Penulis: Redaksi

Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi kinerja seluruh stakeholders yang telah membantu melancarkan pelepasan jemaah calon haji di Embarkasi Banjarmasin. “Saya melakukan pengawasan dan apresiasi peran pemerintah dalam pelepasan jemaah calon haji di Embarkasi Banjarmasin ini, tentu bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” katanya saat diwawancarai oetoesan.com dalam pelepasan jemaah Calon Haji (Calhaj) di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat, (9/5/2025). Dalam pelepasan tersebut pihaknya didampingi pula Bupati Kapuas dan Bupati Kotawaringin Barat dalam rangka mendatangkan jemaah calon haji dari daerahnya untuk dilepas dari Embarkasi Banjarmasin. “Saya didampingi juga Bupati Kapuas dan…

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil mengungkapkan bahwa pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Narkotika saat ini masih belum mengalami kemajuan signifikan. Salah satu kendala utama adalah keinginan pemerintah untuk menggabungkan regulasi Narkotika dan Psikotropika ke dalam satu payung hukum. “Memang RUU ini masih dalam tahap pembahasan. Kemarin sudah dibahas, tapi terhenti karena pemerintah ingin memadukan antara Undang-Undang Narkotika dengan Psikotropika,” ujar Nasir Djamil kepada oetoesan.com usai melakukan kunjungan kerja ke Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (08/05/2025). Nasir menjelaskan bahwa langkah integrasi dua undang-undang tersebut muncul karena banyaknya zat psikoaktif baru yang ditemukan di lapangan namun belum diakomodir dalam UU Narkotika saat…

Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menyoroti masih minimnya fasilitas rehabilitasi bagi para pengguna narkoba di Indonesia. Ia menilai, kondisi ini diperparah dengan terbatasnya anggaran negara untuk mendukung upaya rehabilitasi, terutama bagi kalangan masyarakat tidak mampu. “Ini bukan hanya soal kurangnya panti rehabilitasi, tetapi memang pendanaan untuk itu juga sangat kurang. Untuk menyerahkan pengguna ke panti swasta saja, biayanya bisa mencapai lima hingga sepuluh juta per bulan. Ini sangat memprihatinkan,” ujar Nasir Djamil kepada oetoesan.com usai menghadiri rapat kerja Komisi III dengan Kapolda, Kajati dan Kepala BNNP Jawa Tengah, di Semarang, Kamis (08/05/2025). Nasir menekankan pentingnya peran negara dalam menyediakan…

Komisi XII DPR RI kembali menyoroti pentingnya pengawasan lingkungan di sektor pertambangan, khususnya bagi perusahaan besar seperti PT Bukit Asam (PTBA). Dalam kunjungan kerjan di Palembang, Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, mengungkapkan bahwa masih banyak perusahaan tambang yang fokus pada kegiatan produksi namun mengesampingkan aspek pengelolaan lingkungan hidup. Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut menyampaikan bahwa perusahaan-perusahaan besar cenderung lebih fokus pada core business mereka, yakni eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, sehingga aspek lingkungan kerap terabaikan. “Banyak perusahaan besar yang fokus pada core business mereka sehingga masalah lingkungan sedikit terabaikan. Untuk itu, perlu ada pendampingan agar mereka tetap…

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pengelolaan Ruang Udara, Amelia Anggraini, menekankan pentingnya integrasi kebijakan antara sektor komersial, pertahanan, dan keselamatan penerbangan. Sehingga, pengaturan keselamatan ruang udara bisa dilakukan dengan maksimal. Hal tersebut disampaikan Amelia saat Tim Kunjungan Kerja Pansus RUU Pengelolaan Ruang Udara menggelar pertemuan dengan Perwakilan Kementerian Pertahanan, Perwakilan TNI AU, Perwakilan Kemenhub, Bea Cukai, Balai Karantina, Perwakilan PT Pertamina Persero dan para pemangku kepentingan di Landasan Udara (Lanud) Sri Mulyono Herlambang Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (8/5/2025). “RUU (Pengelolaan Ruang Udara) ini harus menjamin keselamatan ruang udara nasional termasuk wilayah terluar, dan mampu menjawab tantangan teknologi dan…

Suasana di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Jambi siang itu terasa hangat. Bukan hanya karena teriknya matahari, tetapi juga karena antusiasme para guru, kepala sekolah, dan pemangku kepentingan pendidikan yang berkumpul untuk menyuarakan harapan mereka kepada tim Komisi X DPR RI yang datang berkunjung. Dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, kunjungan kerja ini bukan sekadar formalitas. Ada yang istimewa: mereka datang khusus untuk menghimpun masukan dalam rangka revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), sebuah regulasi besar yang akan memengaruhi jutaan guru, siswa, dan keluarga di seluruh Indonesia. “Mulai dari masalah perlindungan guru, rehabilitasi sekolah…

Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (7/5/2025). Kegiatan ini dalam rangka untuk evaluasi dan monitoring terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang ada di daerah tersebut. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menyoroti adanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum berhasil menghasilkan profit dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Sehingga, hal ini membutuhkan banyak perbaikan. “Kita tahu bahwa ada BUMD yang berkinerja baik dan menghasilkan profit, namun banyak juga yang perlu diperbaiki dan disehatkan,” ujarnya kepada oetoesan.com di Palu, Sulawesi…

Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Pontianak, Kalimantan Barat, dalam rangka menyoroti sejumlah persoalan pertanahan. Hal itu, khususnya, terkait dengan hak masyarakat atas tanah, status kawasan adat, dan kawasan hutan yang semakin tergerus. Anggota Komisi II DPR RI Wahyudin Noor Aly menyampaikan bahwa Komisi II menerima banyak keluhan dari masyarakat Kalimantan Barat terkait kepemilikan tanah dan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak dimanfaatkan secara optimal oleh perusahaan. Hadir pula dalam pertemuan ini, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan “Di Kalimantan Barat ini ada beberapa surat masuk ke Komisi II, keluhan masyarakat terkait HGU.…

Anggota Komisi X DPR RI Ruby Chairani Syiffadia meminta Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi (LAM-PT) untuk bersinergis dengan Kemendikti-Saintek dan Pemerintah Daerah setempat. Menurutnya, hal ini untuk meningkatkan mutu standar pendidikan tinggi di Indonesia, sehingga kedepan bisa menjadi faktor pendorong terciptanya solusi yang lebih kolaboratif dan berkelanjutan. “Sinergi penting untuk dilakukan supaya bisa menciptakan solusi yang kolaboratif dan berkelanjutan,” ujar Ruby dalam Rapat Panja Komisi X DPR RI terkait Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga (PTKL), di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025). Ruby mengatakan faktor lain yang tidak kalah penting adalah tentang perlunya mensosialisasikan secara masif ke…

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan tim Advokat Hukum Anti-Premanisme, di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025). Hal itu untuk mendengarkan aspirasi terkait maraknya aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, berbagai keluhan dan usulan disampaikan oleh para advokat terkait lemahnya penegakan hukum dan praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum-oknum preman. Anggota Komisi III, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, menyoroti bahwa masalah premanisme bukan hanya terjadi di satu daerah saja, melainkan juga merambah hingga ke Sulawesi Selatan. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kebencian terhadap organisasi atau kelompok tertentu, namun sangat…