Penulis: Redaksi

Komisi XIII DPR RI menyoroti implementasi Program Desa Binaan yang digagas Direktorat Jenderal Imigrasi dalam rangka memperkuat edukasi keimigrasian hingga ke tingkat desa. Program ini dinilai strategis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait prosedur dokumen keimigrasian, pengawasan warga negara asing (WNA), pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural. Sebagai informasi, Program Desa Binaan dilaksanakan melalui penugasan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) dan berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Saat ini, Program Desa Binaan telah berjalan di sejumlah wilayah, antara lain Daerah…

Anggota Komisi XI DPR RI Muhidin Mohamad Said melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan, Senin (23/2/2026). Secara tegas, ia mendukung untuk memastikan stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga, khususnya pengendalian inflasi dan pemulihan sistem keuangan pascabencana di Sumatera Utara. Ia pun mengapresiasi kondisi sektor keuangan dan aktivitas ekonomi di Sumatera Utara yang kini menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Menurutnya, sejumlah sektor dinilai telah tertangani dengan baik, termasuk sistem pembayaran dan layanan perbankan yang sebelumnya sempat terganggu akibat bencana. Walaupun begitu, ia mengingatkan persoalan inflasi masih menjadi pekerjaan rumah serius. Sebab, berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan dalam…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah dalam kunjungan kerja reses ke SMP Negeri 1 Ungaran, Kabupaten Semarang menyoroti pentingnya pelestarian bangunan bersejarah sekaligus peningkatan sarana pendidikan di sekolah. Dalam keterangannya, ia menyampaikan bahwa SMP Negeri 1 Ungaran memiliki keistimewaan tersendiri. Sekolah ini menjadi satu-satunya di kabupaten tersebut yang difungsikan sekaligus sebagai museum, mengingat nilai historis bangunannya yang merupakan peninggalan Belanda sejak tahun 1911. “Ini istimewa karena satu-satunya di kabupaten ini yang sekolahnya juga menjadi museum. Bangunannya merupakan peninggalan Belanda sejak 1911 dan masih terjaga dengan baik,” ujarnya kepada oetoesan.com saat melakukan tinjauan ke SMP Negeri 1 Ungaran, Kabupaten Semarang,…

Anggota Komisi XI DPR RI Martin Manurung menegaskan perlunya kebijakan pemulihan ekonomi yang tegas, cepat, dan tepat sasaran bagi wilayah terdampak bencana. Ia menekankan pendataan dampak bencana hingga Maret harus dilakukan secara presisi dan fokus pada wilayah paling parah (the hardest hit). Sebab Martin menilai, di lokasi tertentu kerusakan tidak hanya pada rumah, tetapi juga ladang, toko, dan lanskap yang berubah total. “Untuk kondisi seperti itu, restrukturisasi atau grace period tidak cukup. Kasus tertentu harus langsung write-off atau penghapusbukuan,” tegasnya di tengah Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Sumatera Utara (Kota Medan), Senin (23/2/2026). Menurutnya, titik terdampak terparah jumlahnya terbatas dan spesifik. Karena…

Komisi X DPR RI menyoroti persoalan kekurangan Guru Pendamping Khusus (GPK) dalam pelaksanaan pendidikan inklusif saat kunjungan kerja reses di Kabupaten Semarang. Aspirasi tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menegaskan bahwa sekolah inklusif wajib menerima seluruh siswa tanpa terkecuali. Namun di lapangan, masih banyak sekolah yang belum didukung ketersediaan tenaga pendidik yang memadai, khususnya guru pendamping khusus. “Sekolah inklusif memang harus menerima semua siswa tanpa terkecuali. Tetapi kendalanya masih ada di Guru Pendamping Khusus. Ini bukan hanya di Kabupaten Semarang, tetapi juga terjadi di berbagai…

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menekankan pentingnya pemulihan sistem pembayaran dan peredaran uang di wilayah terdampak bencana. Menurutnya, dalam situasi darurat, ketersediaan uang tunai dan berfungsinya sistem pembayaran menjadi krusial bagi masyarakat. Misbakhun bilang, Bank Indonesia (BI) harus memastikan operasional ATM dan layanan perbankan tetap berjalan, termasuk dengan menjamin ketersediaan bahan bakar bagi genset yang menopang operasional perbankan saat listrik terganggu. “Suplai bahan bakar untuk genset harus diamankan. Listrik harus tetap menyala agar jaringan internet, jaringan satelit, serta sistem pembayaran digital bisa terus beroperasi. Jangan sampai masyarakat kesulitan mengakses layanan keuangan hanya karena kendala teknis,” tegasnya saat memimpin…

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mengatakan bahwa Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari, Kota Tegal, Jawa Tengah dinilai kurang bersih dan tidak tertata dengan baik. Padahal, pelabuhan ikan tersebut merupakan penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar kedua di Indonesia setelah Muara Baru yang ada di Jakarta. “Pelabuhannya kotor sekali, meskipun sebagai penyumbang PNBP terbesar kedua setelah Muara Baru mestinya dengan dana yang ada masalah ini bisa diatasi,” katanya saat diwawancarai oetoesan.com usai mengikuti kunjungan kerja reses Komisi IV di Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (24/2/2026). Walakin, tambahnya, PNBP yang disumbangkan ke pemerintah pusat hanya sedikit yang kembali…

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengingatkan pentingnya tanggung jawab moral para penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), menyusul isu yang berkembang belakangan ini di ruang publik. Ia menegaskan bahwa sebagai program yang dibiayai dana publik, LPDP menuntut komitmen kebangsaan yang kuat dari setiap penerimanya. Menurut Hetifah, LPDP bukan sekadar skema pembiayaan studi, melainkan instrumen strategis negara untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul yang kelak berkontribusi bagi pembangunan nasional. Karena itu, masyarakat memiliki ekspektasi tinggi agar penerima beasiswa menunjukkan dedikasi terhadap Indonesia. “Dana LPDP berasal dari publik, sehingga ada tanggung jawab moral dan politik agar penerimanya kembali serta…

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memaparkan perkembangan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang prioritas, mulai dari RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), revisi UU Ketenagakerjaan, hingga RUU Perampasan Aset. Ia menegaskan seluruh proses legislasi tersebut masih berada pada tahapan awal dan mengedepankan partisipasi publik. Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/2/2027), Dasco menjawab awak media terkait arah pembahasan tiga regulasi yang menjadi perhatian publik. Ia menyebut DPR berkomitmen membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk terlibat dalam penyusunan beleid tersebut. RUU PPRT Masih Serap Aspirasi Publik Dasco menjelaskan, pembahasan RUU PPRT, saat ini masih dalam tahap…

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menyoroti stagnansi pengembangan Terminal Tipe A Purabaya yang secara historis telah beroperasi sejak tahun 1991. Meskipun status pengelolaannya telah resmi beralih dari Pemerintah Daerah ke Kementerian Perhubungan pada tahun 2022 melalui proses P3D, ia menilai langkah revitalisasi fisik yang menyeluruh masih terhambat oleh keterbatasan anggaran APBN. ​”Terminal ini dibangun tahun 1991 dan sudah diserahkan pengelolaannya ke pusat tahun 2022. Namun, kita lihat progres revitalisasi besarnya masih mandek karena adanya gap antara pagu kebutuhan dan alokasi anggaran. Kita tidak bisa membiarkan fasilitas utama di Jawa Timur ini jalan di tempat,” tegas Ridwan Bae…