Penulis: Redaksi

Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyampaikan keterangan resmi DPR RI atas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara Nomor 184/PUU-XXIII/2025. Keterangan tersebut disampaikan secara virtual dari Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Rabu (19/11/2025). Abdullah mengawali keterangannya dengan menyampaikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi yang telah meminta DPR memberikan pandangan resmi dalam proses persidangan. “Kami menyampaikan terima kasih atas surat dari Mahkamah Konstitusi kepada DPR RI, untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan…

Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Haji dan Umrah untuk membahas kesiapan pelaksanaan haji 2026. Sejumlah isu krusial kembali mencuat, mulai dari penetapan kuota, proses istithaah, hingga pemvisaan dan akomodasi jemaah. Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang membuka rapat dengan menanyakan mekanisme pembagian kuota jemaah haji tahun 2026. Ia menyoroti perubahan komposisi kuota antar daerah yang cukup signifikan. “Penetapan jumlah jemaah per embarkasi harus jelas. Memang kuota diisi berdasarkan daftar tunggu, namun sosialisasi mengenai perubahan komposisi juga penting, terutama bagi daerah yang kuotanya berkurang atau meningkat drastis,” ujar Marwan dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta,…

Di tengah meningkatnya kebutuhan tenaga kesehatan berkualitas, Komisi IX DPR RI menegaskan bahwa Uji Kompetensi (UKOM) tidak boleh diperlunak, karena menjadi satu-satunya filter yang memastikan setiap lulusan layak memberikan layanan medis kepada masyarakat. Penegasan itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani dalam RDP dengan Kemenkes, Diktiristek, KKI, dan Kolegium Kesehatan Indonesia di Ruang Rapat Komisi IX, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2025). Netty menilai UKOM merupakan aspek yang paling menentukan dalam menjaga mutu tenaga kesehatan di Indonesia. Ia menegaskan bahwa profesi kesehatan berada pada level risiko tinggi karena berkaitan langsung dengan keselamatan manusia. Karena itu, standar kelulusan tidak…

Integritas dan kejujuran menjadi titik tekan utama Komisi III DPR RI dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon anggota Komisi Yudisial (KY) masa jabatan 2025–2030. Hal ini ditegaskan Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta dalam sesi pengujian terhadap salah satu calon di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2025). Wayan menilai, karena KY memegang mandat mengawasi perilaku hakim, lembaga tersebut harus diisi figur yang tidak hanya cerdas dalam hukum, tetapi juga memiliki integritas moral yang tidak tercela. Menurutnya, kejujuran dalam hal sekecil apa pun, bahkan dalam membuat makalah uji kelayakan, adalah pintu…

Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI bekerja sama dengan Keluarga Sehat Donor Darah Parlemen Indonesia (KSDD PI) dan PMI DKI Jakarta menggelar kegiatan donor darah di Kantin Demokrasi, Kompleks Parlemen, Senayan. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-54 Korpri dan diikuti oleh para pegawai, tenaga pendukung, serta stakeholder di lingkungan parlemen. Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI, Rahmad Budiaji, menyampaikan apresiasinya terhadap antusiasme peserta. Ia menegaskan bahwa kegiatan donor darah telah menjadi agenda rutin Korpri di Setjen DPR RI. “Hari ini kita melaksanakan kegiatan donor darah kerja sama Korpri, SNDP, RRI, RSJM,…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyoroti temuan adanya peserta BPJS Kesehatan yang berpenghasilan hingga Rp100 juta per bulan namun masih menerima subsidi iuran dari negara. Ia menilai temuan ini merupakan indikasi tata kelola jaminan sosial nasional masih memiliki celah, khususnya dalam pemutakhiran dan verifikasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menurut Yahya, keberlangsungan program BPJS Kesehatan sangat ditentukan ketepatan sasaran penerima subsidi. Ia mengatakan ketika peserta dalam kategori mampu masih tercatat sebagai penerima PBI, maka beban fiskal negara meningkat. “Temuan ini bukan sekadar anomali administratif, tetapi menunjukkan adanya celah struktural dalam sistem data dan verifikasi peserta. Ketepatan…

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar Rapat Pleno Penetapan Ketua BKSAP DPR RI di Ruang Diplomasi BKSAP, Lantai 6 Gedung Nusantara III, Selasa, (18/11/2025). Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Sufmi Dasco Ahmad, ini menandai babak baru kepemimpinan di tubuh BKSAP dengan ditetapkannya Syahrul Aidi Maazat dari Fraksi PKS sebagai Ketua BKSAP DPR RI menggantikan Mardani Ali Sera. Penetapan ini menjadi bagian dari proses reorganisasi internal untuk meningkatkan efektivitas diplomasi parlemen Indonesia di tengah dinamika global yang berkembang semakin cepat. Kehadiran Syahrul Aidi sebagai ketua baru diharapkan membawa energi…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira menyoroti peristiwa pengeboman yang dilakukan oleh seorang murid akibat perundungan di SMA 72 sebagai kejadian yang sangat menyedihkan sekaligus memprihatinkan. Ia menegaskan bahwa insiden tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga semua pihak, karena menyangkut keselamatan dan masa depan seorang siswa. Menurutnya, kasus ini memperlihatkan bahwa kekerasan baik fisik, verbal, maupun psikologis masih kerap muncul dan berulang di lingkungan pendidikan. Andreas menilai peristiwa tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pendidikan dan mekanisme perlindungan anak di sekolah. Ia menekankan bahwa sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi peserta didik, namun kenyataannya…

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru bukan merupakan kehendak sepihak pemerintah atau DPR, melainkan hampir sepenuhnya bersumber dari masukan publik. Ia menyebut, 99 persen substansi KUHAP baru berasal dari aspirasi masyarakat, termasuk rekomendasi akademisi, lembaga bantuan hukum, hingga organisasi masyarakat sipil yang selama ini mengawal reformasi peradilan pidana. “Kalau ada yang mengatakan KUHAP ini tiba-tiba muncul dan tidak mendengar masyarakat, itu salah besar. Hampir seluruh isinya adalah rumusan yang datang dari publik. Kita mengadopsi masukan dari berbagai kelompok, dari kampus, LSM, sampai praktisi hukum,” ujar Habiburokhman dalam konferensi pers…

Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) Kawendra Lukistian menekankan, DPR bersama pemerintah tetap membuka ruang dialog bagi seluruh pihak. Perusahaan diminta memberikan kontribusi yang adil untuk daerah, termasuk membuka lapangan pekerjaan dan memastikan masyarakat tidak merasa dirugikan. “Perusahaan juga bagian dari masyarakat. Karena itu semuanya harus berjalan secara seimbang. Selama duduk bersama sebagai sesama manusia, semua persoalan pasti bisa diselesaikan,” kata Kawendra saat mengikuti rapat dengan semua stake holder dalam kasus sengketa lahan di Kantor Walikota Subulussalam, Aceh, Senin (18/11/2025). Dalam kesempatan tersebut, Politisi F-Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa, pemerintah pusat, khususnya Presiden, menaruh perhatian serius terhadap perlindungan masyarakat kecil. Ia…