Penulis: Redaksi

Pengelolaan limbah kembali menjadi perhatian dalam pengembangan industri petrokimia nasional. Anggota Komisi VII DPR RI, Rico Sia mengingatkan agar percepatan pembangunan tidak mengorbankan aspek keamanan lingkungan, terutama bagi sektor yang memiliki potensi risiko pencemaran tinggi. Penguatan sistem pengelolaan limbah dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan produk sekaligus menjaga hubungan antarsektor industri. “Memang kita apresiasi dengan semua yang sudah dibangun. Namun yang harus diperhatikan lebih jauh lagi adalah terkait dengan limbah. Pengelolaan limbah sangat penting sehingga tentunya produk-produk ini bisa berkelanjutan dan dapat membantu sektor lain,” ujar Rico saat menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Lotte Chemical Indonesia…

Komisi III DPR RI menegaskan komitmennya dalam mengawal penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan menghargai hak asasi manusia melalui penerapan KUHAP baru yang telah resmi disahkan pada 18 November 2025 lalu. Hal ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III ke Polda Jawa Barat, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan BNN Provinsi Jawa Barat pada Kamis (21/11). Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menyampaikan bahwa reformasi hukum yang sedang berjalan menjadi momentum penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Menurutnya, KUHAP yang baru mengusung tiga prinsip utama: transparansi, pembagian kewenangan yang jelas antar lembaga penegak hukum, serta perlindungan…

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Adisatrya Suryo Sulisto mengemukakan adanya usulan pemisahan fungsi komersial dan tugas pelayanan publik PT. Pertamina Gas Negara (PGN) Tbk agar perusahaan bisa berjalan dengan baik dan sehat. “Dalam diskusi tadi beberapa Anggota Komisi VI mengusulkan agar tugas PGN dipisah menjadi dua bagian: fungsi komersial untuk mencari keuntungan dan fungsi pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO). Sebab penggabungan kedua fungsi tersebut dalam satu entitas dapat menghambat perkembangan perseroan,” ungkap Wakil Ketua Komisi VI DPR tersebut usai melakukan pertemuan dengan Danantara, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN),…

Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana menegaskan pentingnya proses yang hati-hati dan terukur dalam peralihan sistem data menuju Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini disampaikannya saat melakukan Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Komisi IX DPR RI di Pekanbaru, Provinsi Riau. Sri Meliyana menilai sering muncul kegaduhan publik setiap kali ada perubahan kebijakan, terutama terkait sinkronisasi data kepesertaan JKN. Ia menjelaskan bahwa peralihan dari sistem data lama ke DTSEN kerap menimbulkan masalah, seperti hilangnya data peserta, terganggunya keaktifan kepesertaan, hingga tidak dapat digunakannya BPJS Kesehatan ketika masyarakat membutuhkannya. “Sering sekali ada pemberitaan,…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menyampaikan sejumlah catatan penting terkait hambatan dalam pengembangan industri Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) nasional, khususnya pada PT Batam Aero Technic (BAT). Salah satu isu utama yang menjadi sorotan adalah rendahnya Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) komponen pesawat. Menurut Chusnunia, TKDN pada sektor MRO saat ini baru mencapai sekitar 10 persen, sementara 90 persen komponen masih harus diimpor dari berbagai negara. Kondisi ini menyebabkan biaya perawatan tinggi dan membuat daya saing industri nasional tertekan. “Begitu kita perdalam, impor pun berasal dari banyak negara. Perusahaan-perusahaan besar banyak berpusat di negara tetangga, sementara di Indonesia sangat…

Komisi VII DPR RI menyoroti serius persoalan pasokan gas bagi industri pupuk nasional saat melakukan kunjungan kerja ke PT Petrokimia Gresik. Anggota Komisi VII DPR RI, Andhika Satya Wasistho, menegaskan bahwa keberlanjutan pasokan gas menjadi faktor kunci bagi stabilitas produksi pupuk, yang berdampak langsung pada ketahanan pangan nasional. Dalam agenda kunjungan tersebut, Komisi VII meninjau kondisi terkini industri pupuk, termasuk tantangan daya saing dan kebutuhan bahan baku. Andhika menjelaskan bahwa industri pupuk berada dalam posisi strategis karena menjadi penopang utama sektor pertanian, sehingga setiap gangguan pada bahan baku akan berdampak luas pada produksi pangan nasional. “Gas tidak bisa dipandang sebagai…

Komisi XII DPR RI mendorong PT PLN (Persero) untuk segera menuntaskan pemenuhan akses listrik bagi 24 desa di Sumatera Selatan yang hingga kini masih belum teraliri listrik. Hal itu menjadi miris lantaran provinsi tersebut merupakan salah satu lumbung energi nasional dengan surplus daya yang sangat besar. “Kami mendorong PLN untuk segera melakukan pemenuhan terhadap 24 desa di Palembang (Sumatera Selatan,red) yang hingga kini belum teraliri listrik. Jika jalur konvensional sulit dilakukan, PLN harus mempertimbangkan alternatif seperti PLTS komunal atau produk super sun,” tegas Dewi dalam rangkaian Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke Palembang, Jumat (21/11/2025). Menurut Dewi, sejumlah…

Anggota Komisi XII DPR RI Jalal Abdul Nasir menegaskan bahwa pengembangan hilirisasi bauksit hingga aluminium yang tengah dilakukan PT Inalum dan para mitra industri berjalan sesuai harapan. Hal itu disampaikan setelah meninjau langsung progres pembangunan SGAR (Smelter Grade Alumina Refiner) dan berbagai fasilitas pendukungnya. “Beberapa bulan setelah Pak Prabowo dilantik, DPR RI langsung ditugaskan meninjau hilirisasi bauksit sampai aluminium. Ini memang menjadi perhatian beliau (Presiden) karena kebutuhan aluminium untuk industri manufaktur dan pengolahan dalam negeri sangat besar,” ujarnya kepada oetoesan.com saat ditemui di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII, di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (21/11/2025).  Ia mengungkapkan bahwa sebelum fasilitas…

Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar mendorong pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PMI di Provinsi NTB untuk mempercepat dan memudahkan proses administrasi calon pekerja migran. Hal ini disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Panja Pengawasan Pelindungan PMI Komisi IX DPR RI ke Mataram.  Muazzim menilai bahwa proses administrasi yang tersebar di berbagai instansi telah membuka celah bagi praktik calo dan sindikat migrasi ilegal. “Kami berharap nanti dalam undang-undang kita masukkan PTSP. Semua layanan BP3MI, imigrasi, Dukcapil, Disnaker dilakukan di satu tempat, sehingga dokumen PMI selesai lebih cepat,” ucap Muazzim saat diwawancarai oetoesan.com di Mataram, NTB, Kamis(20/11/2025). Akses informasi yang…

Anggota Komisi XIII DPR RI, Almuzzammil Yusuf memberikan apresiasi terhadap berbagai terobosan pengelolaan lapas yang telah dilakukan di sejumlah wilayah di Indonesia. Sebagai contoh Lapas di Poring Surabaya sudah melakukan hubungan kerja sama dengan perusahaan mabel dalam memproduksi furniture yang bernilai ekspor yang dikerjakan oleh warga binaan. “(Karena itu), saya mendorong pengusaha di Kalimantan Barat untuk bekerja sama dengan Lapas dan Rutan khususnya untuk membuka usaha serta memperkejakan warga binaan,” ungkapnya kepada oetoesan.com usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Lapas, dan Kepala Rutan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, Kamis…