Penulis: Redaksi

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyoroti perihal Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi polemik di publik. Menurutnya, program ini wajar menjadi perhatian publik mengingat jangkauan programnya yang mencapai puluhan juta penerima. Atas hal ini, ia berpandangan, Presiden Prabowo memiliki pemikiran bahwa kualitas gizi anak anak Indonesia perlu ditingkatkan. Sepemikiran dengan presiden tersebut, menurut Said, agenda ini mulia sekaligus penting, sebab rata rata prevalensi gizi kronis anak anak Indonesia masih tinggi, sekitar 19 persen, artinya setiap 100 kelahiran, 19 persen di antaranya mengalami gizi kronis. “Persentase ini tergolong menengah-tinggi, ukuran WHO harus di bawah 10 persen untuk kategori…

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan bahwa data kependudukan yang akurat sangat penting bagi DPR dalam merumuskan berbagai kebijakan, mulai dari isu pangan, pertanian, hingga kebijakan terkait penduduk. “Berbagai keputusan strategis yang diambil DPR harus memastikan jumlah penduduk yang riil, baik laki-laki maupun perempuan, kelompok umur, hingga kondisi pekerjaan masyarakat,” ujarnya kepada oetoesan.com usai penandatanganan kerja sama antara Sekretariat Jenderal DPR RI dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (27/2/2026). Ia menambahkan, pemanfaatan data tersebut akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tetap memperhatikan batasan dalam penggunaannya. Tidak seluruh data akan diakses, melainkan…

Komisi IV DPR RI mendorong pemetaan kebutuhan garam nasional secara rinci dan penguatan intensifikasi berbasis teknologi. Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis pengembangan sektor pergaraman. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menjelaskan, kebutuhan garam nasional terbagi dalam tiga kategori utama. Yakni, garam konsumsi rumah tangga, garam aneka pangan untuk industri makanan dan minuman, serta garam industri untuk kebutuhan kimia seperti chlor-alkali plant. Saat ini, kebutuhan garam konsumsi mencapai sekitar 1,2 juta ton per tahun, sementara garam untuk aneka pangan berkisar 700 ribu ton. Dengan demikian, total kebutuhan keduanya berada di kisaran 1,9 hingga 2 juta ton setiap tahun,…

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta pemerintah secara terbuka menjelaskan komitmen impor beras 1.000 ton dari Amerika Serikat (AS) dalam perjanjian dagang bilateral. Ia menegaskan Komisi IV akan mengkaji isu ini secara objektif dengan memprioritaskan perlindungan petani dan ketahanan pangan nasional. Johan menilai, volume 1.000 ton beras tergolong kecil dibanding produksi nasional. Namun, ia menekankan, perdagangan pangan strategis tetap harus diawasi ketat agar tidak memicu gejolak pasar atau menekan harga gabah petani. “Kami tidak ingin polemik ini menjadi bias politik. Yang terpenting adalah memastikan bahwa kebijakan apa pun tidak mengganggu serapan gabah petani, tidak menekan harga di tingkat…

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyampaikan keterangan dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Keterangan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo secara daring di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (26/2/2026). Sidang tersebut merupakan pemeriksaan Perkara Nomor 24/PUU-XXIV/2025 yang menguji ketentuan Pasal 52 dan Pasal 54 ayat (1) UU Guru dan Dosen.  Dalam keterangannya, DPR RI menjelaskan bahwa UU Guru dan Dosen dibentuk sebagai bentuk penghargaan terhadap profesi guru dan dosen yang memiliki peran strategis dalam sistem…

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan pelecehan seksual dan kekerasan fisik yang dilakukan seorang pelatih panjat tebing terhadap delapan atlet pelatnas. Ia menegaskan bahwa kasus ini harus diusut secara tuntas dan menjadi perhatian serius semua pihak. Hetifah juga mengapresiasi langkah cepat Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) serta respons Menteri Pemuda dan Olahraga dalam menangani kasus tersebut. Menurutnya, setiap pelatih dan pengurus cabang olahraga memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses pembinaan atlet berlangsung dalam lingkungan yang aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan maupun pelecehan. “Kami memandang penonaktifan sementara Kepala Pelatih FPTI sebagai langkah yang tepat.…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menilai program bantuan pangan (Bapang) beras dan minyak goreng periode Februari dan Maret 2026, sangat dinantikan 33,2 juta keluarga di Indonesia. Kehadiran bantuan 20 Kg beras serta 4 liter minyak goreng jelang hari raya Idulfitri 1447 H/2025 M ini, tentunya sangat berarti bagi jutaan keluarga penerima manfaat (KPM). “Stok beras dan minyak, tak ada kendala. Jumlah persediaannya sangat memadai. Kita minta pemerintah dalam hal ini Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk tidak lagi menunda-nunda penyaluran Bapang periode Februari dan Maret 2026 ini,” tegas Alex dalam keterangan tertulis kepada oetoesan.com, di Jakarta, Kamis (26/2/2026). Desakan…

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan turunnya kinerja kelembagaan. Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Kerja Pembahasan Usulan Anggaran Tahun 2027 di Bintaro, Tangerang Selatan, Kamis (26/2/2026). Menurut Indra, pada Tahun 2026 DPR RI turut menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sebagai bentuk dukungan terhadap arahan Presiden Republik Indonesia. Namun ia menekankan bahwa efisiensi harus dimaknai sebagai momentum perbaikan sistem kerja. “Efisiensi bukan berarti menurunkan produktivitas. Justru ini saatnya kita memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan output dan outcome yang jelas,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa dinamika efisiensi menjadi tantangan tersendiri bagi Sekretariat Jenderal…

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menargetkan peningkatan signifikan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Sekretariat Jenderal DPR RI pada Tahun Anggaran 2027. Ia menegaskan bahwa penyusunan anggaran 2027 harus difokuskan pada penguatan tata kelola kelembagaan, khususnya pada indikator-indikator RB yang belum mencapai target. Ia mengungkapkan bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI baru saja menerima nilai sementara Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 sebesar 84,64 dengan kategori A. Angka tersebut naik 0,08 poin dari tahun sebelumnya, namun masih berada di bawah target SPTJM sebesar 87,2. “Peningkatan ini patut kita syukuri, tetapi belum cukup. Kita harus bekerja lebih terstruktur agar target 88,00 pada 2027…

Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan Permenas Mandenas, menyoroti adanya selisih data kedatangan dan keberangkatan Warga Negara Asing (WNA), khususnya Warga Negara China, dalam rapat bersama jajaran keimigrasian. Yan mempertanyakan transparansi dan akurasi data tersebut. “Apa yang menyebabkan terjadinya selisih data antara jumlah kedatangan dan keberangkatan Warga Negara Cina serta WNA lainnya?” ujar Politisi Partai Gerindra itu di Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (23/2/2026). Ia juga menilai penyajian data keimigrasian perlu disampaikan lebih rinci agar publik maupun DPR dapat memahami komposisi keberadaan WNA di Indonesia. “Mengapa dalam penyajian data belum dirinci secara lebih detail berdasarkan jenis visa dan izin tinggal yang…