Penulis: Redaksi
Anggota Komisi IX DPR RI, Sri Meliyana, mendorong Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Rizal Octavian, untuk duduk bersama dengan para pengusaha agar berpartisipasi aktif menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Menurutnya, keanggotaan dalam APINDO memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, terutama dalam memahami regulasi ketenagakerjaan dan membangun komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah. Politisi dari Partai Gerindra tersebut mengaku prihatin setelah mendengar penjelasan perwakilan APINDO Kabupaten Mojokerto. Dari seluruh perusahaan yang beroperasi di Mojokerto, yang telah tergabung sebagai anggota APINDO disebut baru sekitar 4 persen. “Ini tentu menjadi perhatian bersama. Perlu ada langkah konkret agar para pengusaha memahami pentingnya berhimpun dalam organisasi seperti…
Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti meningkatnya jumlah pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) serta lemahnya penegakan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan. Hal tersebut disampaikan Edy Wuryanto saat rapat bersama Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, Sekda Kabupaten Batang, serta jajaran PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Jateng, Batang, Kamis, (12/2/2026). Dalam kesempatan tersebut, Edy meminta data rinci terkait jumlah pengaduan THR pada periode 2024–2025 serta jumlah perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya. IA mengungkapkan, pelanggaran pembayaran THR tidak hanya berupa keterlambatan, tetapi juga pembayaran tidak sesuai ketentuan, bahkan ada perusahaan yang mengganti THR dengan sembako. Selain itu, ia juga menyinggung…
Anggota Baleg DPR RI, Saleh Pertaonan Daulay menilai posisi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam regulasi yang eksisting saat ini masih belum cukup kuat. Ia menyebut dalam UU Pengelolaan Keuangan Haji saat ini, BPKH tersebut masih tampak ‘powerless’ atau tidak memiliki kemampuan memadai untuk menjalankan mandate secara optimal. “Badan penyelenggara (Pengelola Keuangan Haji) ini sepertinya malah powerless dengan konteks undang-undang yang ada sekarang,” ujarnya dalam RDP Baleg DPR RI dalam rangka Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Perubahan UU No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan HajiPengharmonisasian Konsepsi RUU Tentang Pengelolaan Keuangan Haji di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta,…
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengungkapkan perlunya relaksasi kebijakan fiskal untuk merangsang pertumbuhan industri hilirisasi timah nasional. Ia melihat beban pajak ganda (double taxation) mulai dari PPH hingga royalti yang mencapai angka 11 persen membuat produk turunan timah dalam negeri kehilangan daya saing dibandingkan barang impor. Sugeng menjelaskan bahwa hilirisasi yang dicanangkan pemerintah harus didukung dengan harga bahan baku yang kompetitif bagi industri manufaktur lokal. “Sangat ironis jika produsen tin solder atau chemical tin kita justru merasa lebih murah mengimpor bahan baku dari luar dibanding mengambil dari dalam negeri sendiri. Tanpa adanya insentif atau relaksasi pajak yang…
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menegaskan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pekerja yang wajib dipenuhi perusahaan setiap tahun. Ia menilai dibutuhkan keseriusan semua pihak agar persoalan keterlambatan maupun tidak dibayarkannya THR tidak terus menjadi masalah tahunan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal tersebut disampaikan Felly saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI bersama Wakil Bupati Mojokerto, perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, APINDO Jawa Timur, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Mojokerto, serta Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI). Pertemuan berlangsung di Aula Pengelola Kawasan PT Ngoro Industrial…
Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachmadiana, menekankan pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal dan optimalisasi dampak ekonomi daerah khususnya di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Hal tersebut disampaikan Cellica Nurrachmadiana saat mengikuti rapat tim kunjungan kerja spesifik komisi IX DPR RI bersama Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, Sekda Kabupaten Batang, serta jajaran PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) di Batang, Jawa Tengah, Kamis (12/2/2026). Cellica mendorong sinergi konkret antara Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah untuk memastikan program link and match antara SMK dan dunia industri berjalan efektif. Menurutnya, penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri menjadi kunci agar tenaga kerja lokal…
Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendorong Kementerian Kebudayaan untuk melakukan pembenahan regulasi cagar budaya secara komprehensif. Hal itu mengingat potensi nilai ekonominya yang diprediksi mampu melampaui sektor pertambangan maupun perkebunan jika dikelola dengan strategi yang tepat. Politisi Fraksi PKS ini menyoroti bahwa kekayaan budaya Indonesia sering kali dipandang sebelah mata dibandingkan sektor ekstraktif, padahal memiliki daya ungkit ekonomi yang berkelanjutan. Menurutnya, pembenahan regulasi menjadi kunci utama untuk membuka potensi raksasa tersebut agar tidak sekadar menjadi artefak masa lalu, melainkan aset produktif yang menyejahterakan masyarakat. “Bahkan mungkin kalau dihitung bisa melebihi yang sekarang lagi diributkan, ada tambang, ada…
Komisi XIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Istana Kepresidenan Yogyakarta (Gedung Agung), Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (11/2/2026). Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menekankan pentingnya menjadikan istana kepresidenan sebagai simbol yang inklusif dan terbuka bagi rakyat, khususnya sebagai sarana edukasi sejarah. Willy menyebut Gedung Agung memiliki nilai historis yang sangat kuat sebagai “rahim republik”. Ia mengingatkan bahwa Yogyakarta pernah menjadi ibu kota republik dan tempat kelahiran tokoh bangsa, termasuk Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri. “Konteksnya adalah bagaimana kita ingin membuka istana untuk rakyat. Ini adalah tempat yang penuh histori, bayinya republik…
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan bahwa berbagai persoalan di daerah terkait pelestarian cagar budaya harus menjadi catatan serius dalam laporan Panitia Kerja (Panja), terutama dalam rencana revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Hal tersebut disampaikannya saat Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah di bidang pelestarian cagar budaya sekaligus menghimpun masukan dari pemangku kepentingan daerah, di Banyuwangi, Jawa Timur, Rabu (11/02/2026). Fikri mengungkapkan, salah satu keluhan paling masif dari daerah adalah tidak proporsionalnya perhatian pemerintah terhadap potensi cagar budaya, terutama karena belum terpenuhinya kebutuhan Tim Ahli…
Anggota Komisi XIII DPR RI, Anwar Sadad, menyoroti besarnya beban kerja Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dalam mengelola aset-aset negara, khususnya Istana Kepresidenan. Menurut Anwar, menjaga warisan budaya (heritage) di tengah tuntutan modernisasi adalah pekerjaan besar yang sangat menguras energi. Tantangan utamanya adalah bagaimana melakukan restorasi bangunan yang mulai lapuk termakan usia, tapi tetap harus mengakomodasi kebutuhan fasilitas modern tanpa merusak nilai aslinya. Oleh karena itu, Anwar Sadad mengusulkan agar fungsi edukasi dan pembelajaran sejarah bagi publik tidak lagi ditumpuk di pundak Setneg. “Urusan istana menjadi tempat pembelajaran buat anak-anak kita agar mereka aware sejarah bangsanya, menurut saya bukan lagi dibebankan kepada…