Penulis: Redaksi

Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran bersama berbagai pemangku kepentingan di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (26/9/2025), Anggota Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja menekankan pentingnya kepatuhan seluruh pelaku penyiaran terhadap ketentuan perizinan. Menurutnya, baik media konvensional maupun platform digital harus memiliki izin resmi sebagai syarat utama untuk beroperasi. “Jadi semua platform-platform ini yang konvensional harus ada izin, yang digital pun juga harus ada izin. Kalau nggak ada izin ya tidak boleh beroperasi, kan hakikatnya seperti itu,” tegas Abraham. Ia menekankan bahwa keberadaan izin bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha sekaligus jaminan agar konten yang disiarkan sesuai…

Komisi X DPR RI menyoroti sejumlah masalah krusial dalam tata kelola cagar budaya nasional, mulai dari kurangnya nilai pendidikan hingga tumpang tindih kewenangan. Hal ini didiskusikan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Cagar Budaya di ruang rapat Komisi X DPR RI, baru-baru ini. Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan bahwa pelestarian cagar budaya wajib dilengkapi dengan data dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan (carrying capacity). “Tanpa adanya dokumen tersebut atau kajian teknokratis yang lebih rinci seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) atau konsep Ecoregion, maka cagar budaya akan hancur,”kata pria yang akrab disapa Fikri ini dalam keterangannya…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyoroti rencana Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang akan menutup tujuh sekolah dasar (SD) akibat jumlah murid dan guru yang minim. Menurutnya, rencana ini merupakan masalah serius yang mengancam pemenuhan hak pendidikan anak di daerah pedalaman. “Data lapangan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Di SDN Paya Baro, anak-anak menangis cemas menghadapi kemungkinan menempuh jarak lima kilometer ke sekolah terdekat,” kata Lalu Hadrian Irfani dalam keterangan tertulis yang diterima oetoesan.com, di Jakarta, Senin (29/9/2025). “Di SDN Cot Buloh, ruang kelas tak layak dan murid kelas I terpaksa belajar di gudang karena keterbatasan fasilitas,” sambung Politisi Fraksi…

98 Resolution Network mendampingi kegiatan bakti sosial “warga peduli warga” dengan pembagian paket sembako oleh perusahaan BUMN, Pertamina Gas Negara. PGN membagikan 1.000 paket sembako di daerah Krukut wilayah Jakarta Barat dan Bekasi. “Di Krukut dan Bekasi ini kegiatan yang ketiga. Hari ini mulai meluas ke wilayah luar Jakarta, siang nanti di Bekasi dengan para driver ojek online,” kata Eli Salomo Koordinator Kegiatan warga peduli warga ini dikutip pada Minggu, 28 September 2025. Lebih lanjut Eli Salomo menyatakan bahwa kegiatan “warga peduli warga” ini terus mendapatkan dukungan luas. “Mulai banyak pihak yang antusias terhadap kegiatan #warga peduli warga, baik di…

Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menekankan pentingnya pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar lebih berpihak pada masyarakat luas, bukan semata pada aparat penegak hukum (APH). Hal tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI di Padang, Sumatra Barat “KUHAP kita ini memang dari tahun 1981. Kalau dibilang usang ya tidak, karena masih kita pakai. Tetapi kondisi waktu itu berbeda dengan hari ini. KUHAP yang ada lebih berpihak ke APH dibanding berpihak ke masyarakat,” ujar Hasbiallah kepada oetoesan.com, Jumat (26/9/2025). Ia menegaskan, revisi KUHAP harus mengutamakan kemanfaatan, kepastian hukum, dan pemulihan bagi korban salah tangkap atau error in…

Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas mengapresiasi konsep pidana penjara sebagai jalan terakhir yang tercantum dalam rancangan KUHAP. Dalam Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI di Padang, Sumatera Barat, Jumat (26/9/2025), ia menekankan pentingnya pembaruan KUHAP sekaligus menyoroti perdebatan seputar dominus litis. “Pencegahan ini harus lebih dioptimalkan. Karena kita ini lebih senang menangkap orang masuk penjara. Padahal penjara itu membebani negara. Penjara itu mestinya opsi terakhir,” tegasnya. Meski begitu, ia menolak wacana bahwa setiap penangkapan harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pengadilan. Menurutnya, kondisi infrastruktur peradilan di Indonesia belum mendukung. “Kalau polisi mau menangkap narkoba harus izin pengadilan dulu,…

Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, menegaskan pentingnya pengelolaan kekayaan alam yang berpihak pada masyarakat serta pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal itu ia sampaikan dalam kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Padang, Sumatera Barat. Dalam kesempatan itu, Benny mengingatkan bahwa amanat Pasal 33 UUD 1945 menegaskan kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun kenyataannya, menurut dia, selama ini hasil kekayaan alam justru lebih banyak dinikmati kelompok tertentu. “Selama ini kekayaan alam dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Padahal ini adalah anugerah Tuhan kepada tanah air kita. Kita harapkan seluruh kekayaan alam ini sebesar-besarnya bisa…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menyoroti kondisi Asrama Haji Indramayu, Jawa Barat, yang dinilai sangat memprihatinkan. Menurutnya, fasilitas embarkasi tersebut kurang terawat, tidak lengkap, dan jauh dari standar pelayanan yang seharusnya diberikan kepada calon jemaah haji. “Kalau saya bandingkan dengan beberapa asrama haji yang sudah saya kunjungi, kondisi di Indramayu ini yang paling memprihatinkan. Banyak fasilitas tidak terawat dan tidak sempurna. Ini harus segera diperbaiki,” tegas Singgih kepada oetoesan.com usai memimpin peninjauan Komisi VIII ke Embarkasi Haji Indramayu, Jawa Barat, Kamis (25/9/2025). Politisi Fraksi Golkar ini menekankan pentingnya langkah evaluasi menyeluruh, terutama jelang persiapan penyelenggaraan haji 2026. Ia menyebut,…

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta transparansi penggunaan anggaran pembangunan Embarkasi Haji di Asrama Haji Indramayu, Jawa Barat. Menurutnya, fasilitas yang tengah dibangun cukup beragam, tetapi perlu kejelasan dalam pelaporan sumber dana agar tidak terjadi tumpang tindih. “Kalau kita melihat dari fasilitas kesehatan, klinik yang sudah berdiri merupakan lanjutan dari anggaran tahun ini. Selain itu juga sedang dikerjakan pembangunan dapur. Namun masih ada tahapan yang belum selesai, seperti mock up manasik haji dan replika kubah seperti di Saudi Arabia,” jelas Selly kepada oetoesan.com usai meninjau Embarkasi Haji Indramayu, Jawa Barat, Kamis (25/9/2025). Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menekankan, masih ada sejumlah harapan…

Komisi V DPR RI menyoroti sejumlah persoalan infrastruktur di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, yang dinilai belum optimal dalam perencanaan maupun pemanfaatannya. Beberapa fasilitas umum terpantau mangkrak, seperti rest area “Tanean Lanjeng” yang berdiri di atas lahan sekitar 14 hektar di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Madura (KKJSM), serta Terminal Tipe A Bangkalan yang hingga kini belum tersentuh oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Bangkalan masih belum sepenuhnya berbasis kebutuhan masyarakat. Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat untuk mencari solusi bersama. “Kalau hanya mengandalkan anggaran dari Bangkalan jelas tidak mungkin, karena…