalam bentuk peningkatan fasilitas? Ini yang kami tanyakan. Namun, hingga kini belum ada penjelasan konkret dari pihak Lion Air. Padahal, ini merupakan hak calon jemaah haji yang seharusnya mereka nikmati,” ujar Sri Wulan saat kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Asrama Haji Banjarmasin, Kalimantan Selatan, baru-baru ini.…

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Pdt. Penrad Siagian, menghadiri acara doa bersama bertajuk “Merawat Alam Tano Batak” yang digelar di Kabupaten Toba, Sumatra Utara (Sumut) beberapa waktu lalu. Doa bersama yang dipimpin oleh Pimpinan Tertinggi atau Ephorus Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Pdt. Victor Tinambunan ini dihadiri berbagai pimpinan gereja, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat sipil. Hadir juga Sekretaris Umum (Sekum) Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Darwin Dharmawan yang juga mewakili seluruh gereja-gereja di Indonesia. Dalam sambutannya, Penrad Siagian menegaskan bahwa perampasan tanah di wilayah Tano Batak bukan hal baru dan telah berlangsung sejak lama. Ia menyatakan…

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menyambut antusias dan siap menindaklanjuti ajakan Rusia untuk bergabung dalam BRICS Parliamentary Forum. Ia melihat adanya peluang besar untuk memperdalam kolaborasi antara Indonesia, Rusia, dan negara-negara Brazil, Rusia, India, China, South Africa (BRICS). “BKSAP melihat ada ketulusan dan semangat bergerak bersama dari BRICS untuk dunia yang lebih baik,” kesan Mardani merespon ajakan yang disampaikan oleh Komisi Luar Negeri Dewan Federal Federasi Rusia saat menerima jajaran Delegasi BKSAP DPR RI dipimpin Mardani Ali Sera yang mengunjungi Dewan Federal, di Moskow, Russia, Senin (24/2/2025). Dalam kunjungan BKSAP DPR RI tersebut,…

Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) di Jatiasih, Bekasi, Kamis (27/2/2025) guna mengevaluasi efektivitas operasional tol dalam menunjang mobilitas dan distribusi logistik di Jabodetabek. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyoroti berbagai persoalan klasik dalam pengelolaan jalan tol, khususnya terkait Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). “Ada beberapa hal yang menjadi perhatian utama kami, terutama terkait standar pelayanan minimum yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi,” ujarnya. Salah satu isu utama yang disoroti adalah keberadaan kendaraan over dimension dan overloading (ODOL)…

Ribuan karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak dari PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang berhenti beroperasi. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta Pemerintah menjamin hak-hak pekerja sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. “Dalam banyak kasus PHK akibat kebangkrutan seringkali nasib pekerja menjadi terkatung-katung. Perusahaan seringkali menghindari tanggung jawab mereka dengan dalih tidak mempunyai modal untuk membayar hak-hak pekerja. Situasi ini jangan sampai menimpa sekitar 12.000 karyawan PT Sritex,” ujar Nihayatul Wafiroh dalam keterangan tertulis yang diterima oetoesan.com, di Jakarta, Minggu (2/3/2025). Untuk diketahui PT Sritex resmi berhenti beroperasi pada Sabtu (1/3/2025) dengan asas keberlangsungan usaha atau going concern dalam penyelesaian…

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan permasalahan tanah di Indonesia telah menjadi isu sistemik yang merugikan masyarakat, terutama kelompok ekonomi lemah. Menurutnya, banyak masyarakat terpaksa menggadaikan tanah kepada lembaga pembiayaan karena tekanan ekonomi, dan kemudian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk membentuk jaringan mafia tanah. Mafia tanah melibatkan oknum dari berbagai pihak, mulai dari perbankan, lembaga pembiayaan, notaris, kurator, hingga balai lelang. Jika tidak segera ditangani, tegasnya, praktik ini akan semakin merugikan masyarakat dan merusak tatanan hukum pertanahan di Indonesia. “Pemberantasan mafia tanah memerlukan upaya komprehensif dari semua pihak, mulai dari pemerintah, lembaga keuangan, hingga masyarakat. Dengan pendekatan yang…

Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty, menyoroti urgensi pengawasan terhadap kawasan hutan yang telah dicabut izinnya. Hal iyi guna mencegah maraknya praktik illegal logging dan perambahan hutan yang mengancam keberlanjutan lingkungan. Dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Kehutanan beberapa waktu lalu, ia menegaskan bahwa pencabutan izin 18 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang mencakup 526.144 hektar harus diikuti dengan pengawasan ketat agar tidak menjadi lahan yang rentan terhadap eksploitasi ilegal. “Pemerintah tidak boleh sekadar mencabut izin tanpa langkah tegas untuk mengamankan kawasan tersebut. Deforestasi ilegal terjadi karena lemahnya pengawasan, sehingga harus ada mekanisme kontrol yang lebih ketat,”ujar Saadiah dalam keterangan tertulis yang…

Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menanggapi penutupan PT Sritex dan PHK terhadap puluhan ribu pegawainya. Ia menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas kondisi yang terjadi pada industri tekstil terbesar se-Asia Tenggara itu. “Sebagai anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi perindustrian, saya menyampaikan keprihatinan mendalam atas penutupan PT Sritex dan dampaknya bagi lebih dari 10.665 karyawan yang kehilangan pekerjaan. Kami memahami bahwa ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut masa depan ribuan keluarga yang bergantung pada keberlangsungan industri ini,” ungkapnya dalam keterangan yang dikutip oetoesan.com di Jakarta, Minggu (2/3/2025). Keputusan pailit ini, imbuhnya, tentu menjadi pukulan berat, tidak hanya bagi pekerja tetapi…

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan berdasarkan ketentuan UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, disebutkan bahwa sumber pembiayaan pemilihan kepala daerah berasal dari APBD Provinsi maupun kabupaten/kota. Meskipun demikian, jika APBD di masing-masing kabupaten/kota terbatas, terlebih untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), maka maka perbantuan APBD Provinsi maupun APBN bisa dilakukan Karena itu, tambahnya, terhadap 24 daerah yang akan melakukan PSU, baik seluruhnya maupun sebagian, Komisi II dengan Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu telah menginventarisir bahwa kesanggupan daerah itu kurang dari 30 persen terhadap total pembiayaan yang dibutuhkan. Adapun total pembiayaan untuk PSU di…

Sejumlah organisasi Hak Asasi Manusia, mengklaim bahwa Meta (perusahaan induk dari Facebook dan Instagram) membatasi konten pro-Palestina di platform mereka. Human Rights Watch (HRW) menilai tindakan ini sebagai bentuk sensor daring yang sistematis. Lebih dari 15 juta postingan media sosial berbahasa Ibrani yang menghasut kekerasan terhadap Palestina, tetapi tidak dimoderasi sejak Oktober 2023. Di sisi lain, konten Palestina secara sistematis ditekan atau dibatasi. Karena itu, pada 23 Januari 2025, sejumlah organisasi HAM internasional, seperti Amnesty International, bersama dengan Open Society Justice Initiative dan Victim Advocates International, mengajukan keluhan whistleblower kepada Securities and Exchange Commission (SEC). Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad…