Penulis: Redaksi

Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni mendorong penguatan kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bahkan hingga setingkat kementerian, guna memastikan penanganan bencana di Indonesia dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan efektif. Hal tersebut disampaikannya usai kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (22/1/2026), dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan bencana. Menurut Husni, Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi. Sepanjang akhir 2025 hingga awal 2026, bencana besar terjadi secara beruntun di sejumlah wilayah, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bahkan meluas ke puluhan kabupaten. “Indonesia ini bisa dikatakan…

Anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah atau yang akrab disapa Ijeck menerima aspirasi ribuan pendamping desa di Sumatera Utara yang mengadukan pemberhentian sepihak melalui penerbitan Surat Keputusan (SK) Tahun 2026. Ijeck menegaskan bahwa DPR RI memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah. Menurut Ijeck, pengaduan yang disampaikan para pendamping desa perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut keadilan, kepastian kerja, serta keberlangsungan program pembangunan desa yang selama ini menjadi salah satu prioritas nasional. “Aspirasi ini kami terima sebagai bagian dari fungsi representasi DPR RI. Pendamping desa menyampaikan bahwa mereka diberhentikan…

Ketua Tim Pengawas (Timwas) Penanggulangan Bencana DPR RI sekaligus Cucun Ahmad Syamsurijal, melakukan evaluasi penanganan bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (25/1/2026). Evaluasi dilakukan bersama para pemangku kepentingan lintas sektor guna memastikan penanganan bencana berjalan cepat, terkoordinasi, dan optimal. Dalam rapat evaluasi lapangan tersebut, legislator dari Dapil Jawa Barat II ini berkoordinasi langsung dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan proses evakuasi, distribusi logistik, serta pelayanan bagi warga terdampak berjalan tanpa hambatan. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini menegaskan bahwa seluruh instansi negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah bersinergi secara maksimal di lapangan.…

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kapolri dan Kapolda se-Indonesia untuk mengevaluasi kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sepanjang Tahun Anggaran 2025, sekaligus membahas rencana kerja Polri pada Tahun Anggaran 2026. Dalam evaluasi tersebut, Komisi III DPR RI menyampaikan sejumlah catatan strategis yang bernilai krusial untuk meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, evaluasi kinerja Polri tidak hanya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum semata, tetapi juga menyangkut cara Polri menjalankan fungsi pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Menurutnya, sikap dan pendekatan aparat kepolisian dalam merespons dinamika sosial menjadi salah satu indikator…

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyampaikan, menegaskan pentingnya pelaksanaan anggaran dilakukan secara optimal sesuai pagu yang telah ditetapkan. Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Sekretaris Negara. “Komisi XIII DPR RI memahami program kerja dan anggaran Kementerian Sekretariat Negara tahun anggaran 2026 dan mendorong agar pelaksanaannya segera direalisasikan secara terukur, akuntabel dan tepat sasaran untuk meningkatkan penyerapan anggaran,” ujar Willy saat membacakan kesimpulan rapat di Ruang Rapat Komisi XIII, Gedung Nusantara II, Senayan, Senin (26/1/2026). Dalam rapat tersebut, Komisi XIII DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Sekretariat Negara tahun 2026 sebesar Rp2,609 triliun.…

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mempertanyakan rasio kredit menganggur Bank BTN dan BNI, menurutnya saat ini angka kredit menganggur atau undisbursed loan kian menumpuk. Fasilitas kredit yang belum dicairkan pada November 2025 sebesar Rp 2.509,4 triliun atau 23,18 persen dari plafon kredit yang tersedia, melonjak dibanding Oktober 2025 yang tercatat Rp 2.450,7 triliun atau 22,97 persen dari plafon kredit yang tersedia. “Angka kredit menganggur yang sudah mencapai 2.500 triliun, direksi harus mampu menganalisis dan mempunyai road map strategi agar angka kredit menganggur turun pada tahun 2026,” imbuhnya dalam Rapat Kerja dengan Direktur Bank BTN dan BNI di Ruang…

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah VII, Aqib Ardiansyah, menegaskan komitmennya dalam mengawal program-program strategis Pemerintah Pusat agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah. Hal ini disampaikan Aqib saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Banjarnegara, Jumat (23/1/2026) lalu. Kunjungan ini difokuskan untuk meninjau kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai motor penggerak program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam peninjauan di tiga lokasi, Kutabanjarnegara, Merden, dan Mandiraja Kulon, Aqib menekankan pentingnya fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tidak salah sasaran. “Sebagai wakil rakyat, saya wajib…

Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, menyampaikan optimismenya terhadap rencana peningkatan produksi minyak oleh PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI). Hal itu disampaikan dalam forum diskusi kelompok terarah (FGD) antara Komisi XII DPR RI dan PT Pertamina Hulu Indonesia yang membahas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas. Dalam pertemuan tersebut, PHI menyampaikan bahwa saat ini lifting minyak berada di kisaran 5.000 barel per hari (barrel per day/bpd) dan dalam waktu dekat diproyeksikan meningkat sekitar 5.000 bpd, sehingga total produksi dapat melampaui 10.000 bpd. “Ini tentu informasi yang menyejukkan. Peningkatan lifting seperti ini pasti akan disambut baik oleh Kementerian ESDM, pemerintah, dan…

Masih tingginya peredaran bawang putih impor di pasar menjadi salah satu tantangan serius dalam mewujudkan swasembada bawang putih nasional. Hal ini menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPR RI Riyono dalam kunjungan kerja spesifik ke Kebun Benih Holtikultura Tawangmangu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis (22/1/2026). Riyono menilai, besarnya keuntungan dari selisih harga jual dan beli bawang putih impor menjadi menjadi faktor utama tingginya minat pedagang pasar untuk menjual produk impor dibandingkan produk lokal. “Saya bertemu dengan teman-teman asosiasi pedagang pasar seluruh Indonesia, mereka menyampaikan harga bawang putih dari Cina itu seharga Rp17.000-Rp20.000 perkilogram, tapi begitu masuk ke Indonesia, di pasar harganya…

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai keberhasilan hilirisasi industri di Indonesia, khususnya sektor karet, masih jauh dari kata optimal. Hal itu disampaikannya usai Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) bersama Kementerian Perindustrian dan Bridgestone Group di PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate (BSRE), Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Jumat (23/01/2026). Menurut Novita, capaian hilirisasi tidak bisa hanya diukur dari peningkatan ekspor maupun volume produksi semata. Ia menyoroti fakta bahwa sekitar 85 persen ekspor Indonesia masih didominasi barang setengah jadi, sehingga nilai tambah bagi negara dan kesejahteraan petani belum maksimal. “Ini harus menjadi catatan kritis bagi Kementerian…