Penulis: Redaksi

Industri furnitur dinilai memiliki peran strategis dalam menopang sektor perumahan dan pembangunan kawasan hunian. Seiring pesatnya pembangunan perumahan dan apartemen, kebutuhan terhadap produk furnitur disebut akan terus meningkat, sehingga pelaku industri didorong untuk memperkuat kualitas dan daya saing produk. Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menilai industri furnitur memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan sektor properti, khususnya di wilayah yang berkembang seperti Tangerang Raya. Hal tersebut disampaikannya usai rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dengan sejumlah stakeholder, termasuk pelaku industri furnitur seperti PT Gema Graha Sarana dan PT Sejin Lestari Furnitur usai rapat di Kawasan Gading Serpong,…

Read More

Anggota Komisi X DPR RI, Agung Widiyantoro, menilai sensus ekonomi menghadapi tantangan besar dalam menjaring aktivitas ekonomi, khususnya di kalangan generasi Z yang banyak bergerak di sektor informal dan tidak tercatat dalam pola kerja konvensional. Hal itu disampaikan Agung saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kantor Wali Kota Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (29/1/2026). Ia pun menyoroti kecenderungan anak muda yang lebih memilih pekerjaan informal dengan pola kerja fleksibel dan berbasis jaringan, namun memiliki potensi ekonomi yang besar. “Anak-anak muda sekarang banyak yang masuk ke pekerjaan informal. Tapi mereka punya jangkauan ekonomi. Pertanyaannya, strategi…

Read More

Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama menegaskan bahwa alokasi anggaran penegakan hukum tidak seharusnya ditetapkan secara seragam dari pemerintah pusat, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja masing-masing daerah. Menurutnya, kebijakan pemotongan anggaran secara rata berpotensi menghambat capaian kinerja aparat penegak hukum (APH) di lapangan. Pernyataan tersebut disampaikan saat Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja Reformasi Kepolisian RI dan Kejaksaan RI Komisi III DPR RI ke Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (29/1/2026). “Anggaran idealnya berdasarkan usulan dari daerah, mulai dari Polres, Polda, hingga Kejaksaan. Kalau dipotong rata, sasaran kinerja tidak akan tercapai,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini. Adapun…

Read More

Anggota Komisi III DPR RI, Martin D. Tumbeleka, menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan antar-Aparat Penegak Hukum (APH). Hal itu guna memaksimalkan penegakan hukum yang berkeadilan. Menurut Politisi Fraksi Partai Gerindra ini, koordinasi yang solid dan saling mendukung antara kepolisian dan kejaksaan menjadi kunci utama agar penerapan hukum berjalan optimal, terlebih dalam mengimplementasikan regulasi KUHAP-KUHP yang baru. “Kami berpesan bahwa pentingnya menjaga keharmonisan antara APH dan mitra-mitra. Kekompakan dan saling support itu sangat penting untuk memaksimalkan penegakan hukum,” ungkapnya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Reformasi Kepolisian dan Kejaksaan di Palembang, Kamis (29/1/2026). Diketahui, Kunker ini dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan untuk…

Read More

Komisi I DPR RI menilai kesiapan Komando Resor Militer (Korem) 101/Antasari, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, secara umum berada dalam kondisi baik. Hal itu mulai dari sisi personel, peralatan, maupun kemampuan operasional. Penilaian tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR ke Korem 101/Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (28/1/2026). Sukamta menjelaskan, kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau perkembangan Korem 101/Antasari pasca-perpindahan komando dari Kodam VI/Mulawarman ke Kodam XXII, sekaligus melihat kesiapan satuan dalam menghadapi operasi militer selain perang (OMSP), terutama penanganan bencana alam di Kalimantan Selatan. “Di Kalimantan Selatan frekuensi bencana relatif tinggi,…

Read More

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Fikarno, menegaskan pentingnya penguatan matra udara sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional, khususnya dalam mendukung pengamanan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Dhomber, Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (28/01/2026). Dalam kunjungan tersebut, Komisi I DPR RI memperoleh berbagai informasi strategis terkait kondisi dan kesiapan markas udara di wilayah tersebut. Dave menyampaikan bahwa masukan dan paparan yang diterima menjadi bahan penting untuk memperluas pemahaman Komisi I mengenai kebutuhan pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara. “Kami mendapatkan informasi yang sangat berharga dan…

Read More

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron menilai skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya pada segmen super mikro yang di bawah Rp10 juta hingga kredit di atas Rp100 juta, perlu dievaluasi kembali. Hal ini agar benar-benar mampu menopang usaha produktif seperti petani dan nelayan. “Skema kredit di bawah Rp10 juta yang masuk kategori super mikro perlu dihitung kembali apakah benar-benar mencukupi untuk mendukung produksi, misalnya dalam satu kali masa panen. Apalagi kredit ini tanpa agunan,” ujar Herman kepada oetoesan.com usai Kunjungan Kerja BAKN DPR RI di Padalarang, Bandung, Jawa Bara, Rabu (28/1/2026). Selain persoalan besaran pembiayaan, Herman…

Read More

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI terus mendalami tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait tata kelola Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pendalaman dilakukan mengingat masih ditemukannya temuan yang berulang dan dinilai signifikan dalam pengelolaan program KUR. Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron mengatakan, BAKN telah melihat perkembangan penyelesaian temuan terkait subsidi bunga KUR pada periode 2022–2023 yang sebelumnya dibahas dalam beberapa kali pertemuan serta dikonsultasikan dengan BPK. “Kami menemukan adanya persoalan atas subsidi bunga KUR dan telah membahasnya dalam tiga kali pertemuan, serta berkonsultasi dengan BPK. Intinya terdapat perbedaan…

Read More

Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas menyepakati sejumlah poin strategis terkait pendalaman yang berkaitan dengan Instruksi Presiden (Inpres) di 2026 sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam APBN. “Penting rapat membahas ini karena, ini menyangkut hal-hal strategis,” ujar Ketua Komisi XI Misbakhun dalam rapat kerja Komisi XI dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan agenda Pendalaman aturan Inpres Tahun 2026 di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/01/2026). Dalam rapat tersebut, Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan Menteri PPN/Kepala Bappenas mengenai arah dan pendalaman pelaksanaan Inpres Tahun 2026, khususnya dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan…

Read More

Perusahaan ride hailing, PT GoTo Gojek Tokopedia, kembali menunjukkan peran aktif dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan mitra pengendara dengan meluncurkan empat komitmen dalam acara Bakti GoTo untuk Negeri: Empat Dukungan Nyata untuk Kesejahteraan Mitra pada Selasa, 27 Januari 2025. Komitmen yang disampaikan dalam Bakti GoTo untuk Negeri mencakup perlindungan sosial (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan), Bonus Hari Raya, Bursa Kerja Mitra Gojek, Usaha Mitra Swadaya, dan Beasiswa untuk mitra ataupun keluarganya. Keempat inisiatif yang dirancang merupakan kontribusi jangka panjang dari perusahaan dalam memperkuat ekosistem kerja yang lebih aman, inklusif, dan berkelanjutan, serta selaras dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, terkait…

Read More