Penulis: Redaksi

Anggota Komisi X DPR RI Dewi Coryati mengapresiasi kinerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam meningkatkan kapasitas pemanfaatan hasil riset dan inovasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dewi menilai, melalui Program Peningkatan Kapasitas Pemanfaatan Riset dan Inovasi untuk Masyarakat (PKPRIM), berbagai inovasi BRIN telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat di daerah. “Ada hal yang sangat menarik dan sudah dirasakan oleh daerah. Dengan adanya PKPRIM ini, masyarakat benar-benar merasakan bahwa inovasi yang dihasilkan oleh BRIN itu luar biasa dan manfaatnya nyata,” ujar Dewi dalam rapat dengar pendapat dengan kepala BRIN RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Ia…

Komisi III DPR RI menegaskan dukungannya secara penuh terhadap upaya peningkatan kesejahteraan bagi jajaran kepaniteraan dan kesekretariatan pengadilan di seluruh Indonesia. Dukungan ini dinilai krusial untuk menjamin keadilan struktural bagi para penegak hukum di lingkungan peradilan. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan, saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan Ketua Umum Ikatan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Indonesia (IPASPI) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (27/01/2026). “Komisi III DPR RI mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan penyediaan dukungan sarana dan prasarana kerja yang layak, pengawasan yang efektif, serta menjamin keadilan…

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti kondisi infrastruktur di daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, khususnya terkait kerusakan jembatan dan pendangkalan alur Sungai. Ia menegaskan, perbaikan infrastruktur tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan harus menyentuh akar permasalahan lingkungan di sekitarnya. Berdasarkan tinjauan lapangan yang dilakukan, oleh Komisi V DPR RI, kondisi sungai yang sudah mengalami sedimentasi parah hingga rata dengan permukaan tanah. Hal ini menyebabkan fungsi sungai sebagai saluran pembuangan air hilang, sehingga aliran air meluap ke berbagai arah dan mengancam keselamatan warga serta ketahanan infrastruktur. “Saya sendiri sudah pergi ke sana. Sungai yang jembatannya…

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan catatan terkait alokasi anggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di tengah masifnya penanganan bencana alam. Lasarus menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya fokus pada rehabilitasi pascabencana hingga melupakan pemeliharaan infrastruktur rutin di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Hal ini menjadi perhatian lantaran munculnya risiko “bencana baru” berupa kerusakan infrastruktur yang meluas jika anggaran preservasi dialihkan secara besar-besaran untuk penanganan darurat. Menurutnya, konektivitas yang tidak terjaga akan berimplikasi langsung pada tingginya biaya logistik dan harga pangan di tingkat masyarakat. “Kalau kita tidak pelihara, kemudian timbul bencana baru berupa jalan putus di mana-mana,…

Komisi V DPR RI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem peringatan dini dan koordinasi penanganan bencana banjir di daerah terpencil. Hal ini menjadi sorotannya menyusul laporan terkait jeda waktu banjir yang cukup lama yang gagal dimanfaatkan untuk mengevakuasi warga pada bencana Aceh dan Sumatra beberapa waktu lalu. Sebab itu, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai adanya kelemahan dalam pemanfaatan informasi cuaca dan pergerakan air yang berakibat fatal. Menurutnya, waktu berjam-jam yang tersedia sebelum banjir sampai ke hilir seharusnya menjadi peluang emas untuk menyelamatkan jiwa masyarakat. “Kalau punya waktu sampai berjam-jam menurut saya dan (kalua) kita tidak menggunakan waktu ini…

Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania menyayangkan adanya penurunan signifikan pada alokasi anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk tahun anggaran 2026. Dalam Rapat Kerja yang membahas rencana program kerja dan isu aktual, Ina menyebut penurunan ini bertolak belakang dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. Berdasarkan data yang dipaparkan, alokasi anggaran Kementerian PPPA tahun 2026 tercatat sebesar Rp214,11 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp68,5 miliar jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 yang mencapai Rp282 miliar. “Kami sangat menyayangkan adanya penurunan anggaran DIPA sebesar Rp68,5 miliar. Kami memandang penurunan ini tidak sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas di…

Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan memberikan catatan kritis terhadap kinerja sektor industri dalam Rapat Kerja bersama Menteri Perindustrian RI. Putra menyoroti adanya kesenjangan (gap) yang lebar antara tingginya realisasi investasi dengan rendahnya tingkat utilisasi produksi pabrik. Berdasarkan data yang dipaparkan, realisasi investasi tercatat mencapai Rp552 triliun. Namun, rata-rata utilisasi produksi nasional hanya berada di angka 61,89 persen. Putra menilai kondisi ini sebagai peringatan bahaya atau “lampu kuning” bagi perekonomian industri nasional. “Utilisasi di bawah 70 persen kalau ekonomi industri itu lampu kuning. Jadi kayak ada gap-nya. Jadi artinya hampir 40 persen kapasitas mesin yang terpasang ini menganggur. Benar…

Setelah menyelesaikan rangkaian uji kelayakan dan kepatutan pada Senin (26/1), Komisi XI DPR RI secara musyawarah mufakat menetapkan Thomas A.M. Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia Periode 2026 – 2031. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin berharap penetapan tersebut semakin memperkuat sinergi kebijakan moneter, fiskal dan sektor jasa keuangan. “Di tengah berbagai tantangan global maupun domestik, tentu perlu direspon dengan bauran kebijakan moneter, fiskal, dan sektor jasa keuangan yang disinergikan dengan otoritas lain. Misalnya, kita dihadapkan tantangan penurunan suku bunga acuan yang belum optimal ditransmisikan terhadap penurunan suku bunga kredit. Karenanya, kami harap beliau nantinya dapat…

Anggota Komisi VII DPR RI Rahmawati menyoroti serius keluhan warga terkait dugaan pencemaran lingkungan yang diduga berasal dari aktivitas salah satu perusahaan di Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Ia mengingatkan bahwa persoalan ini berpotensi memicu konflik sosial apabila tidak segera ditangani secara konkret oleh pemerintah. Rahmawati mengungkapkan, keluhan warga sudah berlangsung cukup lama, mulai dari pencemaran asap hingga dampak lingkungan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Bahkan, disebutkan terdapat laporan mengenai tanaman produktif yang mati, air hujan berubah warna, serta menimbulkan bau tidak sedap. “Keluhan ini terus disuarakan warga. Dampaknya bukan hanya pada lingkungan, tapi juga pada kehidupan masyarakat. Saya khawatir kondisi…

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan bahwa penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur harus mengedepankan pemenuhan hak-hak masyarakat, bukan semata-mata menempuh jalur hukum. Hal itu disampaikannya usai engikuti Kunjungan Kerja BAM DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat, yang digelar di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Palembang, Senin (26/1/2026). Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Sumsel Herman Deru, Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad, Bupati OKU Timur Lanosin Hamzah, unsur Forkopimda, serta pimpinan dan/atau perwakilan perusahaan, yakni PT Sinar Sawit Perkasa, PT Empat Lawang Agro Perkasa (ELAP),…