Penulis: Redaksi

Anggota Komisi XIII DPR RI, Prana Putra Sohe, menegaskan pentingnya pembenahan menyeluruh terhadap sistem pemasyarakatan, khususnya dalam mengatasi berbagai persoalan Lapas dan Rutan yang masih menghadapi kendala teknis maupun kurangnya sumber daya manusia. Pernyataan tersebut disampaikannya usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Lapas, dan Kepala Rutan. Kunjungan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan ini bertema Penguatan dan Evaluasi Sistem Pemasyarakatan di Kalimantan Barat untuk Menjawab Tantangan Overkapasitas, Mendorong Pembinaan, serta Inovasi Menuju Lapas yang Humanis dan Berkeadilan di Wilayah Perbatasan. Dalam kunjungan tersebut, Politisi Fraksi PKB itu menyoroti sejumlah temuan lapangan yang menurutnya perlu…

Komisi III DPR RI menerima aduan dari AMAR Law Firm & Public Interest Law Office selaku kuasa hukum Sdri. Melanie Subono terkait dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, penganiayaan hewan, hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh pendiri Animal Defenders Indonesia (ADI), Doni Herdaru Tona. Aduan tersebut menjadi perhatian Komisi III karena tiga laporan polisi yang dibuat sejak tahun 2017 dinilai tidak menunjukkan perkembangan berarti selama bertahun-tahun. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI Martin Daniel Tumbelaka menegaskan bahwa keterlambatan penanganan selama delapan tahun merupakan persoalan serius yang harus dijelaskan secara terbuka oleh aparat kepolisian. Ia menyampaikan bahwa…

Perubahan musim yang semakin ekstrem, khususnya di Kota Bekasi yang sering dilanda bencana banjir, membutuhkan upaya serius dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah. Merespons hal itu, Komisi VIII menekankan turut mengingatkan bahwa pihaknya berkewajiban untuk mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil, khususnya oleh BPBD Kota Bekasi. Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mengungkapkan bahwa kesiapsiagaan Pemkot Bekasi dalam menangani bencana sudah semakin memadai. Dalam dialog dengan pihak pemerintah kota, termasuk wali kota dan kepala BPBD, terungkap bahwa mereka terus berupaya meningkatkan kapasitas dan pelatihan sumber daya manusia hingga tingkat kelurahan. “Ada semacam kesiapsiagaan masyarakat sendiri yang sudah mulai terbentuk,”  jelasnya kepada oetoesan.com usai memimpin pertemuan…

Dalam upaya meningkatkan respons terhadap bencana di Kota Bekasi, BNPB telah menyerahkan mobil kesiapsiagaan kepada BPBD Kota Bekasi. Penyerahan ini turut disaksikan Komisi VIII dalam rangka kunjungan kerja spesifik yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII, Marwan Dasopang. “Mobil ini akan digunakan untuk mendukung kesiapan BPBD dalam menangani bencana secara cepat dan efisien,” ungkap Marwan kepada oetoesan.com di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik tersebut di Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (20/11/2025). Politisi Fraksi PKB ini menekankan di Bekasi. “Kami menyadari bahwa meskipun banyak teknis dan strategi yang telah disiapkan, infrastruktur yang kuat sangat diperlukan guna mendukung semua upaya ini,” jelasnya. Namun, Marwan juga menyatakan…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengungkapkan bahwa rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi kini memasuki tahap penjajakan. Ia menyebutkan bahwa proses awal telah dilakukan dan diharapkan dapat berjalan sesuai rencana yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. “Pembangunan kampung haji ini kemarin sudah memasuki tahap bidding (penawaran harga). Mudah-mudahan sesuai harapan kita, harapan Pak Prabowo, kampung haji di Arab Saudi bisa terealisasi,” ujar Wachid kepada oetoesan.com saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (20/11/2025). Sebagai bagian dari langkah pengawasan dan persiapan penyelenggaraan haji…

Komisi X DPR RI mulai mempercepat upaya kodifikasi regulasi pendidikan sebagai langkah menyatukan berbagai aturan yang selama ini tersebar dalam sejumlah undang-undang. Sebab itu, kodifikasi menjadi pendekatan utama dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang dinilai tidak lagi mampu mengakomodasi kompleksitas penyelenggaraan pendidikan saat ini. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menyatakan bahwa lebih dari dua dekade pemberlakuan UU Sisdiknas telah menunjukkan berbagai persoalan yang menyebabkan arah kebijakan pendidikan menjadi tidak seragam antara pusat dan daerah. Melihat kondisi ini, tidak dapat diatasi hanya dengan revisi parsial. Oleh sebab itu, dirinya menjelaskan kodifikasi…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menyatakan optimismenya bahwa percepatan pemerataan fasilitas digital di sekolah-sekolah akan menjadi kunci peningkatan mutu pendidikan nasional. Ia menilai komitmen pemerintah untuk transformasi digital harus diikuti langkah konkret di lapangan, terutama untuk sekolah-sekolah yang selama ini belum tersentuh bantuan sarana modern. “Masih banyak sekolah yang tidak dapat papan interaktif digital. Fasilitas yang ada sekarang itu tidak memadai untuk mendukung pembelajaran,” ujar Himmatul dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR ke Balai Guru dan Tenaga Pendidikan (BGTK), Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (19/11/2025). Lebih lanjut, dirinya menyinggung pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai…

Anggota Komisi X DPR RI Karmila Sari menegaskan pentingnya membuka ruang fleksibilitas pendanaan dan pengelolaan sekolah dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Menurutnya, kompleksitas persoalan pendidikan, mulai dari pemerataan infrastruktur, penempatan guru, hingga ketidakselarasan kewenangan antarinstansi, menuntut regulasi yang lebih adaptif agar kebijakan tidak lagi menjadi beban tambahan bagi sekolah dan tenaga pendidik. “Kami ingin menampung aspirasi, makanya tadi kita banyak sekali mendengar dari semua stakeholder. Sebab, revisi Sisdiknas ini cukup kompleks. Begitu membuat kebijakan, dampaknya akan dirasakan guru, dosen, bahkan keseluruhan sistem pendidikan kita,” tutur Karmila kepada oetoesan.com usai dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR ke Balai Guru dan Tenaga…

Komisi X DPR RI terus menghimpun masukan dari berbagai daerah sebagai bahan penyempurnaan Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Salah satu agendanya dilakukan melalui Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) Komisi X DPR RI ke Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Kalimantan Timur (Kaltim) yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Hetifah menekankan bahwa masukan dari daerah menjadi bahan penting dalam melihat kondisi lapangan secara utuh, baik praktik maupun berbagai persoalan yang masih memerlukan solusi. “Kunjungan kerja spesifik ini sangat kaya dengan masukan dari daerah. Ada banyak contoh baik yang bisa diadopsi secara nasional. Namun, ada juga…

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan perkembangan Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi mandat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Dari total 20 PP yang dimandatkan, Kemenkeu sudah menuntaskan 4 PP dan sisanya masih dalam tahap penyusunan. Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Kemenkeu mempercepat penyelesaian peraturan pelaksana UU PPSK. “Tentunya, kami mendorong berbagai rancangan peraturan ini untuk segera diselesaikan. Karena kalau dihitung, UU PPSK itu sudah 2 tahun setelah kita undangkan, sekarang sudah masuk revisinya. Jadi saya rasa waktu yang sangat cukup untuk bisa menyelesaikan seluruh PR-PR ini,” ujar Puteri dalam…