Penulis: Redaksi

Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Rahmad Budiaji menegaskan bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum penting bagi seluruh aparatur negara untuk semakin meneguhkan nilai-nilai kebangsaan. “Peringatan ini bukan sekadar seremoni, tapi refleksi bagi kita semua, khususnya di lingkungan Setjen DPR, untuk menjaga dan mengamalkan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam tugas pelayanan publik,”ujar Aji, begitu Rahmad Budiaji biasa disapa, kepada oetoesan.com usai Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).  Dijelaskannya, Pancasila sebagai dasar negara telah terbukti mampu menjaga keutuhan bangsa meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi politik, sosial, maupun budaya. Oleh karena…

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menegaskan perlunya pemerataan infrastruktur dan inovasi di Kepulauan Riau agar pembangunan tidak hanya terpusat di Batam. Menurutnya, daerah lain seperti Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang membutuhkan dukungan interkoneksi agar bisa ikut tumbuh. “Infrastruktur masih terkonsentrasi di Batam. Daerah lain belum terkoneksi dengan baik. Ini harus jadi perhatian pemerintah pusat agar pembangunan lebih merata,” kata Dede Yusuf kepada oetoesan.com, di Kantor Gubernur Kepri, Senin (29/9/2025). Ia juga menekankan pentingnya inovasi sebagai motor pembangunan dan investasi. “Kalau kita tidak berinovasi, negara lain akan melakukannya, dan aliran dana justru masuk ke mereka. Inovasi itu bisa…

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyoroti minimnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Kepulauan Riau. Dari data yang ia peroleh, misalnya, PNBP dari sektor pertanahan di provinsi perbatasan itu hanya sekitar Rp30 miliar per tahun. Angka itu jauh dari potensi yang seharusnya. “Dengan luas wilayah dan kawasan ekonomi khusus yang ada, angka itu sangat kecil. Potensinya jauh lebih besar, tapi belum tergarap maksimal,” kata Dede Yusuf kepada oetoesan.com usai pertemuan Komisi II dengan Wakil Gubernur Kepri dan jajaran Forkopimda, di Tanjungpinang, Kepri, Senin (29/9/2025). Menurutnya, salah satu penyebab lemahnya penerimaan negara adalah regulasi yang belum…

Komisi III DPR RI menggelar RDPU untuk menjaring masukan terkait Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan organisasi masyarakat sipil, termasuk Plt. Direktur Eksekutif Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Perwakilan LBH Jalan Menuju Matahari (LBH JMM), serta Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia. Fokus utama masukan dari para pegiat hukum adalah pada isu kesetaraan dalam penegakan hukum, termasuk perlindungan bagi korban dan kelompok rentan, serta pengakuan yang seimbang antara hukum negara dan hukum adat. Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, mengapresiasi tinggi masukan yang disampaikan. Ia memastikan seluruh…

Anggota Komisi V DPR RI Boyman Harun mengapresiasi keberadaan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang atas kontribusinya dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul di sektor pelayaran dan kelautan. Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke kampus PIP Semarang, Boyman menyatakan rasa bangganya terhadap suasana kampus, kualitas sarana dan prasarana, serta semangat taruna-taruni yang terlihat aktif dan disiplin. “Yang cukup membanggakan menurut BPSDM Kementerian Perhubungan adalah bahwa alumni PIP Semarang selama ini terserap dunia kerja 100 persen. Ini menunjukkan kampus ini berperan besar dalam melahirkan SDM unggul di bidang pelayaran,” ujar Boyman saat pertemuan dengan jajaran Ditjen Perhubungan Laut,…

Siang itu, langit Klaten cerah ketika rombongan Komisi V DPR RI tiba di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah. Bukan tanpa alasan desa ini dipilih. Ponggok sudah lama dikenal menyimpan kisah sukses: desa kecil yang berani bermimpi, mengolah sumber daya airnya, lalu menjadikannya lokomotif ekonomi melalui BUMDes Tirta Mandiri. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, yang memimpin kunjungan kerja spesifik ini, tidak sekadar datang untuk melihat. Ia datang untuk mendengar, mencatat, dan membawa pulang aspirasi yang kelak bisa dituangkan dalam regulasi. “Segala sesuatu yang direncanakan harus ada kajian matang. Desa Ponggok berhasil karena melibatkan kampus, kaum intelektual,…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyoroti ketimpangan pembangunan di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Menurutnya, sejak kebijakan ini diberlakukan pada 2007, perkembangan yang terjadi masih timpang, dengan Batam jauh lebih pesat dibandingkan Bintan dan Karimun. “Batam maju terus, sementara Bintan dan Karimun stagnan. Padahal, tujuan awal FTZ adalah mengurangi kesenjangan dengan wilayah sekitar, termasuk Singapura dan Malaysia,” kata Aria Bima saat pertemuan Komisi II dengan Gubernur Kepri, di Tanjung Pinau, Kepulauan Riau, Senin (29/9/2025). Ia mengungkapkan, kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait apa yang menjadi hambatan di lapangan. Apakah persoalannya ada pada…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan bahwa pengelolaan kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) membutuhkan regulasi yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah daerah dan otoritas pusat. Hal ini disampaikan saat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Senin (29/9/2025). Menurut Aria Bima, penetapan FTZ yang berlaku sejak 2007 hingga kini belum menunjukkan keselarasan tata kelola. Ia menilai, masih ada tarik-menarik kewenangan antara Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, dan Badan Pengelola Batam. “Kita ingin memastikan apakah Perpres FTZ ini sudah cukup memberi kewenangan yang…

Komisi VI DPR RI sepakat menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dibawa ke dalam pembicaraan tingkat II pada rapat paripurna yang akan datang. Usai beleid ini disahkan, status Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan berubah menjadi Badan Pengaturan (BP). Kendati demikian, Anggota Komisi VI DPR, Rivqy Abdul Halim memberikan sejumlah catatan agar Pemerintah memperhatikan arah pengelolaan BUMN sejalan dengan amanat konstitusi. Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan tata kelola BUMN harus berpijak pada Pasal 33 UUD 1945. “Perumusan kebijakan, pengaturan, dan pengelolaan BUMN harus didasarkan pada…

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah melakukan evaluasi komprehensif pelaksanaan program MBG (Makan Bergizi Gratis) agar sesuai dengan tujuan awalnya. “Kasus-kasus yang terjadi di lapangan, misalnya soal keracunan makanan,  harus menjadi bahan perhatian dan  evaluasi komprehensif agar program MBG yang baik dan mulia tujuannya ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi anak-anak kita,” ujar Netty dalam keterangannya yang diterima oetoesan.com di Jakarta, Senin (29/9/2025). Menurut laporan CISDI, sejak awal pelaksanaan MBG hingga saat ini, ada 5626 kasus keracunan makanan yang dialami siswa di 16 provinsi, tertinggi di Jawa Barat sebanyak 2051 kasus. Menurut Netty, kasus keracunan MBG tidak bisa…