Penulis: Redaksi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra menegaskan pentingnya optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar tidak hanya menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Hal itu disampaikannya saat kunjungan spesifik Komisi II DPR RI di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (22/1/2026). Bahtra menilai BUMD di Kalimantan Barat memiliki potensi besar yang harus dimaksimalkan untuk mendorong pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa ukuran keberhasilan BUMD tidak hanya dari aktivitas usaha, tetapi juga dari kontribusinya terhadap daerah. “Selain fungsi bisnisnya harus dikedepankan, seberapa banyak manfaat buat masyarakat Kalimantan Barat dan seberapa besar dividen yang bisa dihasilkan,” ujarnya. Menurutnya, dividen…

Read More

Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R. Abdullah menyoroti pentingnya penertiban aset lahan TNI yang hingga kini masih menghadapi persoalan legalitas dan tumpang tindih kepemilikan. Ia menyebut kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan serius di kemudian hari apabila tidak segera diselesaikan. “Masih ada aset TNI yang belum legal, belum bersertifikat, bahkan tumpang tindih dengan sesama institusi pemerintah, termasuk BUMN,” ungkap Taufiq kepada oetoesan.com dalam kunjungan kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Puspenerbad, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (22/1/2026). Tidak hanya di Banten, tumpang tindih aset tersebut lanjut Taufiq terjadi di berbagai wilayah dan melibatkan beragam pihak, mulai dari BUMN hingga masyarakat.…

Read More

Anggota Komisi I DPR RI Desy Ratnasari menyoroti minimnya keterlibatan prajurit perempuan, khususnya sebagai penerbang, di lingkungan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat (Puspenerbad). Ia menyebut kondisi tersebut sebagai catatan penting dalam fungsi pengawasan Komisi I DPR RI terhadap pengelolaan sumber daya manusia TNI. “Dari tadi saya cukup sedih karena tidak melihat adanya penerbang perempuan, atau bahkan tidak ditampilkan sama sekali,” ujar Desy saat sesi pendalaman pada kunjungan kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Puspenerbad, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (22/1/2026). Ia menilai absennya prajurit perempuan dalam peran strategis seperti penerbang menunjukkan masih terbatasnya ruang dan kesempatan karier bagi…

Read More

Anggota Komisi I DPR RI Desy Ratnasari menekankan pentingnya penguatan dan evaluasi berkelanjutan terhadap kesehatan mental prajurit TNI sebagai bagian dari upaya peningkatan profesionalisme dan pencegahan risiko dalam pelaksanaan tugas. Menurutnya, sejumlah peristiwa yang mencuat di ruang publik belakangan ini perlu dijadikan bahan evaluasi bersama guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang. “Adanya insiden salah tembak, tindak kekerasan, maupun konflik antaraparat penegak hukum menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam pembinaan personel. Kita melihat cukup banyak contoh di pemberitaan, baik antar TNI maupun dengan aparat lain. Ini menjadi sinyal bahwa evaluasi harus terus dilakukan,” ungkap Desy kepada oetoesan.com dalam kunjungan…

Read More

Komisi XI DPR RI mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat pengaturan dan pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) guna menciptakan ekosistem yang sehat, efisien, dan berkelanjutan. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menegaskan, penguatan regulasi dan pengawasan menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mendorong pertumbuhan industri aset kripto yang bertanggung jawab. Jelas Fauzi Amro sebagaimana mengemuka dalam kesimpulan rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Ketua Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif Pengawas IAKD OJK pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026, di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).…

Read More

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina, menyoroti sejumlah isu krusial dalam pengelolaan keuangan haji dan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Haji dan Umrah serta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Selly mengawali dengan mengapresiasi paparan kinerja keuangan BPKH periode Januari–Desember 2025. Namun, ia menegaskan, prinsip kehati-hatian tetap harus menjadi pegangan utama karena dana yang dikelola merupakan amanah jutaan jemaah. “Ini bukan uang kecil, ini uang jemaah yang diamanahkan kepada Bapak-Bapak,” tegas Selly dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI di Gedung Nusantara, DPR RI,…

Read More

Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar resmi melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengawas, dan Fungsional di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, yang berlangsung di Ruang Kamis (22/1/2026). Momentum ini ditegaskan bukan sekadar seremoni rutin, melainkan wujud kepercayaan negara serta upaya penguatan organisasi melalui sistem manajemen talenta yang transparan. Dalam pelantikan tersebut, salah satu pejabat yang dilantik adalah Dian Arivani yang resmi mengemban amanah sebagai Kepala Biro Sekretariat Pimpinan. Indra menekankan bahwa pengisian jabatan ini merupakan hasil penyaringan ketat melalui aplikasi SIMATA (Sistem Manajemen Talenta) yang telah mendapatkan rekomendasi dari BKN. “Ini adalah bukti bahwa transformasi digital dalam manajemen SDM kita…

Read More

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menegaskan komitmen Komisi V DPR RI untuk terus mengawal pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada ruas Tol Serang–Panimbang. Ridwan Bae menilai, keberadaan jalan tol tidak hanya diukur dari keterhubungan antardaerah, tetapi juga dari tingkat keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat pengguna jalan. “Tol ini harus benar-benar memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna. Karena itu, pemenuhan standar pelayanan minimal menjadi perhatian utama Komisi V DPR RI,” ujar Ridwan usai meninjau perkembangan pembangunan Tol Serang-Panimbang di Serang, Banten, Kamis (22/1/2026). Ia menjelaskan bahwa Komisi V DPR RI menerima berbagai…

Read More

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya kepastian seluruh aspek layanan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Hal itu ia sampaikan saat membuka rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah serta rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026). “Komitmen kita untuk melayani jemaah haji itu layanan terbaik. Karena itu, kami ingin semua tahapan persiapan ini benar-benar jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Marwan saat memimpin rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat tersebut merupakan…

Read More

Komisi IX DPR RI menerima perwakilan pekerja PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang mengadukan dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak. Pengaduan tersebut berlangsung di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1/2026). Kuasa hukum perwakilan pekerja menyebut lebih dari 100 karyawan yang mayoritas di tingkat operator diberhentikan dengan tuduhan praktik KKN tanpa proses yang dinilai adil. Dalam rapat tersebut, dijelaskan pula bahwa polemik PHK telah melalui proses mediasi di Kementerian Ketenagakerjaan. Hasil mediasi merekomendasikan agar PT ASDP membatalkan PHK dan mempekerjakan kembali karyawan yang diberhentikan namun anjuran tersebut hingga kini belum dijalankan oleh perusahaan. Wakil Ketua Komisi IX…

Read More