Penulis: Redaksi

Akses transportasi udara yang terjangkau masih menjadi pekerjaan rumah besar dalam pembangunan konektivitas nasional. Tingginya harga tiket pesawat domestik dinilai menggerus hak masyarakat atas mobilitas yang adil dan terjangkau, sekaligus melemahkan peran penerbangan sebagai penghubung utama antarwilayah di Indonesia. Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, menilai tingginya harga tiket pesawat domestik telah menjadi keluhan publik yang berulang. Bahkan dalam sejumlah kasus, harga penerbangan dalam negeri tercatat lebih mahal dibandingkan penerbangan internasional dengan jarak tempuh yang relatif dekat. “Kondisi ini tentu tidak ideal. Penerbangan domestik seharusnya menjadi sarana pemersatu bangsa, bukan justru menjadi moda transportasi yang sulit dijangkau oleh masyarakat…

Anggota Komisi II DPR RI Cindy Monica menegaskan pentingnya Pemerintah Pusat meninjau kembali kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), khususnya bagi Provinsi Sumatra Barat, yang dikenal sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan bencana alam yang tinggi. Menurutnya, kebijakan pemangkasan TKD berdampak langsung pada melambatnya ruang gerak kepala daerah dalam merespons bencana, mulai dari fase tanggap darurat hingga pemulihan pasca bencana. “Sumatra Barat adalah daerah yang berulang kali menghadapi bencana alam. Ketika TKD dipotong, maka refleks kebijakan di daerah ikut melemah. Kepala daerah menjadi lambat bergerak karena keterbatasan fiskal,” tegas Cindy Monica dalam keterangan tertulisnya kepada oetoesan.com, di Jakarta, Rabu (21/1/202). Lebih lanjut, Legislator…

Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Siti Mukaromah menyoroti pentingnya keberadaan Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) bukan hanya sebagai area konservasi, tetapi juga sebagai destinasi wisata yang paling egaliter dan edukatif bagi masyarakat luas. “Kebun binatang adalah tempat berwisata yang paling egaliter. Hampir semua masyarakat, bahkan anak kecil yang belum TK, biasanya pertama kali dikenalkan adalah binatang. Mereka akan excited sekali. Artinya, ini punya nilai manfaat edukatif luar biasa tanpa membedakan usia, jenis kelamin, atau kelas ekonomi,” ujarnya saat menerima audiensi dari kelompok Penjaga Warisan Sunda guna membahas polemik yang tengah dihadapi Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) di Gedung…

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong pemerintah membuat Badan Pengelola Cagar budaya. Menurutnya hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang dinilai krusial untuk memastikan pelestarian cagar budaya berjalan efektif dan menyejahterakan pelakunya. “Saya Usulkan pembuatan Badan Pengelola Cagar Budaya yang melibatkan unsur pemerintah pusat, daerah dan masyarakat adat. Karena memang sering terjadi ketidak cocokan data antara pemerintah pusat dan daerah,” ungkapnya dalam rapat Panja Pelestarian Cagar Budaya dengan Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN di Gedung DPR, Selasa (20/1/2026). Abdul Fikri Faqih, yang juga anggota Panitia Kerja (Panja) Pelestarian Kebudayaan menyebut banyak kabupaten…

Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarat (BAM) DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa menegaskan pihaknya, BAM, akan membantu dan mengawasi konflik terkait Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo). Sehingga BAM akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait pada kebung binatang tersebut. “Masyarakat, yayasan, pemerintahan kota dan mungkin kalangan para budayawan, para cendikiawan perguruan tinggi yang bisa menjadikan research untuk pengembangan keilmuan (tentang) kehewanan dan sebagainya,” jelas Agun saat diwawancarai oetoesan.com usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI dengan Penjaga Warisan Sunda (PEWARIS) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).  Menurut Legislator Dapil Jawa Barat X ini, Kebun Binatang Bandung tidak hanya…

Pascabencana, perhatian sering kali tersedot pada kerusakan fisik seperti rumah, jalan, dan fasilitas umum. Namun bagi Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima, persoalan yang tidak kalah krusial justru terletak pada pemulihan administrasi negara yang menyentuh langsung kehidupan warga terdampak. Pandangan tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri PANRB, BKN, dan LAN yang digelar di Ruang Rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2025). Rapat tersebut membahas pengawasan terhadap penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sejumlah daerah lainnya. Aria Bima menegaskan…

Di tengah tuntutan agar pelayanan publik tetap berjalan pascabencana, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) di daerah terdampak juga merupakan korban yang membutuhkan perlindungan dan perhatian khusus dari negara. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI yang digelar di Ruang Rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2025), bersama sejumlah kementerian dan lembaga mitra Komisi II. Aria Bima menilai bahwa dalam banyak kasus bencana, ASN harus tetap menjalankan tugas pelayanan meskipun mereka sendiri kehilangan rumah, keluarga terdampak, atau bekerja di kantor yang rusak berat.…

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum sepenuhnya menyentuh prinsip keadilan sosial karena distribusinya masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sementara daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justru tertinggal dari akses program tersebut. Padahal, wilayah 3T merupakan kantong kemiskinan dan stunting yang paling membutuhkan intervensi gizi negara. Hal itu disampaikan Edy dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026). Edy mengapresiasi capaian kuantitatif pelaksanaan MBG, namun menegaskan bahwa keberhasilan program tidak boleh diukur semata dari jumlah dapur dan tingkat kepuasan administratif.…

Anggota Komisi IV DPR RI mengapresiasi target perhutanan sosial seluas 1,1 juta hektare hingga 2029 yang dilakukan Kementerian Kehutanan. Namun pihaknya mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh berhenti pada pembagian akses lahan semata. Hal itu disampaikan sejumlah anggota komisi IV DPR RI dalam rapat kerja dengan Kementerian Kehutanan, Senin (19/1/2026). “Realitas di lapangan menunjukkan mayoritas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) masih rentan secara ekonomi. Menurut saya perhutanan sosial harus diarahkan untuk menjamin peningkatan pendapatan masyarakat,”  kata Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa’adah dalam keteranganya dikutip oetoesan.com, Selasa (20/1). Menurutnya langkah ini harus melalui diversifikasi usaha, kepastian pasar, serta integrasi dengan…

Pengalaman penanganan bencana di sejumlah daerah kembali menegaskan pentingnya transformasi digital dalam pelayanan publik. Ketergantungan pada arsip dan dokumen fisik dinilai masih menjadi persoalan mendasar yang memperlambat pemulihan pascabencana. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri PANRB, BKN, dan LAN yang digelar di Ruang Rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2025). Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti bahwa kerusakan arsip akibat banjir dan bencana alam lainnya berdampak langsung terhadap terhambatnya pelayanan kepada masyarakat. Dokumen pertanahan, administrasi pemerintahan, hingga arsip kepegawaian disebut…