Penulis: Redaksi

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSdK) kepada Badan Legislasi DPR RI untuk diharmonisasi sesuai tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan. RUU yang merupakan bagian dari Prolegnas 2025 ini bertujuan memperkuat peran negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada saksi dan korban, termasuk informan dan ahli. “Selama ini hukum kita cenderung berorientasi pada pelaku. Negara menghukum seberat-beratnya (kepada pelaku), tapi belum sepenuhnya hadir untuk memberikan perlindungan kepada korban,” ujar Willy pasca Rapat Pleno di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (11/11/2025). Legislator dari Fraksi Partai Nasdem ini…

Komisi VII DPR RI mendorong penguatan daya saing industri nasional, khususnya sektor agro yang dinilai memiliki peranan strategis dalam perekonomian Indonesia. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ditjen Industri Agro Kementerian Perindustrian, Komisi VII DPR RI menyoroti sejumlah persoalan yang tengah dihadapi pelaku industri di tengah derasnya serbuan produk impor. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti kondisi industri nasional yang kini tengah menghadapi tekanan berat akibat membanjirnya produk impor di pasar dalam negeri. Menurutnya, pelaku industri lokal semakin kesulitan bersaing karena perbedaan harga yang signifikan dengan produk luar negeri. Situasi ini diperparah oleh kenaikan harga bahan baku…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengapresiasi pesatnya perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam kunjungannya ke kawasan tersebut untuk kelima kalinya, Doli mengaku terkesan dengan kemajuan yang jauh lebih signifikan dibandingkan kunjungan sebelumnya pada akhir 2023.  “Alhamdulillah untuk yang kelima kali saya ke sini, dan saya agak surprise juga, progres pembangunannya luar biasa,” ujar Doli dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II di Gedung Kemenko 3 IKN, Senin (10/11/2025). Menurut Doli, kemajuan pembangunan IKN terlihat jelas dari banyaknya fasilitas baru yang kini berdiri di kawasan inti pemerintahan. Ia menyebut bahwa selain gedung-gedung perkantoran kementerian, berbagai fasilitas pendukung seperti…

Komisi VIII DPR RI menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pendidikan tinggi keagamaan Islam, khususnya terkait tata kelola dan pemerataan mutu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Dirjen Pendidikan Islam, serta Forum Rektor PTKIN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025). Dalam rapat tersebut, Komisi VIII DPR menyoroti pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan PTKIN agar mampu menjawab tantangan globalisasi dan transformasi digital di dunia pendidikan. Komisi VIII mendorong Kementerian Agama untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan pemerataan mutu pendidikan tinggi Islam di seluruh Indonesia, serta mempercepat…

Anggota Komisi V DPR RI Daniel Mutaqien Syafiuddin menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam menangani banjir rob yang melanda wilayah pesisir Desa Eretan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Menurutnya, penanganan rob di kawasan tersebut akan terus berlanjut secara bertahap hingga tahun 2028, dengan fokus utama pada penyelesaian permasalahan lahan di sepadan sungai sebagai prasyarat utama pelaksanaan proyek. “Fokus penanganan di Eretan ini memang adalah rob yang sudah lama dihadapi masyarakat. Pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran untuk penanganan rob di wilayah tersebut,” ujar Daniel saat ditemui usai pertemuan di Kantor Bupati Indramayu, Senin (10/11/2025). Politisi Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan, pada tahun anggaran…

Komisi XII DPR RI menyoroti kelayakan ekonomi produksi bioetanol di Indonesia yang dinilai belum efisien dan berpotensi menimbulkan tekanan terhadap sektor pangan. DPR meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan kajian mendalam sebelum melanjutkan rencana penerapan program campuran bahan bakar E10 (10 persen etanol dalam bensin). Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi (Fraksi Partai Gerindra) mengatakan, penggunaan bahan baku jagung untuk produksi etanol belum sesuai dengan kondisi ekonomi nasional. Harga produksi etanol dari jagung disebut terlalu tinggi dan dapat bersaing langsung dengan kebutuhan pakan ternak, yang saat ini juga meningkat. “Etanol berbahan jagung ini bermasalah. Sekarang…

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendorong dibentuknya Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Hal ini untuk menelusuri secara menyeluruh kasus penemuan kerangka Muhammad Farhan Hamid dan Reno Sastrawijaya di Gedung ACC, Kwitang, Jakarta Pusat pasca demontrasi akhir Agustus 2025 lalu. Abdullah menilai keberadaan TGPF penting untuk menjawab berbagai dugaan kejanggalan yang muncul di tengah publik. Sebab, Kontras juga menyoroti dugaan kejanggalan dalam penemuan kerangka tersebut. Organisasi masyarakat sipil itu, yang sejak awal mendampingi kasus hilangnya Farhan dan Reno pada akhir Agustus lalu, mencatat sejumlah hal janggal. Kejanggalan itu mulai dari selisih waktu antara pemeriksaan forensik gedung pada 19 Oktober dan…

Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mendorong Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk menggandeng Polri dalam rangka penegakan hukum dan penguatan perlindungan terhadap kawasan hutan dan taman nasional. Ia menegaskan tidak ada alasan bagi Kemenhut, khususnya Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) untuk menangani persoalan ini secara parsial dan sporadis, dan tidak melibatkan kepolisian dalam semua aspek penegakan hukum. “Dalam kondisi skala kejahatan sebesar ini, Ditjen Gakkum LHK terbukti tidak dapat bekerja sendiri. Kepolisian khususnya Bareskrim harus dilibatkan dan menjadi bagian integral, sistematis, dalam setiap penanganan kasus perambahan hutan dan tambang ilegal di kawasan hutan dan taman nasional,” pungkas Anggota Komisi IV Rajiv dalam…

Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Kota Samarinda, Kalimantan Timur, menjadi wadah dialog terbuka antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk merumuskan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lebih adil dan berpihak pada kepentingan bersama. Anggota Komisi IX DPR, Gamal, menekankan pentingnya memperbaiki sejumlah ketentuan dalam undang-undang ketenagakerjaan agar lebih melindungi pekerja tanpa mengabaikan keberlanjutan usaha. Ia menyoroti beberapa isu utama seperti pesangon PHK, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), sistem outsourcing, jam lembur, dan formula penetapan upah minimum. “RUU Ketenagakerjaan ke depan harus punya formula pesangon yang lebih baik dan pembatasan jelas terhadap jenis pekerjaan PKWT dan outsourcing. Kita perlu koreksi agar…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengapresiasi peningkatan literasi dan edukasi keuangan oleh OJK. Namun, ia menilai perlindungan terhadap konsumen keuangan masih perlu diperkuat dengan sistem peringatan dini.  “Edukasi keuangan naik, tapi risiko masyarakat juga ikut naik. Harus ada early warning system agar masyarakat tidak tertipu dan kehilangan uangnya,” ujarnya kepada oetoesan.com usai memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi  dengan OJK Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (8/11/2025). Berdasarkan paparan OJK, berbagai program literasi keuangan seperti Laku Pandai, Kredit Melawan Rentenir, dan Kredit Sektor Prioritas telah menjangkau ratusan ribu masyarakat di Jawa Tengah. Hanif mendorong agar OJK mempertimbangkan pembentukan skema kompensasi bagi…