Penulis: Redaksi
Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhammad Husni, menyatakan calon jemaah haji asal daerah terdampak musibah di Sumatera Utara, khususnya di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, tetap menunjukkan komitmen tinggi untuk menunaikan ibadah haji dengan melakukan pelunasan biaya haji tepat waktu. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Medan, Sumatra Utara, Sabtu (21/2/2026), berdasarkan laporan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. “Berdasarkan laporan dari Kakanwil Sumut, justru di daerah-daerah yang tertimpa musibah, pelunasan haji berjalan cukup baik. Jadi bukan daerah terdampak musibah yang mengalami kendala pelunasan,” ujar Husni kepada oetoesan.com usai pertemuan. Ia menjelaskan, sebagian kecil…
Anggota Komisi XI DPR RI, Didik Haryadi, menegaskan pentingnya menjaga stabilitas pangan dan mengendalikan inflasi daerah di Sumatra Barat, khususnya saat Ramadan dan Idulfitri. Stabilitas pangan ini harus diupayakan terutama di tengah kondisi pascabencana yang berpotensi mengganggu distribusi dan pasokan. Menurut Didik, inflasi daerah perlu diantisipasi sejak dini. Hal itu karena terganggunya rantai pasok dapat memicu kenaikan harga kebutuhan pokok. Dengan demikian, pemerintah diminta memastikan ketersediaan stok tetap aman serta memperketat pengawasan agar tidak terjadi penimbunan maupun permainan harga. “Yang paling penting adalah bagaimana ketersediaan pangan tidak terganggu akibat bencana di Sumatra Barat. Jangan sampai ada penimbunan atau permainan harga…
Anggota Komisi II DPR RI, Dedi Sitorus, menekankan pentingnya sinkronisasi data pertanahan dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Hal itu ditegaskannya usai menghadiri pertemuan Komisi II bersama Wakil Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kantor Wilayah BPN di kantor BPN di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (20/2/2026). Menurutnya, koordinasi lintas lembaga menjadi kunci untuk meminimalisir konflik lahan dan meningkatkan pelayanan publik. “Kita ingin memastikan bahwa seluruh kebijakan terkait pertanahan dan pemerintahan daerah berjalan selaras. Jangan sampai ada tumpang tindih data yang justru merugikan masyarakat,” ujar Dedi kepada oetoesan.com. Dalam forum yang juga dihadiri jajaran Kementerian Dalam Negeri dan BPN tersebut, Dedi menyoroti masih…
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti masih rendahnya tingkat kepesertaan jaminan sosial di Provinsi Kalimantan Selatan dalam agenda Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (20/02/2026). Ia mengungkapkan, tingkat kepesertaan aktif BPJS Kesehatan di daerah tersebut baru mencapai sekitar 79 persen. “BPJS Kesehatan di Kalsel yang aktif hanya 79 persen, berarti ada 31 persen yang tidak terlindungi. Dan ini nanti pasti akan berdampak dari 11 juta yang dinonaktifkan. Karena itu, pemerintah Kalimantan Selatan perlu bekerja keras,” ujar Edy. Lebih lanjut, menurutnya, angka tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama untuk memastikan kelompok…
Warga Banjarbaru mengeluhkan adanya dugaan tercemarnya sumur dan kebun akibat limbah cair dari dapur pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mendengar keluhan ini, Komisi IX DPR RI merespon dengan menggelar agenda Kunjungan Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan. Memimpin rombongan, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengingatkan agar setiap temuan di lapangan juga harus segera dilaporkan melalui saluran pengaduan resmi supaya segera ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan terkait. Pernyataan ini disampaikannya kepada oetoesan.com di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (20/2/2026). “Kalau ada temuan-temuan, segera dilaporkan ke 127 dan kami akan memantau supaya pihak terkait bisa langsung melakukan tindakan ke lapangan untuk memberikan…
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar menegaskan pentingnya percepatan pengangkatan guru madrasah swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI di Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (20/2/2026). “Jadi, hari ini kami koordinasi dengan Kementerian Agama juga, dimana tadi kita menekankan agar guru-guru madrasah swasta saat ini sedang diusahakan tahun 2026 bisa diangkat menjadi PPPK,” ucap Ansory. Pun, secara tegas, ia menjelaskan pihaknya tengah memperjuangkan cita-cita guru madrasah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera. “Tadi saya sampaikan secara nasional pengangkatan guru madrasah swasta itu harus, saya pribadi apapun ceritanya itu…
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar menegaskan komitmen Komisi VIII DPR RI untuk memastikan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat berjalan efektif dan tepat sasaran. Hal itu disampaikannya saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Jumat (20/2/2026). Dalam sambutannya, ia menekankan, kunjungan kerja ini tidak hanya menyalurkan langsung berbagai bantuan dari mitra kerja Komisi VIII DPR, akan tetapi juga untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait berbagai bidang kerja Komisi VIII DPR. Di antaranya, sebutnya, bidang keagamaan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanggulangan bencana, serta…
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menyampaikan sejumlah catatan strategis dalam agenda Kunjungan Kerja Komisi IX DPR ke Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (20/2/2026). Ia menilai, meskipun daerah tersebut kaya sumber daya alam, kualitas dan produktivitas tenaga kerja masih perlu ditingkatkan secara signifikan. “Kalimantan Selatan ini adalah daerah yang kaya dengan sumber daya alam, tetapi angka-angka yang terkait dengan ketenagakerjaan masih cukup rendah. Misalnya angka produktivitasnya masih rendah, angka kompetensinya masih rendah, SDM-nya juga masih rendah,” ujar Yahya. Menurutnya, solusi yang perlu didorong adalah penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi secara intensif melalui OPTP, BLK maupun OPTD di daerah.…
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikannya usai memimpin kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI bertemu bupati dan walikota se-Kalimantan selatan serta jajaran Komisaris dan Direktur Bank Kalimantan Selatan di Gedung Mahligai di Kota Banjarmasin, Jumat (20/2/2026). “Kami ingin memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan efektif, transparan, dan benar-benar berpihak kepada rakyat,” ujarnya. Dalam pertemuan tersebut, Rifqinizamy mengapresiasi sinergi yang telah terbangun antara Pemda dan BUMD dalam mendukung pembangunan daerah. Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mempercepat pelayanan publik dan…
Ketua Komisi V DPR Lasarus meminta agar Penurunan Tanah di Jalur Kereta Semarang agar ditangani secara permanen dan terpadu. Pasalnya, penanganan yang dilakukan selama ini masih bersifat teknis sementara dan belum menyentuh solusi jangka panjang Politisi F-PDI Perjuangan ini menilai, persoalan amblesnya jalur kereta di Semarang tidak bisa diselesaikan hanya dengan langkah sementara seperti pemompaan air. Menurutnya, metode tersebut tidak selalu efektif dalam menghadapi kondisi penurunan tanah yang bersifat masif. “Pada titik tertentu pompa bisa bekerja, tetapi pada kondisi tertentu tidak akan mampu mengatasi persoalan, apalagi jika sudah berkaitan dengan bencana alam,” kata Lasarus saat memimpin Tim Kunker Komisi V…