Penulis: Redaksi

Menanggapi eskalasi situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang kian meningkat pasca penyerangan AS-Israel ke Iran, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah Indonesia untuk segera memperkuat perlindungan dan menjamin keselamatan seluruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berada di wilayah terdampak. “Negara harus cepat merespons potensi ancaman bagi warga negaranya di luar negeri. Mengingat konsentrasi PMI yang cukup besar di kawasan tersebut, langkah-langkah darurat harus segera dibahas,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima oetoesan.com, Jakarta, Rabu (4/3/2026). “Keselamatan para pahlawan devisa kita adalah prioritas mutlak. Dalam situasi konflik yang dinamis seperti ini, kebijakan perlindungan harus bergerak lebih cepat…

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai penutupan jalur pelayaran di Selat Hormuz merupakan perkembangan serius yang harus diantisipasi secara komprehensif oleh pemerintah. Pasalnya, kawasan tersebut merupakan salah satu jalur energi paling strategis di dunia yang berpengaruh langsung terhadap stabilitas ekonomi global. “Penutupan Selat Hormuz bukan isu regional semata, tetapi berdampak luas pada rantai pasok energi dunia. Pemerintah harus bersiap menghadapi segala kemungkinan,” ujar Amelia dalam keterangan tertulis yang diterima oleh oetoesan.com di Jakarta, Rabu (4/3/2026). Sebagai informasi, mengutip data Energy Information Administration (EIA), sekitar 20 persen pasokan minyak global per hari melewati melintasi Selat Hormuz. Gangguan di kawasan itu hampir pasti memicu…

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai serangan Israel terhadap Iran merupakan eskalasi serius yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan kawasan Timur Tengah serta berdampak luas terhadap tatanan geopolitik global. Pasalnya, konflik terbuka antara dua kekuatan regional tersebut meningkatkan risiko konfrontasi yang lebih besar dan dapat menyeret aktor-aktor global lain. “Eskalasi ini tidak hanya berdampak pada kawasan, tetapi juga bisa memperluas spektrum krisis secara global,” ujar Amelia dalam keterangan tertulis yang diterima oetoesan.com di Jakarta, Rabu (4/3/2026). Oleh karena itu, ia meminta pemerintah Indonesia tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif yang mengedepankan penyelesaian damai melalui jalur diplomasi dan hukum internasional.…

Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, menegaskan bahwa pengaturan tarif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tetap mengedepankan perlindungan pengguna telekomunikasi. Penegasan tersebut disampaikan dalam sidang pengujian materiil secara daring, Ruang Rapat Puspanlak, Senayan, Jakarta, Rabu (4/3/2026), terkait Perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025 dan 33/PUU-XXIV/2026 yang menguji ketentuan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Dalam keterangannya, Wayan menjelaskan bahwa sejak awal pembentukan UU Telekomunikasi, pembentuk undang-undang telah merancang pengaturan tarif sebagai mekanisme keseimbangan antara peran pasar…

Anggota Komisi IV DPR RI, Robert J. Kardinal meminta pemerintah segera melakukan pembenahan dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lingkungan tambang. Hal itu agar kejadian seperti di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah tidak terulang. Menurutnya, tragedi banjir dan longsor yang menelan korban jiwa di kawasan PT IMIP menjadi alarm nasional atas lemahnya tata kelola lingkungan di kawasan industri tambang “Peristiwa di IMIP tidak dapat dipandang semata sebagai bencana alam, perlu ditelusuri keterkaitan antara kondisi daerah aliran sungai (DAS), aktivitas pertambangan, serta efektivitas pengawasan izin lingkungan di kawasan tersebut,” ujarnya dikutip oetoesan.com, di Jakarta, Rabu…

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menegaskan bahwa pembahasan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) harus mengedepankan perlindungan terhadap UMKM, industri nasional, dan stabilitas ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, Komisi VI DPR RI memastikan proses ratifikasi tidak hanya memenuhi aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak langsung bagi pelaku usaha kecil dan konsumen di dalam negeri. “Tentu dalam agenda rapat yang akan datang, Komisi VI DPR akan mengundang Kementerian Perdagangan sebagai mitra kerja untuk meminta penjelasan resmi dan membahas secara detail substansi dari Agreement on Reciprocal Trade (ART) tersebut,” kata Adisatrya Suryo Sulisto saat dihubungi oleh oetoesan.com di Jakarta,…

Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyoroti polemik pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, terkait impor 1.000 ton beras dari Amerika Serikat yang disebut sebagai “beras khusus” dan diklaim tidak diperuntukkan bagi konsumsi umum masyarakat. Menurut Firman, penjelasan yang belum rinci justru memunculkan pertanyaan publik di tengah situasi pangan nasional yang sensitif. “Istilah ‘beras khusus’ harus dijelaskan secara terang dan detail. Khusus untuk siapa, spesifikasinya seperti apa, volumenya berapa, dan mekanisme distribusinya bagaimana. Pemerintah tidak boleh membiarkan ruang tafsir yang akhirnya memicu spekulasi di masyarakat,” ujar Firman dikutip oetoesan.com, Rabu (3/3/2026). Pemerintah sebelumnya menyampaikan bahwa impor tersebut ditujukan untuk…

DPR RI menyatakan ketentuan Pasal 292 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004) tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal itu disampaikan dalam sidang pengujian materiil UU 37/2004 di Mahkamah Konstitusi pada Perkara Nomor 14/PUU-XXIV/2026. Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, yang bertindak sebagai kuasa DPR RI ini menjelaskan bahwa rujukan Pasal 286 dalam ketentuan yang dipersoalkan Pemohon tidak dapat dimaknai secara terpisah. Ketentuan tersebut harus dipahami sebagai satu kesatuan dengan pasal lain dalam UU 37/2004, khususnya terkait mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). “Kendati ketentuan Pasal 286 UU 37/2004 tidak…

Anggota Komisi I DPR RI Andina Theresia Narang menyoroti perkembangan terbaru di kawasan Timur Tengah, khususnya eskalasi militer yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Serangan yang dilancarkan kedua negara terhadap wilayah Iran memicu kecaman internasional serta meningkatkan kekhawatiran terhadap potensi meluasnya konflik dan dampaknya bagi perdamaian dunia. Ia menegaskan bahwa eskalasi tersebut bukan semata persoalan regional, melainkan tantangan global yang harus ditangani dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, peningkatan ketegangan militer berisiko memperluas instabilitas yang dapat berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan keamanan global. “Situasi di Timur Tengah harus disikapi dengan prioritas utama pada diplomasi dan dialog. Perang bukan…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengecam keras agresi militer yang dilakukan Israel dengan dukungan dan partisipasi Amerika Serikat terhadap wilayah Iran. Ia menilai, tindakan tersebut sebagai bentuk eskalasi serius yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan dan perdamaian global. “Kami mengecam dan menolak agresi militer yang dilancarkan oleh Israel, dengan dukungan dan partisipasi Amerika, terhadap wilayah Iran. Perang harus dihentikan, karena kami menilai ini sebagai eskalasi berbahaya yang mengancam keamanan dan stabilitas kawasan,” ujar Sukamta lewat keterangan tertulis yang diterima oetoesan.com di Jakarta, Senin (2/3/2026). Menurutnya, serangan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Pun, ungkapnya, setiap negara berhak untuk…