Penulis: Redaksi

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menekankan Kabupaten Cilacap perlu didukung oleh kemajuan infrastruktur demi kemajuan masa depan Kabupaten Cilacap. Baginya, revitalisasi infrastruktur berpotensi mendatangkan wisatawan dalam negeri maupun mancanegara, apalagi dkeindahan alam pariwisata di wilayah Jawa Tengah Selatan (Jasela). “Hal terpenting untuk memajukan Cilacap sebagai pemicu kemajuan kawasan Jasela adalah pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang memadai diperlukan agar potensi pariwisata Cilacap dapat berkembang serta mempermudah pergerakan orang dan barang,” katanya saat diwawancarai oetoesan.com usai memimpin Festival Aspirasi BAM DPR RI di Jawa Tengah, Cilacap, Senin (9/2/2026). Ia pun melanjutkan, seindah apa pun potensi wisata Cilacap dan Jawa Tengah bagian…

Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi yang akrab disapa Titiek Soeharto, mendorong perluasan swasembada pangan. Jangan hanya beras dan jagung, tetapi juga komoditas strategis lain, yakni gula hingga kedelai. “Saya mendorong untuk swasembada gula, bawang putih hingga kedelai,” kata Titiek dikutip oetoesan.com, Senin (9/2/2026). Ke depan, lanjutnya, Indonesia harus mampu meraih swasembada beberapa komoditas pangan penting. Misalnya, gula, garam, kedelai, bawang putih, serta berbagai jenis bawang yang selama ini masih dipenuhi dari pasokan luar negeri. Menurutnya, penguatan produksi dalam negeri menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan impor pangan, sehingga kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dari hasil pertanian nasional secara berkelanjutan dan…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengungkapkan bahwa Komisi IX saat ini banyak menerima protes dari masyarakat terkait penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) secara mendadak. Ia menyoroti lemahnya sosialisasi yang mengakibatkan warga baru mengetahui statusnya non aktif saat sudah berada di rumah sakit. “Seringkali masyarakat sudah masuk rumah sakit, harus cuci darah, melahirkan, atau berobat lainnya, ternyata saat melakukan pembayaran sudah tidak menjadi anggota PBI. Padahal seharusnya ada informasi yang jelas ketika mereka di-cut-off dari kepesertaan,” ujar Nihayatul dalam Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan sejumlah Menteri dan Lembaga terkait Perbaikan Ekosistem Tata Kelola Jaminan Sosial Kesehatan…

Komisi XI DPR RI telah menyelesaikan rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 10 Calon Anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS) di Gedung Nusantara I DPR-RI pada Kamis (5/2/2026). Dalam kesempatan ini, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin berharap calon anggota BS LPS terpilih semakin memperkuat peran supervisi terhadap LPS. “Tentu pada kesempatan ini, kami ingin menggali lebih dalam pandangan serta kesiapan para calon anggota BS LPS, dengan fokus utama pada pembahasan visi, misi, dan strategi pengawasan yang ditawarkan. Melalui proses ini, kami berharap dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai komitmen dan kapasitas para…

DPR RI memastikan masyarakat miskin dan rentan tetap memperoleh layanan kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, menyusul berbagai keluhan publik terkait penonaktifan kepesertaan. Kepastian ini merupakan hasil langkah cepat DPR yang memanggil dan menggelar rapat konsultasi lintas kementerian dan lembaga bersama pemerintah. Sebab itu, memperbaiki ekosistem tata kelola Jaminan Sosial Kesehatan Nasional (JKN) menjadi prioritas utama. Kesepakatan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai , d Dalam rapat tersebut, jelasnya, DPR dan pemerintah menyepakati layanan kesehatan peserta PBI tetap berjalan selama tiga bulan ke depan dan iurannya tetap dibayarkan oleh pemerintah. Selama proses tersebut…

Komisi I DPR RI menerima aspirasi dari Korem 083/Baladhika Jaya (BDJ) yang ingin meningkatkan statusnya saat ini, tipe B, menjadi tipe A. Ketua Tim Kunjungan sekaligus anggota Komisi I DPR RI, Slamet Ariyadi, menilai peningkatan status diperlukan untuk menunjang profesionalisme prajurit, seiring luas wilayah dan kompleksitas tugas satuan tersebut. “Tadi juga disampaikan ada usulan, dan ini bukan sederhana aspirasi, dalam rangka guna meningkatkan tugas-tugas profesionalisme TNI di Korem 083 Baladhika Jaya, bahwa diperlukan peningkatan status Korem dari tipe B menjadi tipe A,” jelas Slamet saat Kunjungan Kerja Komisi I ke Markas Korem 083/BDJ di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (6/2/2026).…

Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta menegaskan bahwa keberhasilan akselerasi transformasi Polri sangat bergantung pada efektivitas fungsi pengawasan. Menurutnya, konsep reformasi yang telah disusun oleh Mabes Polri tidak akan mencapai hasil maksimal jika tidak disertai dengan implementasi pengawasan yang ketat di lapangan. “Konsep (transformasi Polri) sudah bagus, terdiri dari 35 halaman. Namun yang menarik, dari jumlah tersebut hanya tiga halaman yang membahas mengenai pengawasan. Padahal bagian inilah yang paling banyak dipersoalkan oleh para ahli dan aktivis,” ungkap I Wayan saat ditemui dalam kunjungan kerja di Kapolda Sulawesi Selatan. (6/02/2026) Legislator asal Bali ini menyoroti tiga komponen kunci di…

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan dukungannya terhadap peningkatan kesejahteraan prajurit sebagai bagian dari upaya memperkuat peran Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peningkatan kesejahteraan prajuritu, khususnya, yang bertugas di wilayah strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal itu disampaikannya usai memimpin Kunjungan Spesifik Komisi I DPR dalam rangka Penguatan peran TNI dalam menjaga kondusifitas wilayah strategis ke Korem 074/Warastratama, Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (6/2/2026). Dalam pertemuan tersebut, Komisi I DPR RI juga menyoroti pentingnya peningkatan honor prajurit khususnya Bintara Pembina Desa (Babinsa) sebagai ujung tombak TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. “Soal kesejahteraan prajurit mulai dari honor yang…

Komisi XIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai untuk mengevaluasi kinerja serta kebutuhan dukungan sarana dan prasarana keimigrasian di wilayah perbatasan Provinsi Riau. Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi XIII DPR RI Arisal Aziz menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja jajaran Imigrasi di Riau, khususnya terkait peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) keimigrasian yang dinilai sangat signifikan. “Kami dari Komisi XIII memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Imigrasi Kanwil Riau, yang mana PNBP-nya naik lebih dari 100 persen,” ujar Arisal kepada oetoesan.com sesaat setelah Kunjungan Kerja Spesifik di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Riau, Kamis (05/02/2026).…

Anggota Komisi III DPR RI, Sudin, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja aparat penegak hukum di Kepulauan Riau (Kepri), khususnya dalam upaya pemberantasan narkotika di wilayah perbatasan. Hal tersebut disampaikan Sudin dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Batam, Kepulauan Riau, Rabu (5/2/2026). Dalam pertemuan tersebut, Sudin mengapresiasi paparan yang disampaikan oleh Kapolda, Kajati, serta Kepala BNNP Kepri mengenai tantangan pengawasan wilayah yang sangat luas. “Saya memberikan apresiasi luar biasa kepada Pak Kapolda, Pak Kajati, maupun BNNP. Tadi sudah dijelaskan bahwa jumlah pulau di Kepulauan Riau mencapai 2.408 pulau, ditambah banyaknya pelabuhan resmi maupun pelabuhan tikus,” ujar Sudin. Ia…