Penulis: Redaksi
Persoalan kartel pangan yang seringkali memicu kenaikan harga secara tidak wajar menjadi bahasan krusial dalam rapat Panja RUU Anti Monopoli di Yogyakarta. Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menyoroti bagaimana struktur pasar saat ini masih memungkinkan terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu. “Contohnya saat ini saja masih ada itu Kartel minyak goreng, kartel beras, kartel gula rafinasi, kartel bawang putih semua terjadi, jadi tidak bisa diselesaikan berartikan judulnya (Judul RUU) enggak cocok ini kalau enggak mampu, kalau KPPU gak mampu judulnya kita rubah,” katanya usai mengikuti pertemuan Komisi VI DPR RI dengan akademisi UGM, pelaku usaha dan stakeholder…
Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mendorong perluasan model pendidikan dan pelatihan industri berbasis sistem ganda (dual system) untuk menjawab kesenjangan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri. Khususnya, di daerah yang memiliki kawasan industri namun belum didukung lembaga diklat vokasi yang memadai. Ia juga menyoroti konsep dan skema pelatihan di Balai Diklat Industri yang dinilainya sudah berjalan baik, terutama karena berbasis kebutuhan langsung perusahaan. Hendry pun menilai durasi pelatihan, pola rekrutmen peserta, hingga keterlibatan industri dalam sertifikasi sudah cukup baik. Tercatat, program pelatihan industri umumnya berlangsung sekitar 12–16 hari secara intensif dengan sistem penuh waktu, dan satu angkatan…
Komisi VI DPR RI secara mendalam membahas penguatan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam draf RUU Anti Monopoli terbaru. Para anggota dewan sepakat bahwa tanpa kewenangan yang kuat, KPPU tidak akan efektif dalam memberikan efek jera kepada para kartel. Hal ini terungkap saat pertemuan antara Komisi VI DPR RI dengan para civitas akademisi UGM, pelaku usaha, serta Pemerintah stakeholder di sektor terkait di Yogyakarta, Kamis (5/2/2026). Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengusulkan penguatan menyeluruh dari sisi status hingga hak eksekusi, tujuannya agar KPPU lebih punya taring. “Pelaksana UU ya tetap KPPU, oleh karenanya KPPU juga harus kita…
Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan menyoroti masih rendahnya konsumsi susu di kalangan anak-anak Indonesia. Ia menyampaikan keprihatinannya karena hingga saat ini masih terdapat puluhan juta anak yang belum mengonsumsi susu secara rutin, meskipun pemerintah telah mendorong peningkatan gizi melalui minum susu. “Setiap hari ada loss, Pak. Tapi anak-anak kita, nggak tahu anaknya siapa, ini pasti anaknya seseorang yang tidak minum susu,” ujar Putra dalam kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke PT Frisian Flag Indonesia, Cikarang, Jabar, Kamis (5/2/2026). Putra menegaskan bahwa pemenuhan gizi anak merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya negara tetapi juga pihak swasta. Menurutnya, keterlibatan…
Anggota Komisi VI DPR RI Rachmat Gobel mengingatkan bahwa kehebatan sebuah undang-undang hanya akan teruji pada tahap implementasinya. Ia mencontohkan meski kebijakan soal industri manufaktur sudah ada tapi tetap saja terdapat ancaman atas penetrasi barang impor yang menggerus produk lokal. Gobel mencontohkan soal warisan budaya tekstil seperti batik, tenun, dan kain songket yang rawan mengancam eksistensi budaya Indonesia baik di ranah Nasional maupun Internasional. “Tekstil dengan desain batik tenun ikat songket, inikan harus dapat perlindungan dari Pemerintah, tapi Pemerintah tidak memperhatikan ini secara serius. Padahal industri berbasis budaya ini ada di desa-desa dan ini adalah kekuatan bangsa,” katanya dalam pertemuan…
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menegaskan pentingnya penguatan pembangunan kepemudaan sebagai langkah strategis dalam menghadapi bonus demografi yang tengah dialami Indonesia. Kurniasih menyampaikan bahwa meningkatnya jumlah penduduk usia muda dibandingkan kelompok usia lanjut merupakan tantangan sekaligus peluang besar bagi pembangunan nasional. Kondisi ini menuntut kebijakan kepemudaan yang lebih terarah, berkelanjutan, serta didukung oleh sinergi lintas sektor. “Indonesia sedang berada pada fase bonus demografi, di mana jumlah pemuda terus meningkat. Hal ini menjadi tanggung jawab besar bagi kami di Komisi X DPR RI untuk lebih serius mendorong pembangunan di sektor kepemudaan,” ujar Kurniasih kepada oetoesan.com usai Kunjungan Kerja Spesifik…
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan pihaknya sedang mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Migas (RUU Migas). Salah satu poin utamanya adalah tentang pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) yang akan menggantikan peran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk berkontrak dengan badan usaha. Ia menjelaskan saat ini naskah akademik yang merupakan pengkajian hukum dari RUU Migas sudah siap. Dia menjelaskan ada tiga versi naskah yang mewakili tiga skenario pembentukan BUK. Pertama adalah dengan menunjuk Pertamina sebagai BUK yang menggantikan posisi SKK Migas sekarang. Kedua adalah membentuk badan baru sebagai BUK. Ketiga…
Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menyoroti masih lemahnya pemberdayaan pemuda di Provinsi Jawa Tengah. Hal itu tercermin dari tingginya angka anak muda di provinsi tersebut yang Tidak dalam Pendidikan, Pekerjaan, atau Pelatihan (not in education, employment, or training/NEET). Diketahui, NEET adalah istilah untuk kaum muda (biasanya berusia 15-24 tahun) yang menganggur, putus sekolah, dan tidak menerima pelatihan kejuruan, sehingga menunjukkan bahwa mereka tidak terlibat dalam kegiatan produktif dan berisiko mengalami pengucilan sosial dan kehilangan keterampilan. Hal itu disampaikan MY Esti dalam sambutan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (4/2/2026). Maka…
Anggota Komisi VII DPR RI Erna Sari Dewi menyatakan bahwa pembentukan Panitia Kerja (Panja) Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merupakan respons atas banyaknya laporan dan temuan terkait pelanggaran perizinan serta ketidaksesuaian praktik usaha di sektor AMDK. “Panja ini dibentuk karena ada banyak laporan dan persoalan di industri AMDK, mulai dari perizinan, klaim produk, hingga pengawasan di lapangan,” ujar Erna usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat Panja AMDK Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Perindustrian di Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Ia mengungkapkan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah klaim produk AMDK yang dinilai menyesatkan konsumen. Beberapa…
Anggota Komisi VII DPR RI Erna Sari Dewi menyoroti perubahan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang dinilai terlalu sering, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku industri. Menurutnya, regulasi yang tidak konsisten dapat menghambat iklim investasi dan pertumbuhan industri AMDK yang bersifat jangka panjang. “Regulasi itu penting, baik untuk konsumen maupun pelaku industri. Tetapi, kalau SNI (sering) berubah-ubah hanya dalam hitungan dua atau tiga tahun, ini justru menimbulkan ketidakpastian,” ujar Erna saat ditemui oetoesan.com usai Rapat Dengar Pendapat Panja Industri AMDK Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Perindustrian di uang Rapat Komisi VII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu…