Penulis: Redaksi

Komisi VIII DPR RI menyerahkan berbagai bentuk bantuan sosial dan program strategis saat melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (3/10/2025). Kegiatan ini dipusatkan di Kantor Gubernur Sumatera Selatan dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ansory Siregar. Dalam pertemuan tersebut, Komisi VIII DPR RI berdialog dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mendapatkan penjelasan terkait pelaksanaan berbagai program di bidang agama, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, serta pengembangan ekosistem halal. “Sebagai upaya menindaklanjuti pertemuan ini, kami menghadirkan mitra kerja dari tingkat pusat seperti Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial RI, BNPB,…

Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha menilai kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) cukup baik dalam menjaga kualitas kredit. Meskipun demikian, ia menegaskan BPD DIY perlu lebih agresif dalam mendorong pembiayaan sektor riil. “Dari laporan direksi, rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) di BPD DIY sekitar 3 persen. Itu masih dalam kategori wajar, bahkan di bawah rata-rata nasional. Yang menggembirakan, BPD DIY sudah mampu menyalurkan kredit ke UMKM dan bekerja sama dengan pelaku usaha di daerah. Ini langkah baik untuk menggerakkan ekonomi masyarakat,” ungkap Toha kepada oetoesan.com usai melakukan kunjungan kerja ke BPD DIY, Yogyakarta, DIY, Jumat (3/10/2025).…

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, menyoroti beban anggaran yang ditanggung Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menopang operasional bandara Kertajati. Dalam rapat bersama Pemprov Jabar, terungkap bahwa sekitar Rp50 miliar per tahun masih harus dialokasikan untuk mendukung keberlangsungan bandara. Menurut Saan, angka tersebut sangat besar dan tidak boleh menjadi pengeluaran sia-sia. Ia menekankan perlunya langkah strategis agar setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Kita ingin bandara (Kertajati) ini memberikan manfaat, bukan menjadi beban. Kalau setiap tahun pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pengelola harus mengeluarkan dana besar tanpa dampak signifikan, tentu harus dicari jalan keluarnya,” ujar…

Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi menegaskan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran subsidi energi, khususnya subsidi listrik yang disalurkan melalui PLN. Ia menekankan bahwa subsidi harus benar-benar melindungi masyarakat kecil, bukan justru dinikmati oleh kelompok mampu. “Subsidi ini hadir karena ada masyarakat yang tidak mampu membeli listrik dengan harga dasar PLN. Tapi jangan sampai orang yang mampu justru ikut menikmati. Subsidi harus berkeadilan, tepat sasaran, dan hanya untuk yang benar-benar membutuhkan,” ujar Didik kepada oetoesan.com usai agenda Kunjungan Kerja Komisi XI DPRI ke PT PLN UP3 Surakarta di Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025). Diketahui, beban subsidi energi dan…

Badan Keahlian (BK) DPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘History for the Future: How to Integrate History Perspective to Forward Looking Policy Analysis Case Studies of Foreign Policy and International Education’ di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (3/10/2025). Forum ini diinisiasi oleh Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai bagian dari transformasi DPR dalam memperkuat kapasitas pengetahuan dan pengelolaan sistem informasi untuk mendukung proses legislasi. FGD menghadirkan narasumber internasional dan nasional yakni Michael G. Vann dari Sacramento State University, Eric Alan Jones dari Northern Illinois University, serta Hilmar Farid dari Institut Kesenian Jakarta yang juga mantan Dirjen Kebudayaan. Ketua Komisi X…

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mewanti-wanti agar tidak terjadi tumpang tindih peran antara regulator dan operator di BUMN. Hal ini menjadi responsnya setelah DPR mengesahkan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang BUMN pada sidang Paripurna Keenam Masa Persidangan I 2025-2026, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10). Pasca beleid disahkan, kata Puan, maka sudah secara tegas peran BUMN harus dijalankan. Ia pun berharap regulasi baru ini dapat memperkuat fungsi BUMN sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. “Implementasi di lapangan akan menjadi tolok ukur. DPR akan terus mengawasi agar perubahan ini…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai negara harus hadir dalam mengawasi pembangunan pesantren, khususnya terkait konstruksi bangunan, agar musibah serupa di Jawa Timur tidak kembali terjadi. Hal tersebut ia sampaikan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2025). Cucun mengungkapkan pemerintah daerah dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sudah turun tangan dalam penanganan darurat. Namun ia menekankan pentingnya langkah mitigasi, termasuk dukungan psikologis bagi para santri yang terdampak. “Penguatan traumanya juga buat santri-santri yang kemarin mengalami musibah itu,” ujar Politisi Fraksi PKB itu. Menurut Cucun, pesantren sejatinya menjadi mitra strategis negara dalam mencerdaskan bangsa, sehingga pemerintah seharusnya aktif…

Kalimantan Barat (Kalbar) kembali menunjukkan perannya sebagai daerah strategis dalam pengembangan sektor perikanan, khususnya ikan hias. Provinsi ini dikenal sebagai produsen utama arwana Indonesia, di mana sekitar 70 persen arwana yang diekspor berasal dari Kalbar. Jenis Arwana Super Red menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus simbol kekayaan alam dan budaya masyarakat, terutama di kawasan perbatasan dan Danau Sentarum yang sudah lama dikenal sebagai habitat alami spesies bernilai tinggi ini. Sebagai bentuk dukungan, rombongan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI menggelar kegiatan pelepasan ekspor perdana kratom dan arwana yang dilaksanakan di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalbar, Pelabuhan Laut Dwikora…

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menyampaikan rasa bangga atas terlaksananya ekspor perdana kratom (Mitragyna speciosa) dari Kalimantan Barat. Menurutnya, momen tersebut merupakan kebahagiaan tersendiri bagi masyarakat, khususnya para petani yang selama ini menggantungkan hidup dari komoditas tersebut. “Tentu ini suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan bagi masyarakat Kalimantan Barat. Apalagi Komisi IV hadir lengkap dipimpin langsung oleh (Ketua Komisi IV) Ibu Titiek Soeharto untuk menyaksikan pelepasan ekspor perdana kratom,” ujar Daniel Johan kepada oetoesan.com usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi IV ke Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (30/9/2025). Ia menegaskan, ke depan DPR mendorong pemerintah untuk segera memasukkan kratom ke dalam kategori…

Komisi II DPR RI menyoroti optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pertanahan di Provinsi Riau. Untuk memperkuat pengawasan, Komisi II membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan PNBP Sektor Pertanahan yang melakukan kunjungan kerja ke Pekanbaru, Riau, Senin (29/9/2025). Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada 19 Mei 2025. Komisi II meminta agar optimalisasi PNBP dapat diwujudkan melalui perbaikan layanan administrasi pertanahan yang transparan dan akuntabel. “Target PNBP pertanahan tahun ini mencapai Rp3,2 triliun, namun realisasi di sejumlah daerah, termasuk Riau, masih…